Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif memegang jabatan tersebut untuk dua masa jabatan tak berturut-turut antara 1988 dan 1999: Bhutto pada 1988–90 dan 1993–96;[9] dan Sharif pada 1990–93 dan 1997–99.[10] Dengan amendemen ketiga belas dan keeempat belas dari konstitusi, Sharif menjadi perdana menteri paling berkuasa dalam sejarah negara tersebut.[11] Pada sekitar lima tahun empat bulan, Sharif merupakan perdana menteri yang paling lama menjabat.[2] Ia dilengserkan oleh Pervez Musharraf dalam kudeta militer tahun 1999.[12] Sharif terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga tak berturut-turut pada 5 Juni 2013, yang merupakan sebuah rekor dalam sejarah Pakistan.[13][14]
Seorang kepribadian yang relatif tak diketahui pada politik Pakistan, Bogra menggantikan Khwaja Nazimuddin pada jabatan Perdana Menteri. Iskander Mirza, gubernur jenderal pada masa itu, membubarkan pemerintahannya pada 1955.[2]
Chundrigar dipilih oleh Iskander Mirza setelah pengunduran diri Suhrawardy. Ia menjadi perdana menteri selama hampir dua bulan. Chundrigar mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Desember 1957.[2]
Junejo terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan kesepuluh dalam pemilihan berbasis non-partai pada 1985, sehingga ia terpilih pada jalur Independen namun ia menjabat pada Liga Muslim Pakistan saat sebelum memasuki jabatan dan saat menjabat. Ia diturunkan oleh presiden setelah Amendemen Kedelapan untuk Konstitusi.[2]
Bhutto menjadi wanita pertama di Pakistan yang mengepalai sebuah partai politik besar, pada 1982. Enam tahun kemudian, ia menjadi wanita pertama yang terpilih untuk memimpin sebuah negara Muslim.[9][24]
Sharif terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan ke-12 pada 1 November 1990.[26] Presiden Ghulam Ishaq Khan membubarkan pemerintahannya pada April 1993, yang kemudian dihimpun ulang oleh Pengadilan Tinggi Pakistan.[10]
Diangkat oleh Presiden Khan sebagai pelaksana jabatan Perdana Menteri, masa jabatan Mazari berakhir saat Pengadilan Tinggi menurunkan tatanan Presidensial dan merestorasi pemerintahan Sharif.[2]
Sharif menghadapi krisis konstitusional serius saat Presiden Khan berupaya untuk melengserkannya di bawah artikel 58-2b, pada April 1993, namun ia berhasil melawan keputusan tersebut dalam Pengadilan Tinggi.[10] Sharif mengundurkan diri dari jabatannya saat menegosiasikan sebuah ketetapan yang juga dihasilkan dalam pelengseran Presiden, pada Juli 1993.[27]
Bhutto terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, pada 1993. Ia selamat dari upaya kudeta pada 1995. Pemerintahan Bhutto dilengserkan oleh presiden Farooq Leghari pada November 1996.[28][29]
Sharif terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dengan sebuah mandat eksklusif dari seluruh Pakistan untuk masa jabatan Pakistan tak berturut-turut, pada Februari 1997.[11][31] Pemerintahannya dilengserkan oleh JenderalPervez Musharraf pada Oktober 1999, dan darurat militer dicanangkan di seluruh negara tersebut.[12][32]
Aziz memegang jabatan Perdana Menteri Pakistan pada Agustus 2004. Ia mengakhiri jabatan tersebut pada akhir masa jabatan parlementer, pada November 2007, dan menjadi Perdana Menteri Pakistan pertama yang meninggalkan kursi setelah menyelesaikan masa jabatan parlementer.[35]
Gillani terpilih menjadi perdana menteri pada Maret 2008. Ia didiskualifikasi dari kursinya dalam parlemen pada April 2012 oleh Pengadilan Tinggi atas keputusan dari pengadilan tersebut.[38]
Nasirul Mulk ditunjuk sebagai konsensus antara Perdana Menteri petahana, Abbasi, dan pemimpin oposisi, Khurshid Shah, pada 28 Mei. Ia mengambil sumpah jabatan pada 1 Juni 2018.[45]
Pemilihan umum diadakan pada tanggal 25 Juli 2018, Pakistan Tehreek-e-Insaf menjadi partai pemenang dan terbesar. Pada 18 Agustus 2018, Imran Khan dilantik sebagai Perdana Menteri setelah dipilih oleh Majelis Nasional dengan 176 suara.
Anwar ul Haq Kakar diangkat setelah pemimpin oposisi Raja Riaz Ahmad Khan dan Perdana Shehbaz Sharif menyepakati namanya, pada 12 Agustus. Ia mengambil sumpah jabatan pada 14 Agustus.[46]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
