Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional
Kompolnas
Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas
Gambaran umum
Singkatan	Kompolnas
Didirikan	4 Maret 2011; 13 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011
Sifat	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri
Anggota	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretaris/Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si.
Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M.
Anggota	Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.
Anggota	Poengky Indarti, S.H., LL.M.
Anggota	H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.
Anggota	Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.
Kantor pusat
	Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160
Situs web
	kompolnas.go.id
	Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.^[1] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.