Protokol Zürich

Protokol Zurich mengacu pada dua protokol bilateral yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh Armenia dan Turki yang bertujuan untuk memulai proses normalisasi hubungan antara kedua negara^[1] .  Protokol tersebut mencakup ketentuan untuk pembentukan hubungan diplomatik formal, pembukaan perbatasan Turki-Armenia (yang telah ditutup sejak 1993), dan pembentukan komisi sejarah bersama mengenai masalah genosida Armenia^[2] .  Perjanjian tersebut, yang kemudian terbukti tidak efektif, ditengahi oleh Amerika Serikat, Rusia dan Perancis^[3].

Pada tanggal 10 Oktober 2009, para menteri luar negeri, Ahmet Davutoğlu untuk Turki dan Eduard Nalbandyan untuk Armenia, menandatangani kedua protokol tersebut di Zurich dalam sebuah upacara yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu Hillary Clinton , Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, Javier Solana. , Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov^[4] .

Protokol tersebut memerlukan ratifikasi dari parlemen kedua negara. Dalam upaya untuk memutuskan kaitan masalah, protokol tersebut tidak menyebutkan konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait Nagorno-Karabakh . Mereka juga tidak mencantumkan batas waktu ratifikasi.^[5]

Pada tanggal 12 Januari 2010, Mahkamah Konstitusi Armenia menyetujui Protokol tersebut sambil membuat sejumlah pengamatan yang dianggap pihak Turki mengandung "prasyarat dan ketentuan yang membatasi yang merusak isi dan semangat protokol"^[6].  Pihak Turki juga mulai mengaitkan proses normalisasi dengan konflik Nagorno-Karabakh, dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa perbatasan Turki-Armenia tidak akan dibuka tanpa penarikan pasukan Armenia dari wilayah Azerbaijan^[7] .

Protokol ini mendapat kritik yang sangat besar dari kedua negara, dimana sebagian warga Armenia menuduh pemerintah mereka melakukan penjualan dan sebagian warga Turki kecewa karena Protokol tersebut tidak mengacu pada masalah Nagorno-Karabakh^[5].  Sementara itu, Azerbaijan bereaksi negatif terhadap Protokol dan memberikan tekanan pada Turki agar tidak melakukan pemulihan hubungan dengan Armenia^[2][7].  Dengan demikian, Protokol tersebut tidak ada di parlemen kedua negara tanpa ratifikasi setelah penandatanganannya.

Pada bulan Februari 2015, pihak Armenia, yang diwakili oleh Presiden Sargsyan , menarik kembali protokol dari parlemen , dengan alasan "tidak adanya kemauan politik" di pihak Turki^[3][8].  Kemudian, pada bulan Desember 2017 dengan alasan kurangnya "kemajuan positif terhadap penerapannya" oleh Turki, pihak Armenia bersumpah untuk menyatakan perjanjian tersebut batal dan batal^[9],  yang secara resmi dilakukan oleh Armenia pada tanggal 1 Maret 2018^[10].

Terlepas dari kepahitan yang diakibatkan oleh terhentinya proses normalisasi, beberapa penulis berpendapat bahwa Protokol Zurich masih dapat mewakili jalan ke depan bagi proses normalisasi Armenia-Turki^[5].

Pada bulan September 2008, Presiden Turki Abdullah Gül menjadi kepala negara Turki pertama yang mengunjungi Armenia setelah ia menerima undangan Presiden Armenia Serzh Sargsyan untuk menghadiri pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia FIFA antara tim sepak bola nasional Turki dan Armenia^[11] .  Pembicaraan selama pertandingan terfokus pada hubungan bilateral dan Karabakh, dan tidak menyentuh Genosida^[12],  meskipun Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan mengangkat masalah ini segera setelahnya^[13]. Baik presiden maupun media masing-masing negara memberikan tanggapan positif atas kunjungan tersebut yang menjadi landasan bagi mencairnya hubungan diplomatik yang diperkirakan akan mencapai kemajuan besar pada saat kunjungan balasan Sargsyan ke Turki pada bulan Oktober untuk menyaksikan pertandingan kedua^[14].

Menjelang kunjungan Presiden AS Barack Obama tahun 2009 ke Turki , sumber-sumber di Ankara dan Yerevan mengumumkan bahwa kesepakatan akan segera dicapai untuk membuka kembali perbatasan antara kedua negara dan bertukar personel diplomatik^[15]  yang ditanggapi positif oleh presiden AS yang baru. sambil mendesak Turki untuk berdamai dengan masa lalu dan menyelesaikan masalah Armenia . Namun para pejabat di Azerbaijan menanggapinya dengan keprihatinan, sehingga memicu perdebatan sengit di Parlemen Turki. Pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Devlet Bahçeli menyampaikan “keprihatinan yang sah” dari rakyat Azerbaijan dengan memperingatkan pemerintah bahwa “pendekatan Anda terhadap Armenia merugikan martabat kami,” dan Partai Republik. Pemimpin Partai (CHP).Deniz Baykal bertanya, “Bagaimana kita bisa mengabaikan pendudukan Azerbaijan yang sedang berlangsung?”^[16]  Perdana Menteri Turki Erdoğan berusaha meredakan kekhawatiran ini pada 10 April dengan mengumumkan bahwa "kecuali Azerbaijan dan Armenia menandatangani protokol mengenai Nagorno-Karabakh, kami tidak akan menandatangani perjanjian akhir apa pun dengan Armenia mengenai hubungan baik. Kami sedang melakukan pekerjaan awal tetapi ini pastinya bergantung pada penyelesaian masalah Nagorno-Karabakh."^[14]  Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan mengklarifikasi bahwa "kami menginginkan solusi di mana semua orang adalah pemenangnya," dalam sebuah pernyataan yang dibuat sebelum Dewan Menteri Luar Negeri Kerjasama Ekonomi Laut Hitam (BSEC) pada tanggal 15 April di Yerevan, menambahkan "kita tidak mengatakan, 'Mari kita selesaikan satu masalah dulu dan selesaikan masalah lainnya nanti.' Kami ingin proses serupa dimulai antara Azerbaijan dan Armenia. Kami mengamati dengan cermat perundingan antara Azerbaijan dan Armenia." ^[17]

Menteri Luar Negeri Armenia Eduard Nalbandyan menegaskan bahwa "Turki dan Armenia telah menempuh perjalanan panjang dalam membuka perbatasan Turki-Armenia, dan mereka akan segera membukanya," ^[17] namun menolak kaitan apa pun  perselisihan Nagorno-Karabakh yang ia utarakan. dinyatakan sedang ditangani melalui OSCE Minsk Group . Direktur Politik Federasi Revolusi Armenia (ARF) Giro Manoyanmenanggapi dengan baik pemulihan hubungan tersebut dan menggemakan pernyataan Babacan "tidak hanya Armenia, tetapi kedua belah pihak akan menang jika perbatasan dibuka" dan menanggapi pengingat tentang penganiayaan terhadap bendera Turki saat memperingati Hari Genosida Armenia tahun sebelumnya dengan menyatakan bahwa “Saya berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi kali ini, jika kita dapat mempertahankan kendali” sebelum melanjutkan dengan memperingatkan “negosiasi akan terhenti jika penyelesaian perselisihan Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan dijadikan sebagai prasyarat.”^[18]

International Crisis Group (ICG) mengeluarkan laporan mengenai normalisasi yang menyatakan bahwa "perdebatan yang dipolitisasi apakah akan mengakui penghancuran sebagian besar penduduk Armenia Ottoman dan kebuntuan konflik Armenia-Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh sebagai genosida tidak boleh menghentikan momentum" sementara "konflik Armenia-Azerbaijan yang belum terselesaikan mengenai Nagorno-Karabakh masih berisiko melemahkan adopsi penuh dan implementasi paket kesepakatan antara Turki dan Armenia", "détente bilateral dengan Armenia pada akhirnya dapat membantu Baku memulihkan wilayah lebih baik daripada kebuntuan saat ini."^[19]

Pada tanggal 22 April 2009, diumumkan bahwa perundingan diplomatik tingkat tinggi yang berlangsung di Swiss sejak tahun 2007 "telah mencapai kemajuan nyata dan saling pengertian," dan bahwa "peta jalan telah diidentifikasi,"^[20]  untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara keduanya. negara, meskipun belum ada teks formal yang ditandatangani. Dalam pernyataan resmi keesokan harinya, Perdana Menteri Turki Erdoğan menegaskan bahwa "ketika segala sesuatunya menjadi konkret, sebuah perjanjian akan ditandatangani. Belum ada teks seperti itu; ada perjanjian awal. Itu berarti kita memiliki proses yang berkelanjutan. Itulah yang kami lakukan." maksudnya dengan jadwal." ^[21]

Surat kabar Turki Radikal menegaskan bahwa konferensi antar pemerintah akan diadakan antara Ankara dan Yerevan untuk membahas secara rinci semua masalah "dari ekonomi hingga transportasi" yang disepakati dalam "kerangka kerja komprehensif untuk normalisasi," ^[22] sementara Today's Zaman menyimpulkan bahwa hal ini bersifat  - hati . Pendekatan yang dilakukan oleh otoritas Turki dimaksudkan untuk meminimalkan kritik dari Azerbaijan dan nasionalis Turki yang akan mengeluhkan “penyerahan terhadap tekanan Barat” namun kemudian mengutip seorang diplomat Barat yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada Reuters menegaskan bahwa “semua dokumen pada prinsipnya telah disetujui ” dan bahwa "kita berbicara tentang minggu atau bulan."^[21]

Partai Revolusi Armenia menanggapi pengumuman tersebut dalam pertemuan tertutup tanggal 26 April dengan keputusan untuk menarik 16 wakilnya, yang memegang tiga kementerian di pemerintahan Armenia. Meskipun Presiden Armenia Sargsyan menyatakan bahwa tidak ada konsesi yang disepakati dan rinciannya akan diumumkan, Direktur Politik ARF Giro Manoyan menyatakan bahwa partai tersebut menganggap dirinya tertipu karena tidak diberitahu sebelumnya tentang perjanjian tersebut dan penolakan klaim teritorial Armenia. yang dilaporkan menjadi bagian dari perjanjian tersebut akan menjadi perubahan radikal yang tidak dapat diterima dalam kebijakan luar negeri negara tersebut.^[23]

Reaksi terhadap pengumuman di Turki lebih bungkam karena pemimpin oposisi MHP Bahçeli mengeluh bahwa "Armenia tahu apa yang sedang terjadi; Swiss tahu apa yang sedang terjadi; pejabat Turki yang terlibat dalam proses tersebut tahu. Itu berarti bangsa dan Parlemen Turki adalah satu-satunya pihak yang mengetahui hal ini." yang tidak memiliki informasi mengenai proses tersebut" sebelum melanjutkan dengan menyimpulkan bahwa "akan bermanfaat jika perdana menteri atau menteri luar negeri memberi tahu Parlemen. Kami akan mengikuti perkembangannya, namun untuk saat ini kami belum mengetahui kedalaman permasalahannya." perjanjian tersebut. Dengan mempertimbangkan penjelasan yang telah dibuat sejauh ini, kami memantau apakah ada langkah lebih lanjut yang diambil dalam masalah pembukaan perbatasan." ^[24]

Reaksi internasional terhadap pengumuman tersebut positif, meskipun ada kekhawatiran bahwa reaksi buruk dari Azerbaijan dapat mempengaruhi keamanan energi Eropa, dengan pernyataan bersama pada tanggal 23 April dari Komisaris Perluasan UE Olli Rehn dan Komisaris Hubungan Eksternal Benita Ferrero-Waldner yang menyatakan "kami menyambut baik kemajuan dalam normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia" dan pernyataan dari kantor Wakil Presiden AS Joe Biden setelah percakapan telepon dengan Presiden Armenia Sargsyan yang menyatakan, "Wakil Presiden memuji kepemimpinan Presiden Sarksyan, dan menggarisbawahi dukungan pemerintah terhadap Armenia dan Turki dalam hal ini proses."  Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memuji peta jalan sementara tersebut sebagai langkah bersejarah setelah percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia Nalbandyan di mana ia mendesaknya untuk melanjutkan peta jalan tersebut dalam upaya menormalisasi hubungan dan mengambil langkah maju dalam hubungan Nagorno- Perselisihan Karabakh.^[25]

Pemulihan hubungan dengan Armenia ditampilkan dalam agenda pertemuan Dewan Keamanan Nasional Turki (MGK) pada 28 April di Istana Çankaya di bawah Presiden Turki Gül^[26].  Setelah pertemuan tersebut, siaran pers resmi menyatakan "pernyataan terbaru dari beberapa negara dan inisiatif kami mengenai peristiwa tahun 1915 telah dievaluasi. Namun, telah ditekankan bahwa sejarah negara-negara Turki dan Armenia dapat didiskusikan hanya dengan ... cara yang ilmiah dan tidak memihak", sementara Kepala Staf Umum Turki Jenderal İlker Başbuğmenegaskan "perdana menteri dengan jelas mengatakan pembukaan perbatasan akan dilakukan pada saat pasukan Armenia ditarik. Kami sepenuhnya setuju dengan ini." ^[27]

Menyusul pertemuan puncak perdamaian yang dimediasi Grup OSCE Minsk yang dilaporkan tegang pada tanggal 7 Mei antara Presiden Armenia Sargsyan dan Presiden Azerbaijan İlham Aliyev di kediaman Duta Besar AS di Praha , di sela-sela konferensi Kemitraan Timur UE^[28] ,  yang menghasilkan "tidak ada masalah serius." kemajuan"^[29]  Presiden Turki Gül bertemu secara terpisah dengan kedua pemimpin tersebut untuk mengusulkan pembicaraan empat arah mengenai konflik tersebut dengan menyertakan Rusia ketika mereka bertemu berikutnya di Forum Ekonomi St. Petersburg pada bulan Juli.^[30]

Pihak berwenang Armenia menanggapi komentar yang dibuat oleh Perdana Menteri Turki Erdoğan selama kunjungan resminya ke Baku bahwa "ada hubungan sebab dan akibat di sini. Pendudukan Nagorno-Karabakh adalah penyebabnya, dan penutupan perbatasan adalah akibat. Tanpa setelah pendudukan berakhir, gerbangnya tidak akan dibuka" ^[31] dengan pernyataan dari kantor Presiden Armenia Sargsyan yang berbunyi "presiden mengatakan bahwa, seperti yang berulang kali ia tunjukkan selama kontak Armenia-Turki, setiap upaya Turki untuk ikut campur dalam konflik penyelesaian masalah Nagorno-Karabakh hanya akan merugikan proses tersebut.”^[32] Menteri Luar Negeri Armenia Nalbandian menegaskan kembali bahwa “mengenai proses normalisasi Armenia-Turki, selama setahun terakhir, mengikuti inisiatif Presiden Armenia bersama dengan tetangga Turki kami dan dengan bantuan mitra Swiss kami, kami telah maju menuju pembukaan salah satu jalur terakhir. menutup perbatasan di Eropa dan menormalisasi hubungan kita tanpa prasyarat. Saat ini segalanya ada di pihak Turki. Dan kami berharap mereka akan menemukan kebijaksanaan dan keberanian untuk mengambil langkah terakhir yang menentukan. Kami ingin yakin bahwa tindakan politik diperlukan pada akhirnya akan dapat meninggalkan mentalitas masa lalu."^[33]  Ketua ARF Armen Rustamian menanggapinya dengan menuduh Turki "berusaha mendikte persyaratan dalam proses resolusi Nagorno-Karabakh, dengan jelas memihak Azerbaijan dan mengaburkan konflik Armenia-Azerbaijan."^[34]

Erdoğan terbang dari Baku ke Sochi , Rusia, untuk "kunjungan kerja" tanggal 16 Mei dengan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin di mana ia menyatakan "Turki dan Rusia memiliki tanggung jawab di kawasan ini. Kita harus mengambil langkah-langkah demi perdamaian dan kesejahteraan wilayah tersebut. Ini termasuk masalah Nagorno-Karabakh, perselisihan Timur Tengah, dan masalah Siprus." Putin menjawab bahwa "Rusia dan Turki mengupayakan penyelesaian masalah-masalah tersebut dan akan memfasilitasi hal ini dengan segala cara," namun "mengenai masalah-masalah sulit di masa lalu – dan masalah Karabakh termasuk di antara masalah-masalah tersebut – sebuah kompromi harus dilakukan dengan para peserta konflik. Negara-negara lain yang membantu mencapai kompromi dalam aspek ini dapat memainkan peran sebagai mediator dan penjamin untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani."^[35][36]

Wakil Ketua Parlemen Armenia Samvel Nikoyan menyambut sekelompok jurnalis Turki yang berkunjung dengan menyatakan, “Senang sekali Anda berada di sini untuk menjalin hubungan antara jurnalis kedua negara. Ada ikatan di antara masyarakat. Dan saya berharap ada ikatan di antara keduanya. parlemen."^[37]  Para jurnalis, yang merupakan bagian dari Proyek Dialog Jurnalis Turki-Armenia Yayasan Hrant Dink Internasional , namun kemudian ditolak visanya untuk mengunjungi wilayah Karabakh yang disengketakan dalam apa yang menurut Ketua Dewan Umum Luar Negeri dan Keamanan Karabakh Masis Mayilian secara politik tanggapan yang termotivasi terhadap pernyataan Erdoğan di Baku.^[38]

Setelah lebih dari satu tahun perundingan, perjanjian antara Armenia dan Turki ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara, Ahmet Davutoğlu dan Eduard Nalbandyan pada 10 Oktober 2009. ^[39][40]

Penandatanganan dilakukan di Zürich, Swiss. ^[1][40]

Upacara penandatanganan telah tertunda selama tiga jam ketika muncul perbedaan pendapat pada saat penandatanganan mengenai “formulasi yang tidak dapat diterima” yang tidak teridentifikasi, menurut Armenia^[40][39][1].  Pihak Armenia tidak menerima pidato yang akan disampaikan menteri luar negeri Turki. Seorang pejabat mengatakan kelompok itu telah "ditarik kembali dari tepi jurang". ^[40]

Penandatanganan Protokol yang bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik dan pembukaan perbatasan Turki-Armenia tanpa menyebutkan konflik Nagorno-Karabakh mendapat tanggapan yang sangat negatif di Azerbaijan. Setelah penandatanganan Protokol, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut “secara langsung bertentangan dengan kepentingan nasional Azerbaijan dan membayangi semangat hubungan persaudaraan antara Azerbaijan dan Turki yang dibangun di atas akar sejarah yang dalam.”^[6]  Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev membuat pernyataan yang menyiratkan bahwa Azerbaijan dapat menaikkan harga gas yang dijual ke Turki dan mengalihkan sumber daya gasnya ke Rusia daripada terus mengembangkan proyek gas dengan Turki dan negara-negara Barat.^[6] Pada saat yang sama, Azerbaijan mendanai upaya lobi, hubungan masyarakat dan media yang menentang Protokol.^[2]  Segera setelah penandatanganan Protokol, Menteri Luar Negeri Turki Davutoğlu menyatakan bahwa penarikan pasukan Armenia dari wilayah Azerbaijan terus menjadi salah satu "masalah nasional utama" Turki.^[6]  Pada bulan Desember 2009, Perdana Menteri Erdoğan menyatakan bahwa proses normalisasi Turki-Armenia bergantung pada penarikan pasukan Armenia dari wilayah Azerbaijan dan secara eksplisit menghubungkan proses Turki-Armenia dengan konflik Nagorno-Karabakh. ^[6][41]

Pada tanggal 12 Januari 2010, Protokol tersebut dikirim ke Mahkamah Konstitusi Armenia agar konstitusionalitasnya disetujui. Meskipun menganggap Protokol ini sesuai dengan Konstitusi Armenia , Mahkamah Konstitusi merujuk pada pembukaan protokol, khususnya pada tiga isu utama. Pertama, Mahkamah menyatakan bahwa Armenia akan melanjutkan upayanya untuk mencari pengakuan dunia atas genosida Armenia. Kedua, mereka menolak segala kaitan antara perjanjian baru dengan Turki dan masalah Nagorno-Karabakh . Yang ketiga dan yang paling penting, pernyataan tersebut menyatakan bahwa penerapan protokol tersebut tidak berarti pengakuan resmi Armenia atas perbatasan Turki-Armenia yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kars tahun 1921.. Dengan melakukan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak salah satu premis utama protokol tersebut, yaitu “pengakuan timbal balik atas perbatasan yang ada antara kedua negara sebagaimana ditentukan oleh perjanjian hukum internasional yang relevan”^[42][6].  Segera setelah itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan keputusan Pengadilan tersebut berisi "prasyarat dan ketentuan yang membatasi yang merusak isi dan semangat protokol.”^[7]  Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoğlu menyatakan ketidaksenangannya dan menyatakan bahwa Pengadilan secara efektif merevisi protokol dan menciptakan situasi hukum baru.

Warga Armenia di seluruh dunia memprotes perjanjian tersebut karena adanya konsesi kontroversial yang sedang dipersiapkan oleh kepemimpinan Armenia, terutama terkait dengan genosida Armenia dan perbatasan Turki-Armenia. Akhirnya, koalisi penguasa Armenia memutuskan untuk menyampaikan permintaan kepada presiden untuk menunda proses ratifikasi setelah Perdana Menteri Turki Erdogan berulang kali mengumumkan bahwa ratifikasi Turki bergantung pada kesepakatan damai dalam konflik Nagorno-Karabakh. Pernyataan mereka pada 22 April 2010 berbunyi:^[43]

Mengingat penolakan pihak Turki untuk memenuhi persyaratan untuk meratifikasi perjanjian tersebut tanpa prasyarat dalam waktu yang wajar, sehingga membuat kelanjutan proses ratifikasi di parlemen nasional menjadi sia-sia, kami menganggap perlu untuk menunda proses ini.

(...)

Mayoritas politik di Majelis Nasional menganggap pernyataan dari pihak Turki dalam beberapa hari terakhir tidak dapat diterima, khususnya pernyataan Perdana Menteri Erdogan, yang sekali lagi menjadikan ratifikasi protokol Armenia-Turki oleh parlemen Turki secara langsung bergantung pada resolusi mengenai Nagorno-Turki. Karabakh.^[44]

Pada hari yang sama, Presiden Sargsyan menangguhkan proses ratifikasi sambil mengumumkan bahwa Armenia tidak menunda proses normalisasi hubungan dengan Turki secara keseluruhan.^[45]

Pada tanggal 1 Maret 2018 Dewan Keamanan Armenia secara resmi membatalkan protokol yang sudah lama tidak aktif.^[46]