Mayor JenderalTNI (Purn.) Eddy Sabara (17 Februari 1927 – 30 September 1995) adalah seorang pegawai negeri sipil dan perwira militer Indonesia. Dia adalah Gubernur Sulawesi Tenggara selama dua belas tahun antara tahun 1966 dan 1978, dan menjabat sebagai pejabat gubernur di empat provinsi lain karena posisinya di Departemen Dalam Negeri.
Putra bungsu dari tujuh bersaudara ini melewati masa kecilnya di Kendari, sampai menamatkan sekolah Belanda, setingkat SD. Karena tidak ada sekolah yang lebih tinggi, Eddy pindah ke Makassar, tinggal bersama kakaknya. Ia begitu tertarik melihat pasukan KNIL berlatih baris-berbaris.[2]
Dia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dari tahun 1967–1978, 1981–1982, Gubernur Aceh tahun 1981, Gubernur Kalimantan Tengah tahun 1983–1984, Gubernur Jambi tahun 1979–1980 dan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 1980–1981.[3]
Kehidupan awal
Eddy Sabara lahir di Kendari, saat itu bagian dari Hindia Belanda, pada 17 Februari 1927. Ayahnya adalah seorang perwira kepolisian kota. Eddy adalah anak terakhir dari tujuh bersaudara, dan ia memulai pendidikannya di Kendari sebelum pindah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan hingga tahun 1946, di mana ia bersekolah dengan calon tokoh nasionalis Indonesia Robert Wolter Monginsidi.[4][5][6]
Karier
Dinas militer
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Makassar, Eddy bergabung dengan sekelompok pemuda dari Sulawesi yang berangkat ke Jawa untuk berperang dalam Revolusi Nasional Indonesia, ketika Kampanye Sulawesi SelatanRaymond Westerling berkecamuk di Makassar dan sekitarnya.[4][5] Setelah di Jawa, Sabara bergabung dengan batalyon di pemerintahan nasionalis, yang sebelumnya tertarik pada militer karena menonton latihan KNIL saat masih kanak-kanak.[4] Pada tahun 1948, ia adalah seorang letnan satu yang memimpin sebuah kompi cadangan yang akan dikerahkan ke Sulawesi ketika unitnya diserang dan dilucuti oleh milisi Komunis selama Peristiwa Madiun. Eddy dipenjara dan tampaknya akan dieksekusi sebelum unit Angkatan Darat dari Divisi Siliwangi mengalahkan Komunis dan membebaskan unit Eddy.[5] Selama di Jawa, ia juga mendaftar di Akademi Militer Magelang.[6]
Brigjen Eddy Sabara ditunjuk sebagai Careteker Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berdasarkan SK. Mendagri tanggal 14 Oktober 1966 Nomor: Up/dari tahun 1966 yang dilantik tanggal 19 Oktober 1966 di Makassar, pada saat itu didasarkan atas pertimbangan gangguan keamanaan dan ketertiban serta kondisi politik yang tidak menguntungkan dan sangat mengganggu pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.[7]
Kemudian Brigjen Eddy Sabara ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 tahun 1967 tanggal 1 April 1967. Dan setelah DPR-GR Prov. Sultra bersidang menetapkan Edy Sabara terpilih sebagai Gubernur definitif dengan Keputusan Presiden Nomor: 55 tahun 1967 tanggal 24 April 1967.
Pada 14 Oktober 1966, ia diangkat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Tenggara, sebelum diangkat menjadi gubernur penuh untuk dua periode mulai tahun 1967.[8] Gubernur sipil sebelumnya dan gubernur terpilih pertama di provinsi itu, La Ode Hadi, terpaksa meninggalkan posisinya pada tahun 1966 sebelum ia memegangnya selama dua tahun menyusul gelombang demonstrasi selama transisi ke Orde Baru, yang memungkinkan Eddy yang populer (saat itu seorang letnan kolonel) untuk mengambil alih.[9]
Sulawesi Tenggara sangat jarang penduduknya pada awal masa jabatannya, dengan sedikit atau tanpa anggaran pemerintah, dan Eddy memilih untuk merelokasi penduduk setempat (kebanyakan petani nomaden) di sepanjang daerah pemukiman kembali di mana jalan direncanakan.[5] Menurut Eddy dalam wawancara dengan Tempo tahun 1983, istrinya awalnya percaya bahwa pengangkatannya ke Sulawesi Tenggara adalah semacam pengasingan.[4] Ia juga menarik pendatang dari Jawa dan Bali yang padat penduduk. Meskipun lalu lintas yang ada saat itu tidak ada, ia melobi pemerintah pusat untuk mendanai jalan-jalan utama, terutama antara Kendari dan Kolaka, dengan keyakinan bahwa jalan tersebut akan menarik para pemukim pertanian.[5] Selama menjadi gubernur, ia juga menjabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah.[6]
Dia awalnya dimaksudkan untuk melayani hanya satu masa jabatan, dan setelah berakhir pada tahun 1973 kurangnya calon pengganti mengakibatkan masa jabatannya awalnya diperpanjang beberapa bulan, dan kemudian masa jabatan kedua.[4] Setelah berakhir sebagai gubernur pada tahun 1978, ia ditugaskan pada tahun 1979 ke Departemen Dalam Negeri sebagai inspektur jenderal, dan kemudian menjadi direktur jenderaldirektorat otonomi daerah kementerian.[5] Selama di sana, ia menjadi penjabat gubernur Jambi (1979),[10]Sulawesi Tengah (25 November 1980 – 1981),[11] dan Aceh (15 Maret – 27 Agustus 1981),[12] Selama menjadi gubernur sementara di Aceh dan Sulawesi Tengah, ia mengalami kemacetan politik di legislatif provinsi selama upaya mereka untuk menunjuk seorang gubernur definitif.[4]
Makam Eddy Sabara di TMPNU Kalibata
Pada 27 Oktober 1981, ia juga kembali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kedelapan kalinya dilantik sebagai Gubernur.[5][7][8] Setelah itu, ia kembali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah (7 Oktober 1983 – 23 Januari 1984).[13] Karena rekam jejak ini, ia dikenal oleh wartawan sebagai "spesialis penjabat gubernur" di awal 1980-an.[5][8] Selama di kementerian, ia juga menghidupkan kembali posisi wakil gubernur, berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai gubernur di mana kurangnya seorang wakil sering menyebabkan masalah terutama dengan legislatif provinsi.[14] Ia dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 14 Agustus 1982.[15] Pada tahun 1984, ia juga diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung.[16]
Dia meninggal pada 30 September 1995, karena penyakit jantung dan komplikasi yang berhubungan dengan ginjal. Ia dimakamkan di Jakarta.[5] Pada saat kematiannya, ia memegang pangkat mayor jenderal.[5]
_Bintang_Mahaputera_Utama.png){kind=small}
.jpg)
