|
Tiongkok (istilah)
Tiongkok (Hanzi tradisional: 中國; Hanzi sederhana: 中国; Hanyu Pinyin: ⓘ; Tongyong Pinyin: Jhongguó; Wade–Giles: Chung¹-kuo²; Pe̍h-ōe-jī: Tiong-kok) adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk merujuk pada daerah budaya, dan pemukiman turun temurun dari budaya kuno sejak dahulu kala hingga kini, dan merupakan 2 negara secara de facto di Asia Timur bernama Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok, walaupun secara de jure hanya satu negara, tergantung pengertian sesuai asas Kebijakan Satu Tiongkok. Peradaban Tiongkok adalah salah satu peradaban tertua di dunia, yang terdiri dari sejarah dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 milenia yang lalu. Tiongkok memiliki sistem penulisan yang konsisten sejak dahulu dan masih digunakan hingga kini. Banyak penemuan-penemuan penting bersumber dari peradaban Tiongkok kuno, seperti kertas, kompas, serbuk mesiu, dan materi-materi cetak. Kata "zhongguo" merupakan nama endonim negara tersebut. Ejaan dalam bahasa Indonesia, "Tiongkok", berasal dari dialek Hokkian ("Tiong-kok"). Dalam bahasa-bahasa lain terdapat pula varian-variannya, misalnya bahasa Jepang: Chūgoku; bahasa Korea: Jungguk/Chungguk; bahasa Vietnam: Trung Quốc; bahasa Tibet: Krung-go; bahasa Uighur: Junggo; bahasa Zhuang: Cunghgoz, dll. (selengkapnya, lihat Nama Tiongkok.) Pada perang saudara terakhir di Tiongkok, perang ini berakhir dengan jalan buntu dan mengakibatkan adanya dua negara yang memiliki dua nama Tiongkok yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT, Hanzi sederhana: 中华人民共和国; Hanzi tradisional: 中華人民共和國) -- yang lebih umum dikenal sebagai “Cina”, dan Republik Tiongkok (Hanzi sederhana: 中华民国; Hanzi tradisional: 中華民國) -- yang lebih umum dikenal sebagai “Taiwan”. Arti nama TiongkokNama "Tiongkok" dapat memiliki beberapa makna yang penting untuk dibedakan supaya menghindari keambiguan. Sumbernya adalah dari bahasa Hokkian "Tiong Kok" yang bermakna "negara tengah", dan juga merupakan nama endonim dari negara yang menguasai Tiongkok Daratan. Arti politis Makna pertama dari kata "Tiongkok" berarti keseluruhan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu negara modern yang berdiri tahun 1949 hingga sekarang. Dalam hal ini, "orang Tiongkok" berarti warga negara RRT, seperti tertulis dalam paspor Tiongkok: “国籍 (kebangsaan)： 中国 (Tiongkok)”, yang berbeda pengertiannya dengan orang Tionghoa; "seni dan budaya Tiongkok" merujuk pada budaya modern di RRT, yang berbeda dengan seni dan budaya Tionghoa dalam pengertian kebudayaan bangsa Tionghoa secara umum; "masakan Tiongkok" merujuk pada kuliner yang saat ini khas di RRT, alih-alih masakan Tionghoa yang lebih umum. Dalam pengertian inilah nama Tiongkok digunakan dalam berita-berita modern di Indonesia, misalnya pada tajuk berita Kompas 26 Maret 2014 yang menuliskan "Rakyat Tiongkok Marah". (gambar) Dalam lingkup definisi ini, Tiongkok mencakup Hong Kong, Makau, dan klaim mereka atas Republik Tiongkok, serta wilayah-wilayah lain yang dipersengketakan. Arti geografisArti kedua "Tiongkok" adalah Tiongkok Daratan (Hanzi: 大陆, lit. "benua"), yaitu hanya wilayah Tiongkok yang berada di benua Asia. Lingkup definisi ini tidak mencakup Hong Kong, Makau, dan Republik Tiongkok (bandingkan dengan istilah Eropa Daratan yang tidak mencakup Britania Raya, Islandia, dan negara-negara non-kontinental lainnya). Dalam hal ini dibedakan antara orang Hong Kong, orang Makau, orang Republik Tiongkok, dan orang Tiongkok. Tiga yang pertama dalam pengertian politis di bagian pertama juga disebut sebagai orang Tiongkok, tetapi karena status keistimewaan dan lokasi geografis mereka, maka mereka dapat berpartisipasi dalam ajang-ajang olahraga internasional di bawah bendera masing-masing, oleh karena itu, seorang pemain bulu tangkis Hong Kong dapat berlaga dengan seorang pemain bulu tangkis Tiongkok (Daratan), misalnya yang terjadi dalam pertandingan final tunggal putri 2008 Hong Kong Super Series antara Xie Xingfang (Tiongkok [RRT]) melawan Wang Chen (Hong Kong, Tiongkok) yang dimenangkan oleh Wang Chen. Demikian pula dengan beberapa pertandingan dalam edisi 2007 yang mempertemukan kedua tim. Pemain Hong Kong tentu saja juga adalah pemain Tiongkok (berkewarganegaraan RRT), tetapi dalam konteks ini dia bukan orang Tiongkok Daratan. (bandingkan dengan pemain sepak bola Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara yang berlaga sebagai negara masing-masing, bukan sebagai entitas politik Britania Raya) Arti sejarahDalam makna ketiga, kata "Tiongkok" merujuk pada entitas-entitas politik lain yang menguasai Tiongkok Daratan sebelum 1949, terutama sejarah sebelum 1911, ketika Tiongkok Daratan masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan dinasti dan diperintah oleh Kaisar-kaisar Tiongkok. Berita-berita surat kabar Hindia Belanda, misalnya menggunakan istilah ini untuk menyebut pemerintahan Dinasti Qing dan Republik Tiongkok mula-mula. Untuk membedakan dengan kedua pengertian di atas, maka biasanya disematkan kata "kuno" (Tiongkok kuno). Hal-hal yang tercakup dalam pengertian ini antara lain wilayah geografis Tiongkok, bangsa Tiongkok, yaitu bangsa yang mendiami wilayah geografis tersebut, dan sejarah Tiongkok, yang membahas sejarah 5.000 tahun sejarah bangsa tersebut, serta tokoh Tiongkok, yang mendaftarkan tokoh-tokoh sepanjang sejarah Tiongkok. Republik Tiongkok _PASSPORT_2020.png) Paspor Republik Tiongkok tanpa embel-embel "Taiwan" (kiri), dan memakai kata "Taiwan" (kanan).  Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan RT (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara de facto menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di Pulau Formosa dan pulau-pulau disekitarnya, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara de jure diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan RT oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara de facto maupun de jure. Dalam praktiknya saat ini terdapat dua negara yang bernama Tiongkok, oleh sebab itu, untuk membedakan keduanya, digunakan nama panjangnya untuk membedakannya. Dalam bahasa Inggris, kependekan nama lengkap kedua negara juga digunakan (PRC untuk People's Republic of China, dan ROC untuk Republic of China), tetapi biasanya dalam bahasa Indonesia, RRT dan RT yang disingkat. Cara lain untuk membedakannya, biasanya adalah dengan menyebut Republik Tiongkok sebagai Taiwan, karena merekalah yang secara de facto dan de jure menguasai pulau Formosa tersebut dan pulau-pulau disekitarnya. Sedangkan cara lain untuk membedakan Republik Rakyat Tiongkok, biasanya adalah dengan menyebut Republik Rakyat Tiongkok sebagai Cina, karena merekalah yang secara de facto dan de jure menguasai Tiongkok Daratan atau dengan menyebutkan ibu kota masing-masing: Beijing (RRT) dan Taipei (RT). Karena tekanan diplomasi RRT, maka RT tidak dapat berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. Dalam Olimpiade, Republik Tiongkok diperbolehkan berpartisipasi asalkan menggunakan nama yang disetujui oleh Republik Tiongkok sebelumnya, yaitu sebagai Tionghoa Taipei, dan diperlakukan sebagai wilayah administratif khusus dari negara Republik Rakyat Tiongkok (bandingkan dengan Hong Kong, Tiongkok, dan Makau, Tiongkok). Di pihak lain, pemerintah Republik Tiongkok sendiri masih mengklaim sebagai penguasa secara sah seluruh Tiongkok Daratan dan Mongolia, dan belum melepaskan klaim tersebut hingga saat ini, meskipun di bawah tekanan RRT. Ketika organisasi-organisasi internasional menurunkan kedudukan atau bahkan mengeluarkan RT dari keanggotaannya pada tahun 1970-an dan 1980-an, Republik Tiongkok yang dikuasai oleh Partai Kuomintang (KMT) menolak untuk dinamakan "Taiwan, Tiongkok" oleh karena nama tersebut mengimplikasikan Republik Tiongkok sebagai bagian dari pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, oleh karenanya, KMT memilih nama yang dianggap netral, "Tionghoa Taipei" (Hanzi tradisional: 中華臺北; Hanzi Sederhana: 中华台北; Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Táiběi; Tongyong Pinyin: Jhonghua Táiběi; Bahasa Inggris: Chinese Taipei) yang tidak mengandung kata "China", maupun "Taiwan", yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 1979. (Untuk konsekuensi dari pemakaian istilah ini, lihat Tionghoa Taipei#Konsekuensi) Ketika PBB merujuk pada Taiwan, PBB selalu menggunakan nama "Taiwan, provinsi Tiongkok" (Bahasa Inggris: Taiwan, Province of China). Beberapa program alamat pos berbasis web juga menggunakan label yang sama untuk merujuk pada Taiwan. Dalam organisasi-organisasi tertentu seperti Organisasi Perdagangan Dunia, nama "Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu" (Bahasa Inggris: Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu) digunakan. Namun "Tionghoa Taipei" secara tidak resmi juga digunakan. Sebagai anggota pendiri Bank Pembangunan Asia, Taiwan berpartisipasi dalam organisasi tersebut sebagai "Republic of China" sampai pada keanggotaan RRT pada tahun 1986; oleh karena tekanan RRT, Bank Pembangunan Asia sekarang menggunakan nama "Taipei, China" untuk merujuk RT. Organisasi Gerakan Kepramukaan Dunia adalah salah satu dari sebagian kecil organisasi internasional yang masih merujuk Taiwan sebagai "Tiongkok" dan pramuka dari Taiwan sebagai "Pramuka Tiongkok". Sekutu diplomatik Taiwan, misalnya Vatikan, juga merujuk RT (Taiwan) sebagai "Tiongkok" pada acara-acara resmi. Sebagai contoh, dalam acara upacara pemakaman Paus Yohanes Paulus II, Presiden Republik Tiongkok Chen Shui-bian menduduki tempat sebagai kepala negara "Tiongkok". Perbedaan penggunaanKarena banyaknya makna yang terkandung dalam kata "Tiongkok", maka tidak jarang media massa melakukan kesalahan dalam merujuk pada salah satu makna di atas. Secara umum dapat dibedakan berdasarkan konteks waktunya:
Untuk pembahasan mengenai lokasi geografis yang tidak berkenaan dengan waktu, biasanya cukup dengan menggunakan kata "Tiongkok", misalnya "Tembok Besar Tiongkok", tidak perlu "Tembok Besar Republik Rakyat Tiongkok". Apabila konteks kalimat menyangkut aspek politik dua entitas di atas, maka perlu digunakan nama lengkap negara tersebut. Tidak cukup disebut "Presiden Tiongkok" saja, tetapi harus disebut jabatan resmi dan nama lengkap negaranya, yaitu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (atau Presiden RRT), atau Presiden Republik Tiongkok (atau Presiden RT). Contoh lainnya adalah bendera, pembagian administratif, hubungan diplomatik, dll. Perbedaan Tiongkok dan TionghoaDari pengertian-pengertian di atas, maka terdapat beberapa poin perbedaan antara istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa", yang sering kali rancu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, antara lain:
Di Tiongkok, pembedaan istilah ini tidak serta-merta memiliki padanan istilah yang sama, karena dalam sudut pandang bahasa Tionghoa, istilah "Zhonghua" hanya digunakan dalam nama lengkap negara ("Zhonghua Remin Gongheguo"), dan konsep zhonghua minzu (kebangsaan Zhonghua), tetapi tidak digunakan sebagai adjektiva, seperti dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Inggris, walaupun ada perbedaan kata antara nomina China dan adjektiva Chinese, tetapi tidak ada pembedaan antara adjektiva Tiongkok dan Tionghoa, seperti dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu Chinese history (sejarah Tiongkok) dan Chinese language (bahasa Tionghoa) menggunakan istilah yang sama. Hal yang senada juga terjadi ketika Indonesia menggunakan istilah "Cina" pada periode waktu 1966 hingga 2014, karena tidak ada pembedaan istilah antara "sejarah Cina" dan "bahasa Cina", oleh sebab itu terjadi kesalahkaprahan bahasa, orang yang tidak memahami perbedaan tersebut dapat menggunakan adjektiva yang salah antara "Tionghoa" dan "Tiongkok", misalnya menyebut "orang Tionghoa" dalam konteks warga negara Tiongkok, "budaya Tiongkok" dalam konteks budaya Tionghoa-Indonesia, "bahasa Tiongkok", suatu istilah yang salah kaprah, dll. Istilah Tiongkok di Indonesia Istilah Tiongkok di Indonesia diperkirakan pertama kali digunakan sekitar awal abad ke-20 dan merupakan transliterasi Zhong guo (ejaan lain: Chung Kuo). Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"[2] Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan. Setelah era Reformasi, maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 [3] namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini,[4] antara lain Eddy Sadeli, anggota Komisi III DPR RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dll.[5] Pada tanggal 2 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping menjadi tokoh (kepala negara) asing pertama yang menyampaikan pidatonya yang historis terkait Jalur Sutra Maritim di DPR RI.[6] Dalam kata sambutannya, Ketua DPR Marzuki Ali menggunakan istilah Republik Rakyat "Tiongkok".[7], menjadi catatan pertama penggunaan istilah ini di dalam sidang DPR RI. Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan petisi pencabutan Surat Edaran tersebut, dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014,[8] setelah sebelumnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.[9] Lihat pulaCatatan kaki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
