Sejarah Kuria Roma, aparat administratif yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan Takhta Suci dan Gereja Katolik, dapat ditelusuri hingga abad ke-11 ketika metode administrasi informal mulai mengambil struktur yang lebih terorganisir dan akhirnya bentuk birokrasi. Kuria telah mengalami serangkaian pembaharuan dan reformasi, termasuk perombakan besar-besaran setelah hilangnya Negara Kepausan, yang secara mendasar mengubah jangkauan dan sifat tanggung jawab Kuria, menghilangkan banyak hal yang seluruhnya bersifat sekuler.
Asal-usul sejarah
Seperti setiap uskup, Paus dikelilingi oleh sekelompok imam.[1] Dewan bertemu secara teratur untuk membentuk dewan untuk memimpin keuskupannya. Fungsinya juga memperluas panggilan ke Gereja universal, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengannya, Paus mengelilingi dirinya dengan para uskup lain di sekitar Roma untuk mendengar nasihat mereka. Secara bertahap, konsistori ini hadir hampir secara permanen: kata "kuria" pertama kali digunakan di Gereja oleh dokumen kepausan pada tahun 1089, pada masa pemerintahan Paus Urbanus II. Dia mendirikan Kuria Roma zaman modern dengan cara istana gerejawi kerajaan untuk membantu menjalankan Gereja.[2]
Pertemuan diadakan tiga kali seminggu di bawah Paus Innosensius III.
Di luar presbiteri, yang menangani topik umum, paus membentuk komite khusus kardinal pada topik tertentu. Komisi-komisi ini, pertama dalam mandat sementara, menjadi semakin penting dan stabil. Lambat laun, konsistori kehilangan keefektifannya dan mulai terlihat seperti alat pertemuan. Pekerjaan nyata dilakukan di dalam sidang.
Kongregasi pertama, Kantor Suci tidak memulai keberadaannya sebagai sebuah kongregasi sampai tahun 1558, pada masa pemerintahan Paus Paulus IV.[4] Kemudian kongregasi lain dibentuk dengan model ini: satu setelah Konsili untuk Interpretasi Dekrit Konsili Trent pada tahun 1561, dan satu untuk Indeks pada tahun 1571.
Setelah Konsili Trent, Paus Sistus V menata kembali administrasi Tahta Suci pada tanggal 22 Januari 1588 dengan Konstitusi Apostolik Immensa Aeterni Dei yang ditetapkan sebagai praktik standar pengorganisasian kelompok kardinal sebagai komite tetap untuk memeriksa atau meninjau masalah kategori yang ditentukan. Beberapa dari kongregasi ini dibentuk untuk membantu administrasi Negara Kepausan daripada Tahta Suci atau Gereja.
Sistus V
Kongregasi yang didirikan oleh Sistus V adalah:[4] Kantor Suci, untuk Signatura Apostolik, untuk pendirian gereja-gereja, untuk "kelimpahan perbekalan dan kemakmuran wilayah-wilayah sementara Gereja", untuk Ibadah Ilahi dan Disiplin Sakramen, untuk memperlengkapi dan memelihara armada untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Gereja, untuk indeks buku-buku terlarang, untuk pelaksanaan dan interpretasi Dewan Trent, untuk membebaskan penyakit Negara Gereja, untuk Universitas Roma, untuk mengatur ordo keagamaan, untuk mengatur para uskup dan pejabat gereja lainnya, untuk menjaga jalan, jembatan, dan air, untuk percetakan Vatikan, dan untuk mengatur urusan dominasi temporal Gereja. Konstitusi juga membentuk Kongregasi Ritus, yang pada saat itu mencakup yurisdiksi atas Penyebab Orang Suci.
Pius X
Ada reorganisasi umum lainnya pada tahun 1908 di bawah Paus Pius X, yang mencerminkan fokus pada masalah gerejawi saja setelah hilangnya Negara Kepausan.[5]
Sementara Paus berdaulat atas wilayah itu, Kuria memiliki fungsi agama dan sipil. Yang terakhir hilang ketika Kerajaan Piedmont-Sardinia, meluas hingga mencakup sebagian besar Italia, merebut sebagian besar Negara Kepausan pada tahun 1860 dan kota Roma sendiri serta daerah sekitarnya pada tahun 1870, sehingga mengakhiri kuasa duniawi Kepausan. Kuria sejak saat itu dalam praktiknya didedikasikan sepenuhnya untuk tanggung jawab gerejawi Paus. Ketika Tahta Suci menyimpulkan Pakta Lateran dengan Negara Italia pada tahun 1929, Tahta Suci mengakui aneksasi Negara Kepausan oleh Italia, dan Negara Kota Vatikan dibentuk. Kuria terus mengabdikan dirinya secara eksklusif untuk urusan gerejawi, dan badan khusus, yang tidak dianggap sebagai bagian dari Kuria, didirikan untuk mengatur negara kecil itu.
Zaman modern
Konsili Vatikan Kedua diikuti oleh perubahan lebih lanjut. Beberapa kantor tidak ada lagi, karena fungsi mereka sebelumnya dihapuskan, seperti yang terjadi pada Dataria.[6] Beberapa fungsi lainnya dialihkan ke kantor lain, karena fungsi yang tersisa dari Kanselir Apostolik dan Sekretariat Pengarah dipindahkan ke Sekretariat Negara,[7] dan orang-orang dari Jemaat Upacara ke Prefektur Rumah Tangga Kepausan. Yang lain dipecah menjadi kantor yang terpisah, karena Kongregasi Ritus menjadi Jemaat untuk Penggelaran Orang Suci dan Kongregasi untuk Ibadah Ilahi, yang terakhir kemudian menjadi, melalui peleburan dengan kantor lain, [[Kongregasi untuk Ibadat Ilahi] Ibadah dan Tata Tertib Sakramen]]. Lainnya lagi hanya diberi nama baru.
Paus Benediktus XVI hanya melakukan sedikit perubahan pada struktur Kuria Roma. Pada bulan Maret 2006, ia menempatkan Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral bagi Migran dan Penduduk Keliling dan Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian di bawah satu presiden, Kardinal Renato Martino. Ketika Martino pensiun pada tahun 2009, masing-masing Dewan menerima presidennya sendiri sekali lagi. Juga pada bulan Maret 2006, Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama secara singkat digabungkan ke dalam Dewan Kepausan untuk Kebudayaan di bawah Kardinal Paul Poupard. Dewan-dewan tersebut mempertahankan pejabat dan staf mereka yang terpisah sementara status dan kompetensi mereka tetap tidak berubah, dan pada Mei 2007 Dialog Antaragama dikembalikan ke statusnya yang terpisah lagi dengan presidennya sendiri.[8] Pada bulan Juni 2010 Benediktus membentuk Dewan Kepausan untuk Promosi Evangelisasi Baru, mengangkat Uskup Agung Rino Fisichella sebagai presiden pertamanya.< ref>"Paus menunjuk Uskup Agung Fisichella untuk memimpin Dewan Evangelisasi Baru". Kantor Berita Katolik. < /ref> Pada 16 Januari 2013 Paus Benediktus mengalihkan tanggung jawab untuk katekese dari Kongregasi Klerus kepada Dewan Kepausan untuk Mempromosikan Evangelisasi Baru.[9]
Lihat juga
Referensi