Tribunal adalah sembarang orang atau pranata dengan kewenangan menghakimi, meninjau bukti-bukti, kesaksian, dan argumen untuk menentukan klaim atau sengketa—apakah ia disebut sebuah tribunal dalam judulnya, atau bukan.[1] Contohnya, keadaan advokat hadir di depan pengadilan dengan hakim tunggal yang bersidang dapat menjelaskan bahwa hakim tersebut adalah 'tribunal mereka'. Banyak lembaga pemerintah yang disebut 'tribunal' untuk menekankan fakta bahwa mereka bukanlah pengadilan dengan yurisdiksi normal. Misalnya, Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda merupakan sebuah badan yang secara khusus dibentuk di bawah hukum internasional; di Britania Raya, Tribunal Pekerja adalah badan yang dibentuk untuk mendengarkan sengketa antara pekerja dan pemilik perusahaan. Badan-badan peradilan perdata juga sering bergaya seperti 'tribunal'. Kata 'tribunal' tidaklah konklusif pada fungsi sebuah badan. Misalnya, di Britania Raya, Tribunal Banding adalah pengadilan rekaman tertinggi.
Istilah tribunal berasal dari tribunus, para magistrat dari Republik Romawi Kuno. "Tribunal" aslinya merujuk pada kantor tribunus, dan istilah ini kadang-kadang masih digunakan dalam tulisan-tulisan bertopik sejarah.
Republik Irlandia
Di Republik Irlandia, kata tribunal digunakan secara popular untuk merujuk pemeriksaan publik yang didirikan di bawah Akta Tribunal Pemeriksaan (Bukti) 1921. Perbedaan utama antara Pemeriksaan Parlementer (non statuta) dan Tribunal Pemeriksaan di Irlandia adalah bahwa pemeriksaan non-statuta tidak disertai dengan kekuasaan, hak istimewa, dan hak biasa yang dimiliki Pengadilan Tinggi; yakni Tribunal Pemeriksaan. Tribunal didirikan oleh resolusi bersama Dáil Éireann (majelis rendah) dan Seanad Éireann (majelis tinggi/senat) untuk menyelidiki hal-hal yang memiliki derajat kepentingan publik mendesak. Tribunal tidak bertugas untuk mengurusi kehakiman, kerja mereka adalah semata-mata inkuisitorial. Tribunal berkewajiban melaporkan temuan-temuan mereka kepada Oireachtas (Parlemen Republik Irlandia). Mereka memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi dan membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerja yang sedang ditempuh. Tribunal dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Seorang awam, atau bukan pengacara, dapat menjadi anggota tunggal Tribunal.
Britania Raya
Sistem tribunal di Britania Raya adalah bagian dari sistem peradilan tata usaha nasional. Meskipun ia telah tumbuh di atas basis ad hoc sejak awal abad ke-20, pada tahun 2007 reformasi dilakukan untuk membangun sebuah sistem yang utuh dengan wewenang peradilan, rute peradilan banding, dan pengawasan teratur yang diakui.
Belanda
Secara historis, di Belanda sebelum berlakunya pemisahan pembuatan-hukum, pemberdayaan hukum, dan tugas-tugas peradilan, semua putusan dibuat oleh sebuah tribunal yang terdiri dari 7 schepenen atau magistrat, yang ditunjuk oleh penguasa eksekutif lokal. Tribunal itu disebut Vierschaar, nama yang sama untuk kursi para juri/hakim berbentuk empat-persegi. Sebagian besar kota memiliki hak istimewa Vierschaar untuk mendengarkan sengketa-sengketa yang diproses. Vierschaar biasanya bertempat di balai kota, dan banyak balai kota bernilai sejarah masih memiliki ruangan sejenis ini, biasanya dihiasi dengan lukisan Penghakiman Sulaiman.
Hong Kong
Tribunal-tribunal berikut ini ada dalam PeradilanHong Kong: tribunal tanah, pengadilan klaim kecil, ketenagakerjaan, pasal-pasal percabulan. Untuk pemeriksaan publik, komisi-komisi dibentuk, alih-alih di bawah Komisi Pemeriksaan Ordonansi.
"Tribunal" digunakan di Amerika Serikat secara umum merujuk pada pengadilan atau badan peradilan, seperti dalam Aturan Model Perilaku Profesional ABA. Misalnya, Aturan Perilaku Profesional Ohio, mendefinisikan "tribunal" sebagai "sebuah pengadilan, penengah sengketa dalam arbitrasi, atau badan legislatif, keagenan tata usaha, atau badan lainnya yang bertindak dalam kapasitas pemeriksaan."
Bangladesh
Di Bangladesh, kata "tribunal" digunakan untuk merujuk pengadilan yang dibentuk untuk tugas-tugas khusus. Terdapat beberapa tribunal di Bangladesh. Tribunal ini dibentuk untuk memastikan proses peradilan yang cepat dan mengurangi macetnya kasus-kasus dalam pengadilan biasa. Selain itu, Artikel 117 Konstitusi Republik Rakyat Bangladesh memberdayakan parlemen untuk membentuk satu atau lebih Tribunal Tata Usaha berdasarkan undang-undang. Tidak ada pengadilan yang dapat memperalat sembarang prosiding atau membuat sembarang tindakan berkenaan dengan masalah apapun yang diliputi jurisdiksi tribunal tersebut.[2]