|
Bonifacius Cornelis de Jonge
Jonkheer Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge, (22 Januari 1875 – 24 Juni 1958) adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang memerintah antara tanggal 12 September 1931 sampai 16 September 1936. De Jonge, lahir di Den Haag pada 1875, merupakan seorang lulusan Ilmu Hukum di Universitas Utrecht. Di tengah Perang Dunia 1 (1914-1918) De Jonge menduduki kursi Menteri Peperangan dan menjadi orang sipil pertama yang mendapatkan posisi tersebut. Selanjutnya, pada periode yang sama, ia juga ditunjuk sebagai Menteri Angkatan Laut (1918) ad interim hingga kabinet jatuh pada tahun 1918.[1] De Jonge adalah sosok otoriter dan tidak mau mendengar kritik.[2] Sebuah kalimatnya yang terkenal ialah: "Kami telah memerintah disini selama tiga ratus tahun dengan cambuk dan tongkat dan kami harus tetap melakukannya untuk tiga ratus tahun lagi".[3] De Jonge juga seorang Gubernur-Jenderal yang keras terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dan melakukan pembredelan terhadap sejumlah media cetak yang mendukung pergerakan. Sebagai Gubernur-Jenderal, ia juga mengeluarkan ordonansi sekolah liar yang bersifat preventif pada tahun 1932.[4] Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa menolak permohonan izin penyelenggaraan pendidikan dari kelompok tertentu, dengan dugaan bisa membahayakan Hindia Belanda. Ordonansi ini banyak ditentang kaum pergerakan nasional.[3] PengalamanDe Jonge juga masuk ke dalam manajemen perusahaan-perusahaan kapitalis bermodal besar di Belanda. Setelah mengakhiri karirnya sebagai menteri, De Jonge masuk dalam pengelolaan perusahaan minyak bumi Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang merupakan cabang urusan Hindia dari induk perusahaan lintas negara Inggris-Belanda, Royal Dutch Shell. Melalui karier bisnis itu, De Jonge berhubungan dengan urusan Hindia Belanda. Pada 1919, ia mengadakan perjalanan bisnis untuk mengunjungi Hindia Belanda, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Utara. Sebelum ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, De Jonge menempati posisi direksi di perusahaan-perusahaan minyak milik Belanda—di antaranya, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (menjabat 1921–1930) dan BPM (1930–1931). Riwayat pra-Hindia inilah yang menjadi bahan kritik berbagai pihak saat De Jonge menerima penunjukkan sebagai gubernur jenderal. Keputusannya itu cukup menarik karena sebenarnya ia telah ditawari berbagai macam jabatan publik sejak awal 1920-an—yang semuanya ditolak olehnya.[1] Referensi
Lihat pula
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
