Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (April 2021)

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.^{[butuh rujukan]}

Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.^{[butuh rujukan]}

Lahirnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak terlepas dari adanya krisis moneter yang terjadi antara tahun 1997-1998 yang hampir terjadi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Akibat terjadinya krisis moneter yang terjadi yang membuat nilai tukar rupiah jatuh ke level yang rendah pada bulan Juni tahun 1997 yaitu Rp. 2,380 perdolar AS, menjadi melambung tinggi menjadi sekitar Rp 17.000/dolar AS pada 22 Januari 1998,^[1] Akibat kenaikan nilai tukar rupiah yang melemah dan inflasi tinggi menyebabkan jumlah utang meningkat dan pengangguran menjadi merajalela^[2].

Untuk mengatasi Nilai Tukar Rupiah yang melambung tinggi akibat krisis moneter pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya pemerintah memberlakukan sistem kurs mengambang terkendali (managed floating) dan mengambangkan nilai rupiah (free floating). Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada pengendalian moneter sekaligus menyelamatkan devisa.

Namun ternyata kebijakan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan moneter sangat ketat (tight money policy) untuk menstabilkan nilai rupiah, justru menciptakan rumor negatif pada dunia perbankan. Rumor yang beredar di masyarakat seperti rugi transaksi valas, kalah kliring, penculikan pemilik bank, dan larinya beberapa bankir ke luar negeri, menyebabkan terjadinya penarikan dana simpanan secara besar-besaran oleh nasabah. Mereka memindahkan dananya dari bank-bank swasta besar ke bank-bank pemerintah atau bank asing.

Akibat penarikan uang yang besar-besaran terhadap Bank dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan juga adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi, membuat perbankan menjadi kering dan tidak likuiditas lagi yang pada akhirnya akan mengganggu ke perekonomian nasional. ^[3]Tidak ingin hal itu terjadi pemerintah akhirnya membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melaluiKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 yang berfungsi untuk menyehatkan industri perbankan, juga diputuskan pemberian independensi kepada Bank Indonesia. BBPN ini mengelola total sekitar 640 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan. Dana tersebut terdiri dari dana rekapitalisasi perbankan dan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ^[4] Untuk menyelematkan Bank-bank yang tidak likuiditas tadi akhirnya bank Indonesia menyalurkan bantuan terhadap bank-bank yang kolapas tadi yang dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Indonesia kepada 48 Bank yang bermasalah.

Dalam Perjalanan ^[5]

Berikut ini adalah daftar Penerima Bantuan BLBI kepada bank Swasta^{[6][7][8][9][10]}

Berikut ini adalah Daftar Aset yang telah disita oleh Satgas BLBI

Dana BLBI banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun banyak yang melalui penyimpangan-penyimpangan. Beberapa mantan direktur BI telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo.^[20]

• Bank Ficorinvest: mantan presdir Ficorinvest, Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2003. Saat ini masih bebas karena mengajukan kasasi.^{[butuh rujukan]}
• Bank Umum Servitia: dirut Servitia, David Nusa Wijaya divonis 8 tahun penjara oleh MA pada tanggal 23 Juli 2003, sempat melarikan diri ke AS namun tertangkap di sana.^{[butuh rujukan]}
• Bank Harapan Sentosa: Hendra Rahardja dihukum seumur hidup, tetapi melarikan diri ke Australia dan meninggal di sana, Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian, divonis 20 tahun, tetapi juga melarikan diri ke Australia.^{[butuh rujukan]}
• Bank Surya: Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan, dihukum seumur hidup, tetapi melarikan diri ke Singapura. Pada Januari 2014, Adrian Kiki akhirnya diekstradisi dari Australia.^[21]
• Bank Modern: Samadikun Hartono, divonis 4 tahun, melarikan diri. Pada April 2016, Samadikun tertangkap oleh intelijen Tiongkok dan kemudian diekstradisi ke Indonesia^[22]
• Bank Pelita: Agus Anwar, Alexander PP dalam proses pengadilan, tetapi sudah melarikan diri.^{[butuh rujukan]}
• Bank Umum Nasional: Sjamsul Nursalim, penyidikan dihentikan.^{[butuh rujukan]}
• Bank Asia Pacific (Aspac): Hendrawan Harjono, mantan wakil dirut Aspac divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.^{[butuh rujukan]}
• Bank Indonesia Raya (Bank Bira): Atang Latif, melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya disidangkan^{[butuh rujukan]}

Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s