Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai Lembaga Pengawas. Menempatkan dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori/konsep hukum. Izin Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan juga bertentangan dengan kerahasiaan penyadapan. Sebab sangat riskan terjadinya kebocoran karena Dewan Pengawas dibentuk dan keanggotaannya dipilih langsung oleh Presiden RI dan tentu saja dalam pelaksanaan tupoksinya akan sangat berpengaruh dengan wajah kekuasaan yang membentuknya terlebih ketika perkaranya menyangkut dengan penguasa organisasi kekuasaan Republik Indonesia tersebut.

Informasi yang terkait dengan Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Izin Gangguan Izin Stasiun Radio Izin Penyelenggaraan Penyiaran Izin Amatir Radio Izin usaha pertambangan Izin Masuk Warga Taiwan Surat Izin Usaha Perdagangan Perizinan penyiaran di Indonesia Surat Izin Mengemudi Internasional Lisensi mengemudi Izin lingkungan Izin pemanfaatan hutan Surat Izin Mengemudi Indonesia Izin Masuk Warga Tiongkok Daratan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi Surat Izin Praktik Psikolog Klinis Perjanjian tentang Prosedur Izin Impor Kontroversi perpanjangan izin penyiaran ABS-CBN Persetujuan bangunan gedung Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! Badan Perizinan Izin pa…

rkir disabilitas Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Kampanye izin salat di Katedral Córdoba Tuhan, Izinkan Aku Berdosa Jumlah berat yang diizinkan Matahariku (album) EULA