Terdapat dua belas provinsi di Belanda (bahasa Belanda: provincies van Nederland), yang mewakili lapisan administratif antara pemerintah nasional dan munisipalitas/kota madya lokal, dengan tanggung jawab untuk hal-hal yang penting di tingkat subnasional atau regional.
Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi dan populasi terbesar adalah Holland Selatan, dengan lebih dari 3,7 juta penduduk pada Januari 2020 dan tingkat kepadatan sebesar 1.374/km2 (3.559/sq mi).[1]Zeeland memiliki populasi paling sedikit dengan 383.488 penduduk. Namun Drenthe adalah provinsi dengan tingkat kepadatan paling kecil sebesar 188/km2 (487/sq mi). Dalam hal luas, Friesland adalah provinsi terbesar dengan total luas 5.749 km2 (2.220 sq mi). Jika luas air tidak termasuk, maka Gelderland adalah provinsi terbesar berdasarkan luas daratan sebesar 4.964 km2 (1.916 sq mi). Provinsi Utrecht adalah provinsi terkecil dengan luas total 1.560 km2 (602 sq mi), sedangkan Flevoland adalah yang terkecil menurut luas daratan sebesar 1.412 km2 (545 sq mi).[2]
Provinsi-provinsi di Belanda tergabung dalam Asosiasi Provinsi Belanda (IPO). Organisasi ini memperjuangkan kepentingan bersama provinsi-provinsi dalam pemerintahan nasional Belanda di Den Haag.
Politik dan pemerintahan
Pemerintahan setiap provinsi terdiri dari tiga bagian besar:
Dewan Provinsi (Provinciale Staten) adalah parlemen tingkat provinsi yang dipilih setiap empat tahun. Jumlah anggota bervariasi antara 39 dan 55 (sejak 2015), tergantung jumlah penduduk provinsi tersebut.[3] Menjadi anggota dewan adalah pekerjaan paruh waktu. Tugas utama Dewan Provinsi adalah untuk mengawasi pekerjaan pemerintahan provinsi.
Pengurus Provinsi (Gedeputeerde Staten) adalah badan kolegial yang didukung oleh suara mayoritas di Dewan Provinsi yang bertanggung jawab atas sebagian besar tugas eksekutif. Setiap provinsi memiliki antara 3 dan 7 deputi, masing-masing memiliki portofolio sendiri. Tugas Pengurus Provinsi adalah meenyelenggarakan pemerintahan provinsi secara keseluruhan.
Komisaris Raja (Commissaris van de Koning) adalah satu orang yang ditunjuk oleh Raja yang memimpin Dewan Provinsi serta Pengurus Provinsi. Komisaris diangkat untuk masa jabatan enam tahun, setelah itu dapat diangkat kembali untuk masa jabatan lain.
Anggota dewan provinsi dipilih setiap empat tahun melalui pemilihan langsung. Sebagian besar, partai politik yang sama terdaftar dalam pemilihan ini dalam pemilihan nasional. Anggota legislatif provinsi yang terpilih memilih anggota Eerste Kamer dalam waktu tiga bulan setelah pemilihan provinsi. Pemilihan dewan air berlangsung pada tanggal yang sama dengan pemilihan provinsi.
Pemilihan provinsi terakhir diadakan pada tahun 2023. Pemilihan provinsi berikutnya dijadwalkan pada tahun 2027.
Kompetensi
Provinsi-provinsi di Belanda memiliki tujuh tugas inti:[4]
Pembangunan spasial berkelanjutan, termasuk pengelolaan air
Lingkungan, energi, dan iklim
Pedesaan yang vital
Aksesibilitas regional dan transportasi umum regional
Ekonomi regional
Infrastruktur dan pelestarian budaya
Kualitas administrasi publik
Pembiayaan
Sebagian besar provinsi di Belanda dibiayai oleh pemerintah pusat. Provinsi juga memperoleh pendapatan dari sebagian Bea Cukai Kendaraan. Beberapa provinsi telah memperoleh keuntungan besar di masa lalu dari memprivatisasi utilitas publik yang awalnya dimiliki atau sebagian dimiliki oleh provinsi. Essent, yang awalnya dimiliki oleh enam provinsi dan lebih dari seratus kota madya, dijual dengan harga sekitar 9,3 miliar euro.[5]
Daftar
Negara Belanda sebagai bagian terbesar dari Kerajaan Belanda, dibagi menjadi dua belas provinsi (provincies dalam bahasa Belanda) dan tiga munisipalitas/kota madya khusus seberang laut; Bonaire, Saba, dan Sint Eustatius di Belanda Karibia, yang bukan merupakan bagian dari provinsi manapun. Sebelumnya mereka adalah bagian dari badan publik (openbare lichamen).
Belanda Eropa
Kedua belas provinsi di Belanda tercantum di bawah ini beserta ibu kotanya: