Krisis utang pemerintahan Puerto Riko adalah sebuah krisis keuangan yang berhubungan dengan jumlah utang pemerintah Puerto Riko. Pemerintah tersebut memiliki utang lebih dari US$70 miliar dengan rasio 68%.[a] Pada Februari 2014, beberapa lembaga pemeringkat kredit menurunkan utang pemerintah menjadi taraf non-inventasi.
Krisis ini menyebabkan pemerintah Puerto Riko mengadopsi kebijakan yang idealnya menurunkan biaya secara drastis, meningkatkan pemasukan, dan mengembangkan ekonomi. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat membayar kewajiban pajaknya. Ekonomi Puerto Riko telah dijelaskan sebagai hal yang genting, lemah dan rapuh, dan diperparah dengan ketidakpercayaan dan ketidapuasan sosial.[b][c]
Pada 3 Agustus 2015, Puerto Riko gagal membayar pembayaran obligasinya senilai US$58 juta kepada Public Finance Corporation, anak perusahaan Bank Pembangunan Pemerintah, ketika kewajiban finansial lainnya sudah terpenuhi.[3]
Pada bulan Juni 2016, Presiden Barack Obama masuk ke PROMESA, yang memberi wewenang kepadanya untuk menunjuk seorang Dewan Pengawas yang memiliki kekuasaan tertinggi pada anggaran Commonswealth dan restrukturisasi utangnya. Dewan Pengawas memperpanjang sebuah moratorium mengenai gugatan penagihan utang oleh pemberi utang hingga 1 Mei 2017.[4] Pada 3 Mei 2017, Commonwealth mencari perlindungan dari kebangkrutan kepada PROMESA.
Catatan
^Caruso Cabrera (2014) "Pulau tersebut, yang termasuk ke dalam teritorial Amerika Serikat, berada di tengah-tengah krisis utang."[1]
^GDB (2014) "Tingkat utang Commonwealth yang sangat tinggi dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan pendapatan pemerintah."[2]
^GDB (2014) "The Commonwealth […] will be required to reduce the amount of resources that fund other important governmental programs and services in order to balance its budget."[2]
