Istilah komunis mulai popular dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Komunisme merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang berkembang diberbagai negara. Akar pemikiran ideologi komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Marx dan Frederich Engels yang menjelaskan mengenai salah satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa terutama dalam konteks masyarakat industri. Dengan demikian, komunisme, yang diterapkan sebagai ideologi politik suatu negara, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara rakyatnya, dan warga suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, masyarakat tanpa kelas diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain, untuk mencapai tujuan ini, properti individu akan dihapuskan karena diambil alih dan sepenuhnya berada di bawah kendali negara.[1]
Peta yang menunjukkan negara komunis pada tahun 1979.
Meskipun banyak didirikan pada abad ke-20, namun setelah tahun 1991 hanya terdapat lima negara komunis yang masih bertahan. Negara-negara tersebut tidak lagi mempraktikkan ajaran komunis secara ortodoks, dengan berbagai elemen kapitalisme yang sudah terintegrasi di tengah masyarakat mereka. Salah satunya, yakni etos kerja Protestan, menyebabkan kemajuan ekonomi Tiongkok pada abad ke-21.[3] Dua faktor utama yang menyebabkan kejatuhan negara-negara komunis pada tahun 1991 antara lain represi politik - umumnya berdarah (dengan lebih dari 100 juta orang yang dibunuh oleh pemerintah negara komunis secara keseluruhan) - yang berujung pada penentangan masyarakat yang mengakibatkan Revolusi 1989,[4] dan natur ajaran komunis sendiri yang menghilangkan insentif untuk bekerja sehingga mendorong kemalasan di tengah masyarakat yang berujung pada kemiskinan pervasif.[5][6][7][8]
