Drs. PETRUS BELUTA LETOR (lahir 2 April 1942) adalah seorang Pamong Praja tulen yang lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan memulai karir jabatan Kepala Bagian Persidangan & Risalah Biro DPRD Provinsi NTT sejak 1 Agustus 1968.
Tahun 1979 menjabat Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah Lembata.[1] Salah satu kebijakan yang dianggap monumental adalah penyelesaian Pemukiman Pasca Bencana Alam Waiteba Tahun 1979 di Tanah Tereket, desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan, Lembata. Masyarakat setempat mengabadikan dalam lajur lalu lintas, Gang PB Letor.
Tahun 1984 sampai 1993 sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan oleh Gubernur Piet Alexander Tallo ditempatkan di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Negara Timor Leste sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Belu sampai krisis Jajak Pendapat dan eksodus[2] ribuan pengungsi Timor Timur ke kota Atambua.[3][4] Saat suksesi, ia diusulkan masyarakat Belu melalui fraksi-fraksi di DPRD dalam bursa pemilihan Bupati Belu Periode 1998-2003 dengan hasil Drs. Marsellus Bere meraih 15 suara, dr. Servatius Muti Pareira, MPH 7 suara dan beliau meraih 2 suara pada tanggal 19 Desember 1998 di Atambua.[5]
P. B. Letor mengakhiri karier birokrasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT pada tahun 2002 setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keluarga
4 November 1974 di Larantuka menikah dengan Lucia Tuty Fernandez dan dikaruniai satu putri dan tiga putra.
Riwayat Pendidikan
Riwayat Organisasi
Riwayat Pekerjaan / Jabatan
No. |
Riwayat Pekerjaan / Jabatan |
Dari Tahun s/d Tahun
|
1.
|
Guru SMP Katolik Pankrasio Larantuka
|
1 Agustus 1960 s/d 31 Desember 1966
|
2.
|
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi NTT
|
1 Januari 1967 s/d 2 Mei 2002
|
3.
|
Kepala Bagian Persidangan & Risalah Biro DPRD NTT
|
1 Agustus 1968 s/d 30 Oktober 1973
|
4.
|
Kasubdit Tata Praja Direktorat Pemerintahan Umum NTT
|
1 November 1973 s/d 19 Juni 1974
|
5.
|
Sekretaris Koordinatorschap Wilayah Lembata
|
20 Juni 1974 s/d 27 Maret 1977
|
6.
|
Sekretaris DPRD Kabupaten Flores Timur
|
28 April 1977 s/d 10 Juli 1979
|
7.
|
Sekretaris Bappeda Kabupaten Flores Timur
|
11 Juli 1977 s/d 29 November 1979
|
8.
|
Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah Lembata
|
30 November 1979 s/d 22 Oktober 1984
|
9.
|
Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
|
23 Oktober 1984 s/d 4 Juli 1993
|
10.
|
Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setda NTT
|
5 Juli 1993 s/d 4 Oktober 1993
|
11.
|
Kepala Biro Perlengkapan Setda NTT
|
5 Oktober 1993 s/d 8 Februari 1996
|
12.
|
Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
|
9 Februari 1996 s/d 27 Februari 2000
|
13.
|
Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
|
28 Februari 2000 s/d 12 Mei 2000
|
14.
|
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
|
13 Mei 2000 s/d 14 Januari 2001
|
15.
|
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT
|
15 Januari 2001 s/d 2 Mei 2002
|
Referensi
- ^ "Advetorial : 20 Tahun Otonomi Daerah, Sebuah Kilas Balik Sejarah Lembata". Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lembata. 12 Oktober 2019. Diakses tanggal 31 Oktober 2020.
- ^ "Arti kata eksodus2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online". kbbi.web.id. Diakses tanggal 2020-10-31.
- ^ "Atambua, Daerah Perbatasan yang 'terpaksa' jadi Kota". Batas Negeri. 12 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-15. Diakses tanggal 2020-10-31.
- ^ "Karena Atambua, Rusak Indonesia di Mata Dunia". Liputan6.com. 18 September 2000. Diakses tanggal 2020-10-31.
- ^ Agustino, Leo (September 2004). "Konflik dan Pembangunan Politik". Analisis CSIS: Penguatan dan Modal Sosial Masyarakat. CSIS (Centre for Strategic and International Studies). 33 (3). ISSN 1829-5908.
Bacaan