Republikanisme di Britania Raya

Republikanisme di Britania Raya adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk menggantikan monarki Britania Raya dengan sebuah republik. Pendukung gerakan ini disebut republikan. Republikan mendukung bentuk pemerintahan alternatif dari monarki, seperti kepala negara yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kepala negara saat ini adalah Raja Charles III.

Monarki telah menjadi bentuk pemerintahan bagi negara-negara yang saat ini membentuk Britania Raya sejak Abad Pertengahan. Sebuah pemerintahan republik berdiri di Inggris dan Wales—kemudian Irlandia dan Skotlandia—pada pertengahan abad ke-17 sebagai hasil dari kemenangan Parlementarian di Perang Saudara Inggris. Periode tersebut disebut Persemakmuran Inggris, berlangsung sejak penghukuman mati Charles I pada tahun 1649 sampai restorasi monarki pada tahun 1660.

Di Britania, pandangan republikan lebih tertuju pada penghapusan penguasa monarki Britania daripada pembubaran Uni Britania (British Union) atau kemerdekaan bagi negara-negara konstituen di Britania Raya. Di Irlandia Utara, kata "republikan" pada umumnya lebih digunakan pada konteks republikanisme Irlandia. Walaupun sama-sama kontra dengan monarki, republikan di Irlandia juga kontra dengan keberadaan Britania Raya dalam bentuk apapun di Pulau Irlandia dan mendorong pembentukan Persatuan Irlandia atau Irlandia Bersatu, negara yang mencakup seluruh Pulau Irlandia. Unionis yang mendukung sebuah republik Britania juga ada di Irlandia Utara.

Ada beberapa republikan di Partai Nasional Skotlandia (SNP) di Skotlandia dan Plaid Cymru (Partai Wales) di Wales yang mendukung kemerdekaan bagi negara-negara tersebut sebagai sebuah republik. Kebijakan resmi dari SNP adalah, penguasa monarki Britania (raja atau ratu) akan tetap menjadi kepala negara Skotlandia yang merdeka kecuali rakyat Skotlandia memilih sebaliknya.^[1] Plaid Cymru juga punya pandangan yang serupa untuk Wales, walaupun sayap pemudanya, Plaid Ifanc, punya kebijakan sendiri yang mendukung sebuah republik Wales.^[2] Partai Sosialis Skotlandia dan Partai Hijau Skotlandia, keduanya mendukung sebuah republik Skotlandia yang merdeka.^[3][4][5]

Dukungan untuk penggantian monarki dengan sebuah republik telah menjadi pidana yang dapat dipenjarakan sesuai hukum. Treason Felony Act 1848 melarang pendukungan gerakan republikanisme di media cetak. Hukuman untuk dukungan seperti itu, meskipun dengan tujuan damai, dapat dipenjara seumur hidup. Undang-undang ini masih berlaku di Britania Raya.^[6] Namun, dalam Human Rights Act 1998, Law Lords telah memutuskan bahwa, meskipun Treason Felony Act tetap menjadi undang-undang, UU tersebut harus sesuaikan dengan Human Rights Act sehingga tidak lagi melarang aktivitas republikan yang damai.^[7]

Hingga 2023^[update], Partai Hijau Inggris dan Wales dengan satu anggota parlemen di Parlemen Britania Raya sejak 2010, punya kebijakan resmi mengenai republikanisme.^[8] Partai Hijau Skotlandia dengan delapan anggota parlemen di Parlemen Skotlandia 2021–2026, mendukung adanya kepala negara yang dipilih melalui pemilu di Skotlandia yang merdeka.^[9] Partai republikan Irlandia, Sinn Féin, punya tujuh anggota parlemen, tetapi mereka menolak mengambil kursi di Parlemen Britania Raya sebagai bentuk penolakan atas kekuasaan Britania Raya di Irlandia Utara.^[10]

Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Demokrat Liberal tidak punya kebijakan resmi mengenai republikanisme. Partai Nasional Skotlandia yang mendukung kemerdekaan Skotlandia, juga tidak punya kebijakan resmi mengenai republikanisme, tetapi membuat pilihan bentuk kepala negara Skotlandia yang merdeka setelah kemerdekaan tercapai.

Buruh untuk Republik (Labour for a Republic) adalah sebuah kelompok kepentingan republikan dari anggota dan pendukung Partai Buruh,^[11] yang didirikan oleh aktivis Partai Buruh Ken Ritchie pada Mei 2011. Kelompok ini mengadakan pertemuan perdananya pada tahun 2012.^[12][13] Sejak saat itu telah mengadakan rapat pinggiran, rapat-rapat non-formal lainnya, dan muncul di media dalam beberapa kesempatan. Per September 2022, ketuanya adalah Nick Wall.^[14] Organisasi ini telah mengadakan acara pinggiran di sela pertemuan tahunan Partai Buruh pada 25 September 2022 yang menarik banyak perhatian, termasuk kolumnis The Guardian Polly Toynbee, penulis Paul Richards, dan ahli hukum tata negara Dr. Adam Tucker sebagai panelis.^[14] Sebagai tanggapan Partai Buruh menyanyikan God Save the King pada pertemuan tersebut, panelis dan lainnya yang menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa mereka tidak ingin dicemooh. Telah dilaporkan bahwa nyanyiannya dan mengheningkan cipta untuk wafatnya Elizabeth II terpantau tanpa ada gangguan.^[14] Pada tahun 2023, Partai Buruh menambahkan kelompok kampanye pro-demokrasi Republic kedalam daftar organisasi yang cabang daerah partai tidak dapat berafiliasi lagi.^[15]

Jarang seorang politikus terkemuka Britania berhubungan dengan republikanisme, bahkan di antara mereka ada yang mengampanyekan republikanisme pada awal karier mereka. Mantan Perdana Menteri Britania Raya Liz Truss merupakan seorang pendukung republikanisme sebelum menjadi anggota parlemen dari Partai Konservatif.^[16] Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer pada awal kariernya dahulu, juga tercatat sebagai seorang republikan tetapi saat ini tidak lagi.^[17] Pemimpin Partai Buruh sebelumnya, Jeremy Corbyn, walaupun seorang sayap-kiri yang diakui, juga menekankan bahwa dukungan pribadinya untuk republikanisme tidak akan memengaruhi kebijakan agendanya.^[18] Hingga Maret 2023^[update], Perdana Menteri Skotlandia dan pemimpin Partai Nasional Skotlandia, Humza Yousaf, adalah seorang republikan.^[19]

Kelompok lobi terbesar^{[butuh rujukan]} yang mendukung republikanisme di Britania Raya adalah Republic, didirikan pada tahun 1983. Kelompok ini telah diuntungkan dari publikasi negatif mengenai keluarga kerajaan, dan Republic melaporkan adanya kenaikan pada jumlah keanggotaan setelah pernikahan Pangeran Charles dan Camilla Parker-Bowles. Republic telah melobi untuk perubahan sumpah kesetiaan di parlemen, keuangan kerajaan, dan perubahan Freedom of Information Act mengenai monarki, dan tidak ada yang membuahkan hasil. Bagaimanapun juga, Republic telah diundang untuk datang ke parlemen untuk berbicara sebagai saksi mata dalam beberapa isu mengenai monarki seperti tanda kehormatan di Britania Raya.

Pada tahun 2009, Republic membuat berita^[20] dengan melaporkan organisasi amal Pangeran Charles ke Charity Commission, mengklaim bahwa Charles menggunakan organisasi tersebut sebagai organisasi lobi pribadi (Charity Commission menolak untuk membawa masalah ini lebih jauh). Republic sebelumnya telah membeberkan cerita mengenai anggota kerajaan menggunakan Freedom of Information Act.^{[butuh rujukan]}

Surat kabar The Guardian, The Observer, The Economist, dan The Independent, telah mendukung penghapusan monarki.^[21][22] Setelah skandal biaya pembelanjaan anggota parlemen 2009, sebuah jajak pendapat dari pembaca The Guardian dan The Observer mendukung penghapusan monarki dengan 54% suara, walaupun hanya 3% yang memandangnya sebagai prioritas utama.^[23] Majalah daring Spiked mendukung republikanisme.^[24]

• Negara sekuler
• Pembubaran monarki

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Republicanism in the United Kingdom.

• Situs web Republic dan laman Twitter Republic
• Situs web Labour for a Republic
• Situs web Throneout dan laman Facebook Throneout
• Centre for Citizenship
• International Monarchist League
• Laman Twitter BritRepub
• Res Publica: Britain direktori web anti-monarki internasional
• The Democratic Republican Party Diarsipkan 14 Juni 2012 di Wayback Machine.
• The Electoral Commission

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s