Darud Da'wah wal Irsyad (Arab: دار الدعـوة والإرشـاد Dār ad-Da‘wah wal-Irsyād), disingkat DDI, adalah organisasi massa Islam dari Sulawesi Selatan. DDI berawal dari pendirian Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso pada 21 Desember 1938. Lembaga ini memiliki cabang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Papua dan Kepulauan Maluku.
Sejarah
DDI berakar dari didirikannya Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Mangkoso pada 21 Desember 1938 oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle.[1] Sebelumnya, Ambo Dalle bersama A.G.H. Muhammad As'ad al-Bugisi mendirikan madrasah sejenis di Sengkang pada 1930 yang kini dikenal sebagai Pondok Pesantren As'adiyah.[2] Madrasah binaan Ambo Dalle tersebut mendapat sambutan luas dari masyarakat Sulawesi Selatan sehingga MAI mulai dibuka di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.[3]
Untuk meningkatkan kinerja MAI-MAI yang sudah menyebar, para petinggi MAI bersepakat untuk mendirikan organisasi yang memayungi madrasah-madrasah tersebut. Beberapa nama untuk lembaga baru ini sudah bermunculan, seperti Nashrul Haq dari A.G.H. Muhammad Abduh Pabbajah, al-Urwatul Wutsqa dari A.G.H. Muhammad Tahir Usman, dan Darud Da'wah wal Irsyad dari A.G.H. Abdurrahman Firdaus yang kemudian terpilih sebagai nama organisasi. Musyawarah pembentukan DDI diadakan pada 17 Februari 1947 di MAI Mangkoso dengan mengundang alim ulama dan guru-guru MAI se-Sulawesi Selatan. Hasil dari musyawarah tersebut berupa struktur pengurus organisasi dengan A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai ketua umum pertama DDI dan A.G.H. Muhammad Daud Ismail sebagai ketua mudanya. Kantor pusat pertama DDI berada di Mangkoso sebelum kemudian dipindahkan ke Parepare pada 1950.[3]
Selama Orde Lama, DDI tak menyatakan afiliasi politik kepada partai tertentu. Anggota DDI dibebaskan untuk memilih partai apa pun tanpa membawa nama DDI, seperti A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang bergabung ke PSII.[4] Pada masa Orde Baru, sebagian petinggi DDI masuk ke Golongan Karya atas desakan pemerintah pusat.[5] Pada 1993, kantor pusat DDI dipindahkan lagi ke Makassar.[3]
Setelah A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle wafat pada 1996, jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad (PB DDI) dipegang sementara oleh A.G.H. Sanusi Baco sampai pada Muktamar DDI berikutnya pada 1999. Pada muktamar tersebut, terjadi ketegangan di antara peserta muktamar tentang komposisi baru PB DDI. Pihak yang tidak puas membentuk kepengurusan tandingan dengan nama DDI Ambo Dalle (DDI AD). Perselisihan tersebut baru diselesaikan pada 28 Februari 2015 saat PB DDI dan DDI AD berikrar islah di hadapan A.G.H. Ali Yafie.[6]
Paham keagamaan
Darud Da'wah wal Irsyad secara praktik keagamaan tergolong sebagai Muslim tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama di Jawa.[7]
Meskipun DDI dan NU merupakan dua organisasi terpisah, sebagian anggota DDI sejak Orde Baru juga bergabung ke NU atas dasar persamaan aliran. Salah satu tokoh DDI yang juga berkiprah di NU ialah A.G.H. Ali Yafie yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah PBNU pada 1991-1992.[8] Pada 2001, A.G.H. Abdul Muiz Kabry yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum PB DDI bergabung ke PKB atas permintaan Gusdur.[5]
Madrasah dan pondok pesantren
Pada awal pembentukannya, institusi-institusi pendidikan milik DDI hanya mengajarkan pendidikan Islam dan bahasa Arab. Mata pelajaran non-agama mulai dimasukkan setelah melalui Muktamar V DDI pada 5 Mei 1953 dengan bobot pelajaran agama dan non-agama masing-masing sebesar lima puluh persen.[5]
Sampai 2010, DDI memiliki 800 madrasah dan 50 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan 371 madrasah dan 36 pondok pesantren DDI berada di Sulawesi Selatan. DDI juga menaungi 14 perguruan tinggi di Sulawesi dan Kalimantan[5]
Rujukan
