Republik Romawi (bahasa Latin: Res Publica Romana) adalah sebuah pemerintahan republik yang berdiri di semenanjung Italia dari tahun 509 SM hingga 27 SM. Republik ini menggantikan sistem monarki Romawi setelah penggulingan Raja Tarquinius Superbus, raja ketujuh sekaligus yang terakhir dari Roma. Republik Romawi dikenal sebagai salah satu negara paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yang pada puncaknya menguasai sebagian besar kawasan Mediterania. Pemerintahan Republik Romawi didasarkan pada sistem checks and balances, yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Senat, Majelis Rakyat, dan para magistratus yang dipimpin oleh dua konsul. Sistem ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut di tangan satu orang.
Republik Romawi berkembang melalui berbagai fase, dimulai dengan konsolidasi kekuasaan di Italia. Melalui serangkaian peperangan, termasuk Perang Punisia melawan Kartago, Republik memperluas wilayahnya hingga mencakup wilayah Eropa Barat, Afrika Utara, dan Asia Kecil. Perekonomian Romawi pada masa ini sangat bergantung pada pertanian, perdagangan, dan perbudakan. Perluasan wilayah ini diiringi dengan reformasi militer yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Gaius Marius, yang memberikan kesempatan bagi warga negara Romawi dari golongan bawah untuk masuk dalam angkatan bersenjata.
Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan yang signifikan bagi stabilitas politik Republik. Ketimpangan sosial, korupsi, dan konflik internal di antara para elit Romawi memicu ketegangan yang menyebabkan terjadinya beberapa perang saudara. Meskipun beberapa upaya reformasi dilakukan, seperti reformasi agraria oleh Tiberius dan Gaius Gracchus, ketidakstabilan politik semakin meningkat, terutama dengan munculnya tokoh militer yang memiliki kekuasaan besar seperti Julius Caesar. Konflik yang melibatkan Caesar dan rival politiknya memuncak pada akhir Republik, dengan Caesar mendeklarasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup pada 44 SM.
Republik Romawi secara resmi berakhir pada tahun 27 SM, ketika Augustus (Oktavianus) dinyatakan sebagai princeps, atau pemimpin pertama, oleh Senat Romawi, menandai awal dari Kekaisaran Romawi. Perubahan ini menandai transisi dari sistem pemerintahan republik ke sistem pemerintahan kekaisaran, di mana kekuasaan yang sebelumnya terdesentralisasi di bawah Republik kini berpusat di tangan satu orang penguasa.
Sejarah
Pendirian
Republik didirikan setelah penggulingan raja terakhir Romawi, Lucius Tarquinius Superbus, yang dikenal karena pemerintahannya yang tiran dan tidak populer. Pemberontakan melawan Tarquinius dipicu oleh insiden yang melibatkan putranya, Sextus Tarquinius, yang memperkosa Lucretia, seorang wanita bangsawan Romawi yang kemudian bunuh diri karena rasa malu dan kesedihan.[2] Pendirian Republik Romawi berawal dari gagasan kalangan bawah untuk memperluas dan mengembangkan Kerajaan Romawi.[3] Kejadian ini memicu kemarahan di kalangan bangsawan Romawi, dipimpin oleh Lucius Junius Brutus, yang menggalang dukungan rakyat untuk menggulingkan raja dan menghapuskan monarki. Setelah penggulingan Tarquinius, Brutus dan Collatinus, suami Lucretia, diangkat sebagai konsul pertama Republik Romawi, sebuah jabatan eksekutif yang menggantikan kekuasaan raja.[3] Dengan pendirian republik, sistem pemerintahan baru ini mengedepankan konsep checks and balances melalui pembagian kekuasaan antara Konsul Romawi, Senat Republik Romawi, dan Majelis Rakyat, serta pengenalan prinsip tahunan dalam pergantian jabatan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh individu tertentu.[4]
Perluasan wilayah
Perluasan wilayah Republik Romawi merupakan salah satu aspek paling signifikan dalam sejarah Romawi, yang berlangsung secara bertahap selama lebih dari lima abad.[5] Proses ini dimulai segera setelah pendirian republik pada 509 SM, ketika Romawi masih merupakan kota kecil yang bersaing dengan tetangganya di Italia Tengah. Dalam tahap awal, Romawi terlibat dalam serangkaian konflik dengan suku-suku tetangga, termasuk Etruria, Latin, dan Sabini, yang sering kali berlangsung dalam bentuk peperangan kecil untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka di wilayah Latium. Perang Latin (340–338 SM) merupakan titik balik penting di mana Romawi berhasil mengalahkan Liga Latin dan mengukuhkan dominasinya atas Italia Tengah, yang memungkinkan Romawi untuk memperluas kontrolnya hingga ke Italia Selatan, terutama melalui penaklukan terhadap suku-suku Samnium dalam Perang Samnitik (343–290 SM). Keberhasilan dalam konflik-konflik ini memberikan fondasi bagi Romawi untuk melakukan ekspansi lebih lanjut dan menempatkan mereka sebagai kekuatan utama di Semenanjung Italia.[6]
Periode berikutnya dalam perluasan Republik Romawi ditandai oleh serangkaian perang besar yang memperluas kekuasaan Romawi jauh melampaui Italia.[6] Perang Punisia (264–146 SM) melawan Kartago menjadi salah satu konflik yang paling berpengaruh, di mana Romawi akhirnya berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Mediterania, termasuk Sisilia, Sardinia, Spanyol, dan Afrika Utara, setelah kemenangan mutlak di Perang Punisia Ketiga yang mengakibatkan penghancuran Kartago.[7] Kemenangan dalam perang ini tidak hanya memperluas wilayah Republik Romawi, tetapi juga memberikan Romawi kendali atas jalur perdagangan utama di Mediterania, yang memperkuat posisi ekonominya dan memperluas pengaruhnya ke wilayah Mediterania Barat. Di saat yang sama, Romawi juga terlibat dalam serangkaian konflik di Mediterania Timur, terutama melalui Perang Makedonia (214–148 SM) dan Perang Seleukia, yang menyebabkan penaklukan Makedonia dan Yunani, serta kekuasaan atas sebagian besar wilayah Asia Kecil. Penaklukan ini tidak hanya memperluas kekuasaan Romawi di wilayah-wilayah baru, tetapi juga membawa budaya dan tradisi Helenistik ke dalam lingkup Romawi, yang selanjutnya memperkaya kehidupan intelektual dan budaya Romawi.[6]
Pada abad terakhir Republik Romawi, ekspansi terus berlanjut di bawah pimpinan jenderal-jenderal besar seperti Gaius Marius, Sulla, Pompey, dan Julius Caesar, yang memimpin serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru. Julius Caesar, misalnya, menaklukkan Galia dalam kampanye yang berlangsung dari 58 hingga 50 SM, yang secara efektif menggandakan wilayah Romawi dan membawa kekayaan besar serta ribuan budak ke Roma. Sementara itu, Pompey memperluas kekuasaan Romawi di Timur dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Seleukia dan Armenia, serta mendirikan provinsi-provinsi baru seperti Suriah dan Yudea.[8]
Akhir pemerintahan
Akhir pemerintahan Republik Romawi ditandai oleh serangkaian krisis politik dan militer yang berlangsung selama beberapa dekade pada abad pertama SM, yang berpuncak pada transisi dari republik ke kekaisaran. Krisis ini dimulai dengan ketegangan sosial yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan ekonomi yang semakin dalam, persaingan politik antara faksi-faksi elit, dan reformasi agraria yang gagal, seperti yang diusulkan oleh Tiberius dan Gaius Gracchus. Konflik ini memicu serangkaian perang saudara, dimulai dengan Perang Saudara Marius dan Sulla pada awal abad pertama SM, yang semakin melemahkan institusi-institusi republik.[9] Ketegangan meningkat dengan munculnya Triumvirat Pertama pada tahun 60 SM, sebuah aliansi politik antara Julius Caesar, Pompey, dan Crassus, yang semakin merusak sistem pemerintahan republik tradisional dan menempatkan kekuasaan di tangan segelintir individu.[10] Kematian Crassus dan persaingan yang semakin tajam antara Caesar dan Pompey memicu perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Caesar dan konsolidasi kekuasaan di tangannya.[9] Namun, setelah pembunuhan Caesar pada tahun 44 SM oleh sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius, republik kembali terjerumus ke dalam kekacauan, dengan munculnya Triumvirat Kedua yang terdiri dari Octavianus, Markus Antonius, dan Lepidus. Pertikaian antara Octavianus dan Antonius memuncak dalam Pertempuran Actium pada 31 SM, di mana Octavianus berhasil mengalahkan Antonius dan Cleopatra. Kemenangan Octavianus menandai berakhirnya perang saudara dan, pada tahun 27 SM, ia diangkat menjadi Augustus, penguasa tunggal Romawi, yang secara efektif mengakhiri pemerintahan Republik Romawi dan memulai era Kekaisaran Romawi. Dengan ini, struktur republik yang telah berfungsi selama lebih dari 450 tahun digantikan oleh pemerintahan monarki yang tersentralisasi, dengan Augustus sebagai kaisar pertama.[11]
Tata negara
Sejak Republik Romawi memulai ekspansi skala besar ke arah timur pada abad ke-2 SM, Konstitusi Republik Romawi tidak lagi seimbang. Timbul perbedaan kekuatan politik antara monarki, aristokrasi dan demokrasi. Polibios yang menjadi tahanan dari Bangsa Yunani di Republik Romawi mengemukakan bahwa perbedaan kekuatan politik ini berkaitan dengan stabilitas pemerintahan di Republik Romawi dalam skala institusi. Konstitusi Republik Romawi yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat hanya menjadi aturan tertulis yang dilindungi oleh Senat Republik Romawi.[12]
Lembaga politik
Republik Romawi memiliki beberapa lembaga politik sebagai struktur pemerintahan negara, seperti senat, dewan legislatif, dewan centuria, dewan suku, dewan pleb serta hakim eksekutif.[butuh rujukan]
Senat
Senat memiliki wewenang yang disebut Senatus consultum, yaitu pertimbangan senat untuk hakim dan biasanya dipatuhi oleh para hakim. Meskipun secara teknis tidak punya peran resmi dalam konflik militer, dalam praktiknya Senat adalah pihak yang mengawasi masalah seperti ini. Senat juga mengatur administrasi masyarakat sipil. Persyaratan untuk menjadi seorang senator adalah memiliki tanah senilai minimal 100.000 denarii, terlahir dari golongan bangsawan, dan telah memegang jabatan publik minimal sekali.[butuh rujukan]
Dewan Legislatif
Dewan Legislatif memiliki kewenangan untuk menentukan hakim, memvonis hukuman mati, berwenang untuk menyatakan perang dan perjanjian damai, dan membentuk persekutuan. Ada dua macam dewan legislatif,yaitu comitia dan concilia. Comitia merupakan dewan dari semua kelompok masyarakat. Sedangkan concilia merupakan dewan dari kelompok masyarakat tertentu.[butuh rujukan]
Dewan Centuria
Masyarakat Roma dikelompokan berdasarkan centuria-centuria dan suku-suku. Centuria-centuria dan suku-suku berkumpul membentuk kelompok mereka sendiri yang disebut Comitia Centuriata (Dewan Centuria). Pemimpin Dewan Centuria biasanya adalah seorang konsul. Dewan Centuria berwenang memilih hakim-hakim (konsul, praetor, dan censor), mengesahkan hasil suatu sensus, menyatakan perang, dan mengurusi kasus yudisial tertentu.
Dewan Suku
Dewan suku (Comitia Tributa) dipimpin oleh seorang konsul. Konsul tersebut terdiri dari tiga puluh lima suku. Suku-suku tersebut tidak didasarkan pada pertalian etnik atau kekerabatan, melainkan dibentuk berdasarkan pembagian wilayah geografis. Dewan suku berwenang memilih quaestor, curule, aedile, dan tribunal militer.[butuh rujukan]
Dewan Pleb
Dewan Pleb adalah perwakilan dari kelompok Pleb. Mereka memilih pejabat mereka sendiri, tribunal pleb, dan tribunal aedile. Biasanya Tribunal Pleb yang memimpin Dewan Pleb. Kelompok ini dapat bertindak sebagai pengadilan banding.[butuh rujukan]
Hakim Eksekutif
Tiap hakim dapat membatalkan keputusan dari hakim yang setara atau di bawah tingkatannya, Tribunal Pleb dan Aedile. Hakim-hakim terdiri dari konsul, praetor, censor, aedile, quaestor, tribunal, dan diktator.[butuh rujukan]
Penguasa
Yulius Kaisar
Ketika Yulius Kaisar memimpin Republik Romawi, seluruh wilayah Galia dikuasai oleh negara ini.[13] Namun, Republik Romawi berakhir setelah Yulius Kaisar mengadakan perubahan bentuk pemerintahan dari republik menjadi kekaisaran.[14] Perubahan ini diawali dengan Perang Saudara Caesar yang dimenangkan oleh Yulius Kaisar. Ia kemudian menetapkan pemusatan pemerintahan dan menetapkan dirinya sebagai Diktator Romawi seumur hidup.[15] Namun Yulius Kaisar mati setelah ditusuk oleh Marcus Junius Burtus dan beberapa anggota Senat Republik Romawi pada 15 Maret 44 SM. Karena kematian Yulius Kaisar, terjadi lagi perang saudara yang mengakhiri Republik Romawi. Perang ini dimenangkan oleh cucu lelaki dan putra angkat Yulius Kaisar yang bernama Augustus yang kemudian mendirikan Kekaisaran Romawi.[16]
Lihat pula
Referensi
- ^ a b c d e Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D." Social Science History. 3 (3/4): 125. doi:10.2307/1170959.
- ^ Bastian, Radis (Mei 2015). Utami R., ed. Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Dunia. Yogyakarta: IRCiSoD. hlm. 42. ISBN 978-602-255-897-2.
- ^ a b Wilujeng D. (2019). Hesti, ed. Romawi Kuno. Semarang: ALPRIN. hlm. 6. ISBN 978-979-021-246-6.
- ^ Diamond, Jared (2022). Upheaval. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 6. ISBN 978-602-481-849-4.
- ^ Priyono, B. Herry (2018). Tarigan, Andi, ed. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 81. ISBN 978-602-06-1905-7.
- ^ a b c Abdul Hakim, Manshur (2017). Ghulibat Ar-Rum: Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman [Ghulibat Ar-Rum Dzat Al-Qurun]. Diterjemahkan oleh Irham, Masturi. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 77. ISBN 978-979-592-767-9.
- ^ Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2016 Universitas Sanata Dharma (Januari 2020). Kurniawan, Hendra, ed. Catatan Pinggir Mosaik Afrika: Tanggapan Terhadap Kumpulan Tulisan Mosaik Afrika. Sukabumi: CV Jejak. hlm. 165. ISBN 978-623-247-102-3.
- ^ Adams, Simon (2007). Atlas Dunia Zaman Kuno. Erlangga for Kids. hlm. 30. ISBN 978-979-015-887-0.
- ^ a b Purba, Darwin. Menuju Indonesia Baru Jilid 2. Guepedia. hlm. 105.
- ^ Stambaugh, J., dan Balch, D. (2008). Dunia Sosial Kekristenan Mula-mula [The New Testament in Its Social Environment]. Diterjemahkan oleh Suleeman, Stephen. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 5. ISBN 978-979-415-789-3.
- ^ Suryajaya, Martin (Agustus 2016). Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah hingga Abad ke-4 M. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri. hlm. 247. ISBN 978-979-1260-60-2.
- ^ Strong, C. F. (2021). Widowatie, Derta Sri, ed. Konstitusi Politik Modern: Asal-usul dan Perkembangan Negara Konstitusional. Nusamedia. hlm. 8–9.
- ^ Wibisana, C., dkk. (2022). Sejati, C. T. F., dkk., ed. Dari Roma hingga Indonesia. Jakarta Selatan: Niosphere Digdaya Mulia. hlm. 7. ISBN 978-623-99818-2-2.
- ^ Sani, Ridwan Abdullah (Juli 2020). Utusan Terakhir dan Fitnah Dajjal. Malang: Inteligensia Media. hlm. 11. ISBN 978-623-6548-01-1.
- ^ Rizem Aizid (2018). Rusdianto, ed. Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia. Yogyakarta: Noktah. hlm. 507. ISBN 978-602-5781-01-8.
- ^ Rengganis, Ratna (2013). Masruroh, Nur Laeliyatul, ed. Sosok di Balik Perang. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses. hlm. 183. ISBN 978-979-013-203-0.
