Konstitusi Kerajaan Romawi

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Konstitusi Kerajaan Romawi" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Agustus 2024)

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Konstitusi Zaman Kerajaan Romawi adalah rangkaian tradisi, kebiasaan, dan norma yang mengatur pemerintahan Romawi selama periode dari pendirian Roma pada tahun 753 SM hingga transisi menjadi Republik Romawi pada tahun 509 SM. Berbeda dengan konstitusi tertulis modern, konstitusi pada masa kerajaan tidak berupa dokumen tertulis melainkan sebuah sistem pemerintahan yang berkembang seiring dengan waktu, menggabungkan unsur-unsur otoritas raja dengan partisipasi para bangsawan dan rakyat dalam proses pemerintahan.

1. Raja (Rex): Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Romawi selama masa kerajaan. Dia bertindak sebagai kepala negara, panglima militer, hakim tertinggi, dan pemimpin agama. Raja dipilih oleh Majelis Kuria dan biasanya memerintah seumur hidup, meskipun pada beberapa kasus, seorang raja bisa digulingkan. Kekuasaan raja, yang dikenal sebagai imperium, memberi otoritas untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan urusan sipil, militer, dan agama.
2. Senat Romawi: Senat adalah lembaga penasihat yang terdiri dari para tetua dan bangsawan terkemuka. Awalnya, Senat dibentuk oleh Romulus, pendiri Roma, yang menunjuk 100 anggota pertama yang dikenal sebagai patres. Anggota Senat, yang disebut senatores, memegang jabatan seumur hidup dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Meski Senat hanya berfungsi sebagai penasihat raja, pengaruhnya sering kali menentukan kebijakan negara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perang dan diplomasi.
3. Majelis Kuria (Comitia Curiata): Majelis Kuria adalah lembaga legislatif yang terdiri dari warga laki-laki dewasa yang diorganisir ke dalam 30 kuria (kelompok suku). Majelis ini memiliki peran dalam meratifikasi keputusan raja, memilih raja baru, dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diusulkan oleh raja. Meskipun kekuasaannya terbatas, Majelis Kuria memberikan landasan bagi perkembangan lembaga-lembaga legislatif dalam sejarah Romawi berikutnya.
4. Fungsi Agama: Raja juga berperan sebagai pemimpin agama, atau Pontifex Maximus. Ia bertanggung jawab atas upacara-upacara keagamaan dan interpretasi kehendak dewa-dewa. Keputusan-keputusan penting sering kali dibuat berdasarkan hasil konsultasi dengan para augur, yang menafsirkan tanda-tanda dari para dewa.

Pengangkatan raja baru dilakukan melalui proses yang melibatkan tiga lembaga utama: Senat, Majelis Kuria, dan interrex (seorang pejabat sementara yang ditunjuk oleh Senat setelah kematian raja). Setelah kematian seorang raja, Senat akan mengangkat seorang interrex yang kemudian mengadakan pemilihan raja baru. Kandidat raja dipilih oleh Majelis Kuria dan kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Senat. Setelah terpilih, raja baru akan melalui upacara inaugurasi yang diakhiri dengan pengambilan sumpah setia kepada para dewa Romawi.

Kewenangan raja selama masa Kerajaan Romawi sangat luas, namun tidak tanpa batasan. Raja harus mendapatkan dukungan dari Senat dan Majelis Kuria dalam membuat keputusan-keputusan penting. Selain itu, raja juga harus menghormati tradisi dan norma-norma yang telah berkembang, termasuk adat istiadat dan agama. Ini menciptakan sistem checks and balances yang meskipun sederhana, namun efektif dalam mengendalikan kekuasaan raja.

Sepanjang sejarah Kerajaan Romawi, terdapat beberapa raja yang melakukan reformasi penting dalam konstitusi kerajaan. Misalnya, Servius Tullius, raja keenam Roma, memperkenalkan reformasi yang memperluas partisipasi politik dengan membentuk Majelis Centuriata, sebuah lembaga legislatif baru yang lebih inklusif. Reformasi ini menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dari sistem politik Romawi dan mempersiapkan transisi dari kerajaan ke republik.

Zaman Kerajaan Romawi berakhir pada tahun 509 SM ketika raja terakhir, Lucius Tarquinius Superbus, digulingkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Lucius Junius Brutus. Penyebab utama pemberontakan ini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan tirani Tarquinius Superbus dan pelanggaran terhadap norma-norma konstitusional. Penggulingan raja terakhir ini menandai berakhirnya masa kerajaan dan lahirnya Republik Romawi, di mana kekuasaan raja digantikan oleh konsul yang dipilih setiap tahun.