Sengketa kedaulatan Kepulauan Chagos diperebutkan oleh Mauritius dan Britania Raya. Mauritius telah berulang kali menyatakan bahwa Kepulauan Chagos adalah bagian dari kedaulatan wilayahnya dan bahwa klaim oleh Britania Raya tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang pemisahan wilayah jajahan sebelum kemerdekaan. Pada tanggal 22 Mei 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menyatakan bahwa kepulauan tersebut adalah bagian dari Mauritius; 116 negara memberikan suara mendukung Mauritius sementara enam negara menentangnya.
Pemerintah Britania Raya telah menyatakan bahwa "tidak ragu" menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Chagos, tetapi juga mengatakan bahwa Kepulauan Chagos akan dikembalikan ke Mauritius setelah pulau-pulau tersebut tidak lagi dibutuhkan untuk keperluan militer. Mengingat tidak adanya kemajuan yang berarti dengan Britania Raya, Mauritius mengangkat masalah tersebut di berbagai forum hukum dan politik. Pada tahun 2021, Mauritius mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk melarang "menyatakan secara keliru kedaulatan Mauritius atas bagian mana pun dari wilayahnya", dengan hukuman denda atau hukuman penjara hingga 10 tahun.[1] Karena undang-undang tersebut bersifat ekstrateritorial, undang-undang tersebut membatasi kemampuan warga Chagos baik di Mauritius maupun di seluruh dunia untuk menyuarakan pendapat mereka tentang status hukum Kepulauan Chagos.[2]
Pada tanggal 3 November 2022, diumumkan bahwa Britania Raya dan Mauritius telah memutuskan untuk memulai perundingan mengenai kedaulatan atas Wilayah Samudra Hindia Britania Raya, dengan mempertimbangkan proses hukum internasional terkini.[3] Pada bulan Desember 2023, dilaporkan bahwa pemerintah Britania Raya berencana untuk menghentikan perundingan.[4] Namun, pada bulan Oktober 2024, diumumkan bahwa telah disepakati bahwa kedaulatan atas Wilayah Samudra Hindia Britania Raya pada akhirnya akan diserahkan kepada Mauritius.[5]
.svg)
.svg){kind=small}
.svg)
