Subjective requirements of detention in Criminal Procedure Code Bill are not different from those currently in force. Lack of detailed and measurable requirements renders commissioner judges ineffective to solve detention problems. Absence of supervision and law enforcerâs moral degradation in single-judge hearings with final decision may incur abuse of power.Persyaratan subyektif penahanan dalam RUU KUHAP masih sama dengan KUHAP. Keberadaan hakim komisaris tidak efektif menyelesaikan permasalahan penahanan karena persyaratan subyektif penahanan yang belum rinci dan terukur. Degradasi moral penegak hukum, khususnya dalam pemeriksaan hakim tunggal dengan putusan bersifat final dan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Published by | Universitas Gadjah Mada |
Journal Name | Jurnal Mimbar Hukum |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Contact Email | - |
Location | Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA |
Website | JMH| https://jurnal.ugm.ac.id/index.php/jmh| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : -, DOI : -, |
Core Subject | Social, |
Meta Subject | Law, Crime, Criminology & Criminal Justice, |
Meta Desc | We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law,Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law,etc |
Penulis | Simarmata, Berlian |
Publisher Article | Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada |
Subtitle Article | Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011) |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
View Article | http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/… |
DOI | http://download.garuda.ristekdikti.… |
DOI Number | Full PDF (1.795 KB) |
Download Article [1] | http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/… |
Download Article [2] | http://download.garuda.ristekdikti.go.id… |
Informasi yang terkait dengan PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DAN KONSEP RUU KUHAP
Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pesawat pengawasan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sistem pengawasan tergantung otomatis–siaran Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pengawa…
san komputer dan jaringan Kapal pengawas perikanan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapitalisme pengawasan Subkomite Pengawasan dan Investigasi Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Subkomite Pengawasan Sains, Antariksa, dan Teknologi DPR Amerika Serikat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kamera Pengawas Terawas, Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Musi Rawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Awas (lagu) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pengawasan Covid-19 Pengawas sekolah Asas Internasional tentang Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Komunikasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Komisi Pengawas Nasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surveilans penyakit Dewan Pengawas Olahraga Bangladesh Perawas, Tanjung Pandan, Belitung Awas! Recent Art from Indonesia Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kamera Pengawas Bersuara Badan Pengawas Obat Eropa Panitia Pengawas Pemilihan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara Komite Basel Suku Tengah Lakit