Kabinet Britania Raya adalah sebuah badan formal yang membentuk pejabat pemerintah yang dipilih oleh Perdana Menteri. Kebanyakan anggota adalah menteri pemerintahan paling senior, kebanyakan kepala departemen pemerintah dengan gelar Sekretaris Negara. Anggota formal dari kabinet diambil secara eksklusif dari rumah Parlemen.
Dalam teori konstitusional tradisional, dalam Sistem Pemerintahan Britania, Kabinet adalah badan penentuk tindakan kunci resmi dari eksekutif. Interpretasi ini awalnya merupakan hasil kerja konstitusionalis abad ke-19 seperti Walter Bagehot.
Komposisi Kabinet
Perdana Menteri menentukan keanggotaan kabinet[1]. Jumlah anggota kabinet yang berhak atas gaji dibatasi sebatas 21 orang menteri ditambah dengan Lord Chancellor yang gajinya dibayarkan secara terpisah[2]. Beberapa menteri mungkin didesain juga untuk dapat menghadiri rapat kabinet, seperti Jaksa Agung[3], sebagaimana "itu lebih dinilai dalam setiap penilaian saat ini, bahwa independensi dan keterpisahan jabatannya tidak disamarkan oleh keikutsertaannya dalam sebuah badan politik – yang berarti kabinet – yang mungkin membuat setiap kebijakan pada saat basis rekomendasi legal atas undang-undang telah diberikan"[4].
Kabinet merupakan sebuah komite dari Dewan Penasihat (walaupun interpretasinya diperdebatkan) dan semua anggota kabinet harus merupakan seorang anggota Dewan Penasihat[5].
Para anggota kabinet berdasarkan konvensi dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Peel bahwa para menteri hanya dapat diangkat dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan, meskipun konvensi ini beberapa kali dilanggar dimasa lalu. Patrick Goldon Walker salah satu contohnya. Walker diangkat menjadi menteri meskipun saat itu ia kalah dalam pemilihan umum tahun 1964 dan mengundurkan diri dari jabatannya karena kalah lagi pada pemilu tahun 1965[6]. Kadang-kadang, ketika seorang menteri yang diangkat bukan merupaan anggota dari kedua Dewan yang ada, maka ia biasanya akan diberikan kehormatan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Bangsawan[7]. Untuk saat ini keanggotaan dari kabinet hampir keseluruhannya berasal dari Dewan Rakyat[3].
Para pegawai negeri dari Sekretariat Kabinet dan para penasihat khusus (diangkat atas persetujuan Perdana Menteri) juga dapat menghadiri rapat kabinet meskipun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam rapat kabinet[8].
^Secara teknis adalah bagian dari Perbendaharaan Yang Mulia, tetapi secara de facto adalah sebuah whip semi independen yang didukung oleh Kantor Kabinet.