|
Anita Noeringhati
Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., (lahir 28 Juli 1963) adalah seorang politikus Sumatera Selatan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia merupakan perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut.[1][2] Ia kembali berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah berhasil meraih 16.801 suara pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi sebagian Kota Palembang (Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Ilir Barat I, Gandus, Kertapati, Plaju, Bukit Kecil) pada Pemilu 2019.[3] Hal tersebut menempatkannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tiga periode: 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.[4] Dalam tiga pemilihan tersebut, ia menggunakan perahu politik Partai Golongan Karya. Wanita keturunan trah Mangkunegaran dijuluki sebagai Singa Betina Parlemen di Panggung Legislatif Sumatera Selatan.[5][6] Karier PolitikAnggota DPRD Provinsi Sumatera SelatanAnita Noeringhati dilantik kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 24 September 2019 bersama 74 orang anggota lainnya.[7] Pelantikan tersebut merupakan pelantikan ketiga yang dijalani Anita, setelah sebelumnya juga dilantik pada 24 September 2014 untuk periode 2014-2019[8] dan pada 24 September 2009 untuk periode 2009-2014.[9] Anita saat ini menjalani periode ketiganya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia terpilih melalui Partai Golongan Karya. Pada Pemilu 2019, Anita berhasil meraup 16.801 suara atau 4,12% suara sah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.[10] Pelantikan ketiganya ini menjadi terasa lebih istimewa ketika ia ditunjuk oleh partainya untuk menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menemui mahasiwa yang sedang melakukan aksi demonstrasi di luar Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah usai acara pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 berlangsung. Ia mengungkapkan komitmennya untuk terus memperjuangkan tuntutan masyarakat Sumatera Selatan yang salah satunya disuarakan oleh para mahasiswa pada saat demonstrasi berlangsung.[11] Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera SelatanPada periode keduanya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh partainya.[12] Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera SelatanPada periode 2014-2019, Anita Noeringhati dipercaya oleh Partai Golkar untuk menjabat Ketua Komisi IV yang membidangi terkait pembangunan. Anita menjabat sejak 27 April 2017 hingga akhir masa jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia merupakan wanita pertama yang menduduki posisi tersebut.[13] Penunjukkannya sebagai Ketua Komisi IV menjadi terasa lebih istimewa karena ia bukan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Ketua Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dua komisi lainnya juga dijabat oleh anggota perempuan, yaitu Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi I-Bidang Pemerintahan dan Holda dari Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III-Bidang Keuangan. Hal tersebut menjadikan cerminan adanya peran perempuan serta wujud kesetaraan gender di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.[14] Ketua DPRD Provinsi Sumatera SelatanPada periode 2019-2024, Anita Noeringhati dipercaya oleh Partai Golkar untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut. Tidak hanya itu, Anita menjadi Ketua DPRD Provinsi perempuan satu-satunya di wilayah Sumatra. Sebelumnya Anita dipercaya menjadi Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Selatan hingga akhirnya dilantik sebagai pimpinan definitif bersama 3 wakil ketua lainnya pada 23 Oktober 2019 dalam Rapat Paripurna Ke-III DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia memimpin DPRD Provinsi Sumatera Selatan didampingi oleh Giri Ramanda Kiemas dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua I, Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II, dan Muchendi Mahzareki dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III.[15][16][17] Aktif di Media SosialAnita Noeringhati juga aktif di Media Sosial. Ia kerap membagikan aktivitasnya di media sosial pribadinya di Instagram (@ra_anita63) dan Tiktok (@ra__media). Di sosial media inilah ia kerap berkomunikasi langsung dan menerima aduan langsung dari masyarakat. Masyarakat senang dengan ada media sosial seperti ini, terlihat dari beberapa komentar-komentar positif yang dilontarkan. Bahkan sosial medianya pun menjadi rujukan media mengambil kutipan dan sumber berita. Rekam jejak dan dugaan kasus korupsiDugaan Korupsi Pencairan Dana Hibah dan Bansos 2013Anita kembali diperiksa oleh penyidik kejaksaan terkait dugaan korupsi pencairan dana hibah dan bansos pada tahun 2013 pada 22 Oktober 2019, sehari sebelum pelantikannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 yang mendapatkan dana aspirasi. Dalam keterangan terbarunya, ia menyampaikan bahwa ia mendapatkan sekitar 20 pertanyaan dan terkait subtansi jawaban diakuinya masih sama dengan keterangan sebelumnya yang pernah ia berikan pada pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2016. Selain Anita, dua mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga turut diperiksa, yaitu Rosidi dan Sakim. Kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp21 miliar ini sempat menyeret nama mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode yang juga rekan separtainya, Alex Noerdin.[18][19][20] Penanganan Covid-19 di Sumatera SelatanSebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita mendorong Gubernur Sumatera Selatan untuk menerbitkan surat edaran terkait penanganan wabah COVID-19 di Sumatera Selatan. Ia menyarankan untuk memperketat pintu gerbang masuk ke Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan screening terhadap riwayat kesehatan bagi pihak yang akan masuk ke Sumatera Selatan. Selain itu, ia juga menyuarakan penguatan peran TNI dan POLRI dalam pengamanan wilayah perbatasan tersebut. Menurutnya lagi, perlu ada sharing dana antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah perbatasan.[21] Pemutusan Tenaga HonorerAnita menyuarakan dukungannya terhadap eksistensi tenaga honorer di Sumatera Selatan. Ia beranggapan bahwa tenaga honorer masih diperlukan dan anggaran untuk gaji masih ada. Anita berpendapat jika memang harus dilakukan pemutusan tenaga honorer, maka harus dilakukan evaluasi cermat berdasarkan kinerja. Menurutnya, mempertahankan tenaga honorer menjadi salah satu cara mencegah kenaikan angka pengangguran.[22][23] Pandangan politikPerempuan dan PolitikDalam wawancara eksklusif dengan Sriwijaya Post, Anita mengakui bahwa saat ini posisi perempuan dan laki-laki dibidang politik telah sama. Hanya saja, menurutnya perempuan bisa lebih peka mendengar hati nurani konstituennya.[13] Lihat pulaReferensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
