Gubernur Romawi

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Gubernur Romawi adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara Romawi untuk memerintah provinsi-provinsi Romawi. Peran gubernur berkembang selama periode Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi, dengan tanggung jawab yang meliputi administrasi sipil, keuangan, dan militer di provinsi-provinsi tersebut. Gubernur bertanggung jawab langsung kepada Senat Romawi atau Kaisar, tergantung pada jenis provinsi yang mereka pimpin. Posisi gubernur sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pengelolaan kekaisaran yang luas.

Pada masa Republik Romawi, provinsi pertama yang dikuasai adalah Sisilia, pada tahun 241 SM, setelah berakhirnya Perang Punisia Pertama. Sejak saat itu, Roma mulai menaklukkan wilayah-wilayah baru dan mengubahnya menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh gubernur yang ditunjuk oleh Senat.

Pada periode ini, jabatan gubernur umumnya dipegang oleh prokonsul atau propretor, mantan konsul atau pretur yang telah menyelesaikan masa jabatan mereka di Roma. Gubernur ditunjuk untuk masa jabatan satu tahun, namun mereka bisa diperpanjang tergantung pada situasi militer atau politik.

Tanggung jawab utama gubernur meliputi pengumpulan pajak, penegakan hukum, dan komando militer di provinsi mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk memutuskan kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan warga Romawi dan penduduk provinsi. Dalam praktiknya, gubernur memiliki kekuasaan yang besar dan sering menggunakan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan pribadi melalui pajak dan upeti.

Selama Kekaisaran Romawi, jabatan gubernur diatur ulang oleh Augustus, pendiri Kekaisaran Romawi. Augustus membagi provinsi menjadi dua jenis:

1. Provinsi Senatorial: Provinsi-provinsi yang damai dan tidak memerlukan kehadiran militer yang kuat. Gubernur di provinsi ini disebut prokonsul dan ditunjuk oleh Senat untuk masa jabatan satu tahun. Mereka tidak memiliki komando militer di wilayah mereka, karena provinsi-provinsi ini umumnya tidak menghadapi ancaman eksternal atau pemberontakan internal.
2. Provinsi Kekaisaran: Provinsi-provinsi yang membutuhkan kehadiran militer yang signifikan, biasanya di perbatasan atau wilayah yang tidak stabil. Gubernur di provinsi ini disebut legatus Augusti pro praetore dan ditunjuk langsung oleh Kaisar. Mereka memiliki kekuasaan komando militer dan sering kali bertugas untuk jangka waktu yang lebih lama daripada gubernur senatorial. Masa jabatan mereka tergantung pada kepercayaan Kaisar kepada mereka dan stabilitas wilayah tersebut.

Augustus juga menciptakan prefek provinsi, pejabat yang memerintah provinsi-provinsi kecil atau wilayah strategis seperti Mesir. Prefek ini bukanlah senatorial, melainkan berasal dari ordo ekuestrian, dan bertanggung jawab langsung kepada Kaisar.

Pada abad ke-3 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami krisis yang menyebabkan restrukturisasi besar-besaran di seluruh kekaisaran. Pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus (284–305 M), sistem administrasi provinsi dirombak melalui pembagian provinsi yang lebih kecil, sehingga gubernur tidak lagi memegang kekuasaan militer. Komando militer dialihkan kepada pejabat terpisah yang disebut dux atau comes. Gubernur tetap bertanggung jawab atas urusan sipil, seperti administrasi, pengadilan, dan pengumpulan pajak, namun otoritas militer dihilangkan untuk mengurangi risiko pemberontakan oleh gubernur yang terlalu kuat.

Selama masa kekaisaran, terdapat beberapa jenis gubernur, tergantung pada jenis provinsi yang mereka pimpin dan status sosial mereka:

• Prokonsul: Gubernur provinsi senatorial yang biasanya merupakan mantan konsul. Mereka ditugaskan untuk masa jabatan satu tahun di provinsi yang relatif damai, tanpa komando militer.
• Propretor: Gubernur provinsi yang lebih kecil atau kurang signifikan, biasanya mantan pretur yang juga ditugaskan untuk satu tahun. Mereka memiliki tugas yang mirip dengan prokonsul, namun di wilayah yang lebih kecil.
• Legatus Augusti pro praetore: Gubernur provinsi kekaisaran yang membutuhkan kehadiran militer. Mereka memiliki kekuasaan militer penuh dan ditunjuk oleh Kaisar. Biasanya, mereka adalah anggota ordo senatorial dengan pengalaman militer yang signifikan.
• Prefek Provinsi: Gubernur yang diangkat di provinsi-provinsi strategis atau provinsi-provinsi yang tidak memiliki status provinsi penuh, seperti Mesir. Prefek berasal dari ordo ekuestrian dan bertanggung jawab langsung kepada Kaisar.
• Praeses: Pada akhir periode kekaisaran, setelah reformasi Diokletianus, istilah praeses digunakan untuk menunjuk gubernur sipil di berbagai provinsi yang baru terbentuk. Mereka tidak lagi memiliki komando militer, yang dipisahkan kepada dux.

Gubernur Romawi memiliki tanggung jawab yang sangat beragam, bergantung pada kondisi provinsi yang mereka kelola. Beberapa tugas utama mereka antara lain:

1. Administrasi Sipil: Gubernur bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan sehari-hari di provinsi, mulai dari penegakan hukum hingga pengelolaan kota dan infrastruktur.
2. Pengumpulan Pajak: Gubernur bekerja sama dengan pemungut pajak lokal untuk memastikan pendapatan dari provinsi disetorkan ke Roma. Mereka sering kali terlibat dalam negosiasi pajak dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan pajak.
3. Pengadilan: Gubernur memegang kekuasaan sebagai hakim utama di provinsi mereka, terutama untuk kasus yang melibatkan warga negara Romawi. Mereka juga memutuskan perkara yang melibatkan penduduk setempat, meskipun di beberapa provinsi, adat istiadat lokal tetap dihormati.
4. Komando Militer: Di provinsi kekaisaran, gubernur memegang komando atas legiun-legiun Romawi yang ditempatkan di wilayah mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan perbatasan, menekan pemberontakan, dan mengawasi garnisun.
5. Hubungan Diplomatik: Gubernur juga bertindak sebagai perwakilan diplomatik Roma di provinsi mereka. Mereka sering bernegosiasi dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan suku-suku lokal untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Masa jabatan gubernur biasanya berakhir setelah satu atau beberapa tahun, tergantung pada stabilitas provinsi dan kebijakan yang diberlakukan oleh Senat atau Kaisar. Setelah masa jabatan berakhir, gubernur biasanya kembali ke Roma dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban mereka. Beberapa gubernur yang terlalu keras atau korup dapat menghadapi tuntutan hukum setelah masa jabatan mereka, tetapi banyak yang berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi dari waktu mereka di provinsi.

• Pontius Pilatus: Gubernur Yudea yang terkenal karena terlibat dalam penyaliban Yesus Kristus.
• Caius Verres: Gubernur Sisilia yang terkenal karena eksploitasi dan penyelewengannya, yang diadili oleh Cicero.
• Agrippa Postumus: Gubernur Illyricum, yang memainkan peran penting dalam mengamankan wilayah utara Kekaisaran Romawi.

• Livius.org: Roman governors Diarsipkan 2015-05-04 di Wayback Machine.