Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.
Sekretaris Direktorat Jenderal	Dr. Paudah, M.Si.
Kantor pusat
Jl. Raya Pasar Minggu KM.19, Jakarta Selatan[1]
Situs web
binapemdes.kemendagri.go.id

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atau biasa disingkat menjadi DItjen Binapemdes, adalah unit utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[2]

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.^[2][3]

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:^[4]

• Sekretariat Direktorat Jenderal
• Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
• Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Aset Pemerintahan Desa
• Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
• Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa

Untuk mendukung pelaksaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki tiga Balai (Besar) Pemerintahan Desa, yakni:^[5]