Dato' Seri Utama Dr Rais bin Yatim (lahir 15 April 1942) adalah seorang politisi Malaysia yang pernah menjabat sebagai PresidenDewan Negara Malaysia sejak 2 September 2020 hingga 15 Juni 2023. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Informasi, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia. Ia telah menjabat menteri sejak tahun 1978 dan juga anggota DPR dari United Malays National Organisation (UMNO), partai terkemuka di koalisi Barisan Nasional yang berkuasa.
Asal usul
Rais lahir dari pasangan orang tua asal Minangkabau, Mohammad Yatim alias Jatin bin Tahir gelar Pandeka Takue (ayah) dan Siandam (ibu). Ayahnya seorang pedagang yang berasal dari Jorong Sipisang, Palupuh, Agam, Sumatera Barat. Pada tahun 1920-an, ayahnya pergi merantau ke Klang dan terus ke Gagu. Adapun Siandam ibunya, berasal dari Kampung Sipisang, Palupuh, Agam. Ketika berumur belasan ibunya pergi merantau ke Sungai Serai, kemudian Kampung Katub, Lenggeng dan akhirnya di Jelebu. Rais bersaudara tiga orang: Naam (lahir 1927 tinggal di Kampung Mengkan), Suri (lahir 1932 dan meninggal pada tahun 1989 ketika berumur 60 tahun), dan Atan (lahir 1936 tinggal di Kampung Gagu).
Kehidupan pribadi
Rais Yatim menikah dengan Datin Seri Utama Masnah Rais dan memiliki empat anak. Hobinya adalah fotografi dan bepergian. Dia juga seorang penulis pada subyek hukum, politik, dan masyarakat Melayu.
Pendidikan dan karier
Rais lahir di Jelebu, Negeri Sembilan. Dia adalah seorang pengacara. Pada tahun 1964, ia lulus dari Institut Bahasa, Kuala Lumpur. Pada tahun 1968, ia mengajar Bahasa Malaysia untuk Amerika Peace Corps di Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar kehormatan dari National University of Singapore. Pada tahun 1994, ia memperoleh gelar PhD dari King's College London. Disertasi doktornya diterbitkan pada tahun 1995 dengan tema Kebebasan Dalam Eksekutif Power di Malaysia: Sebuah Studi Eksekutif Supremasi.[1]
Karier Politik
Rais telah memegang berbagai posisi di kabinet nasional dan posisi pemerintahan negara. Dia pernah ditunjuk sebagai seorang Menteri di Departemen Perdana Menteri, Menteri Besar dari Negeri Sembilan (1978 - 1982), Menteri Tanah dan Pembangunan Daerah (1982-1984), Menteri Penerangan (1984-1986), dan Menteri Luar Negeri (1986-1987). Ketika ia keluar dari kepemimpinan UMNO, ia kembali ke karier hukumnya. Rais bekerja dengan sebuah perusahaan bernama Raim, Rais & Rekan (1987-1999) sebelum diangkat kembali sebagai menteri kabinet pada tahun 1999. Rais bergabung sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 18 Maret 2008 sampai April 9, 2009.
Pada bulan Juni 2007, Rais dinominasikan sebagai calon untuk jabatan Sekretaris Jenderal Persemakmuran, setelah masa Don McKinnon yang berakhir pada Maret 2008. Namun, ia kena cekal pada tanggal 26 Juli, sehingga membatasi dia dari berpergian ke luar negeri untuk melobi pencalonannya.[2]
Ketika menjadi Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan, sikapnya telah banyak dikritik sebagai orang yang sombong. Salah satu contoh dari sikapnya diunggah di YouTube.[3] Menurut Harian The Star: "Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan bertindak dengan cara yang sangat kasar untuk wartawan dari harian nasional".
Pada tanggal 17 Januari 2010, sebagai Menteri Penerangan, ia memperingatkan Malaysia untuk waspada terhadap Internet seperti yang diperkenalkan oleh Barat. Ia berkata: "Kami tidak mengatakan mereka tidak dapat menggunakan Facebook atau Twitter, tetapi bila menggunakan fasilitas tersebut, mereka harus memelihara nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, Budha atau Kristen untuk mempertahankan budaya kita". Berbeda dengan media arus utama yang dikontrol ketat oleh pemerintah Malaysia, internet dan blogosphere telah memungkinkan berbagai kritik terhadap itu.[4]
Baru-baru ini, pada bulan Juli 2010, ia, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein, menuduh Anwar Ibrahim sebagai agen CIA.[5] Meskipun Hishamuddin mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti untuk benar-benar menangkap Anwar, Rais memohon kepada anggota mantan UMNO PKR untuk bergabung kembali dengan partai Melayu.[6]
Pada tanggal 16 Juni 2020, ia diangkat menjadi Senator di Dewan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong setelah ia bergabung dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia pada bulan Juni 2018 dan kembali aktif dalam berpolitik
_Ribbon_bar.png){kind=small}
