Insiden diplomatik Belanda–Turki 2017

Insiden diplomatik Belanda–Turki 2017 merujuk kepada sebuah insiden dalam hubungan internasional antara Republik Turki dan Kerajaan Belanda pada Maret 2017 atas perjalanan para diplomat Turki yang mempromosikan referendum konstitusional Turki 2017 yang kontroversial kepada Belanda.

Latar belakang

Referendum Turki pada tanggal 16 April menyangkut amendemen konstitusi, jika disetujui, akan mengubah negara tersebut dari demokrasi parlementer menjadi sistem presidensial, sehingga Presiden Erdoğan dapat mengikuti pemilihan umum untuk dua periode lagi, secara teori membuat dirinya menjadi kepala negara yang kuat hingga tahun 2029. Pihak yang menolak usulan ini mengkhawatirkan adanya peningkatan otoritarianisme, sedangkan pihak pendukung perubahan mengklaim bahwa sistem ini akan membuat Turki menjadi negara yang lebih kuat dan aman.^[1]

Dalam usaha untuk meyakinkan diaspora Turki di Eropa (banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan dapat mengikuti referendum) beberapa pejabat tinggi pemerintah Turki melakukan kampanye di kota-kota Eropa dengan jumlah penduduk Turki yang tinggi. Rotterdam merupakan salah satunya, yang dihuni sebagian besar dari 400.000 warga berkewarganegaraan Turki yang tinggal di Belanda. Rencana Turki untuk berkampanye di kota-kota Eropa mendapat tanggapan beragam dari negara-negara di Eropa, termasuk Belanda.^[2]

Kampanye pemilihan di luar negeri, meskipun dalam misi diplomatik, merupakan hal yang ilegal menurut hukum di Turki; tetapi sebagian besar partai politik di Turki termasuk partai penguasa AKP telah melanggar peraturan ini.^[3]^[4]

Reaksi

Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan berkata bahwa Belanda bertindak seperti "republik pisang" dan harus menghadapi sanksi.^[5]
Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım berkata bahwa akan ada "perlawanan keras" terhadap Belanda. Pemukiman-pemukiman kedutaan besar, chargé d’affaires dan konsul jenderal Belanda di Ankara disegel.^[1]
Di Istanbul, orang-orang menusukkan pisau ke dalam jeruk yang berwarna oranye (simbol penting dari keluarga kerajaan Belanda) dan seorang pria mengganti bendera Belanda di Konsulat Jenderal Belanda dengan bendera Turki saat orang-orang berteriak "Allahu Akbar". Gambar-gambar juga memperlihatkan orang-orang membakar bendera-bendera Belanda.^[6]^[7]^[8]
Surat kabar islamis Turki Yeni Akit menulis sebuah artikel sugestif yang menyatakan bahwa meskipun terdapat "400.000 orang Turki yang tinggal di Belanda", tentara Belanda hanya "memiliki 48.000 prajurit".^[9]
Pada 13 Maret, Turki menarik duta besar Belanda (yang keluar dari negara tersebut saat insiden tersebut) dan dipulangkan di Turki dan menyatakan bahwa hal tersebut menyendatkan "hubungan diplomatik tingkat tinggi".^[10]

Belanda

Terkait ketegangan hubungan dengan Turki, Belanda telah mengeluarkan peringatan bepergian ke Turki bagi warganya. Sumber resmi Kementerian Luar Negeri Belanda menyebutkan, bagi warga negaranya yang berada di Turki tetap waspada agar tetap waspada dan menghindari pertemuan di tempat-tempat keramaian. Dan bagi yang hendak bepergian ke Turki, diharap melaporkan diri terlebih dahulu ke Kemenlu, karena dikhawatirkan ada risiko keamanan. Dan untuk sementara waktu, kantor Kedutaan Belanda di Turki ditutup untuk mengurangi ketegangan dari warga Turki di Istanbul dan Ankara.^[11]^[12] Selain itu, Belanda juga mengeluarkan memulangkan diplomat Turki, Fatma Betül Sayan Kaya.

Uni Eropa

Uni Eropa mengecam keras atas pernyataan Turki yang menyebut Belanda sebagai "sisa-sisa Nazi" menyusul ketegangan dua negara menjelang kampanye referendum. Menurut Uni Eropa, Turki terlepas dari realitas, sebab kenyataannya, sudah cukup lama Belanda mengalami penderitaan akibat kekejaman Nazi pada masa lalu. Menurut Presiden Uni Eropa, Donald Tusk, jika ada yang melihat fasisme di Rotterdam, maka mereka sudah terlepas dari realitas. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Belanda. Di tempat terpisah, Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker menyatakan, pihaknya tidak akan pernah membandingkan antara Nazi dengan pemerintahan negara-negara modern.^[13]

Internasional

Amnesti International – Organisasi itu mengatakan, tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar atas tindakan polisi di Rotterdam.^[14]^[15]^[16]^[17]
NATO – NATO menyerukan kepada kedua belah pihak agar menurunkan gejolak untuk menenangkan situasi.^[18]
Austria – Menteri Luar Negeri Sebastian Kurz mengatakan bahwa Turki tidak mengizinkan adanya aksi unjuk rasa di Austria, yang mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat menghambat integrasi dan meningkatkan gesekan antara Austria dan imigran Turki.^[19]
Denmark – Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen mengungkapkan expressed his keprihatinan atas perkembangan politik di Turki, dan mengumumkan maksudnya untuk menangguhkan kunjungan Perdana Menteri Binali Yıldırım ke Denmark.^[20]
Prancis – Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault menyebut, komenter Erdoğan sangat tidak diharapkan, dan mengimbau agar Turki mematuhi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.^[18]
Jerman – Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa dia tidak menyatakan bahwa dia tidak menentang menteri Turki mengadakan rapat umum di Jerman. Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere mengatakan bahwa Turki tidak punya urusan untuk kampanye di Jerman..^[19]
Amerika Serikat – Juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner menyebut, kedua belah pihak agar mengesampingkan eskalasi retorik.^[21]