Menteri Persatuan (bahasa Inggris: Minister for the Union) adalah jabatan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Boris Johnson diawal-awal masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri[1][2][3]. Jabatan ini dijabat secara bersamaan oleh Perdana Menteri Britania Raya[a]. Johnson mengajukan pembentukan jabatan ini dimasa kampanye Partai Konservatif pada pemilu tahun 2019[7], sehingga Boris Johnson adalah orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Persatuan[8][9][6].
Pada 4 September 2019, Pemerintah Britania Raya menyampaikan bahwa sekitar £10 Juta telah dianggarkan untuk mendukung pekerjaan Perdana Menteri sebagai Menteri Persatuan[10].
Kewenangan
Sejak September 2020, kewenangan Menteri Persatuan yaitu
"Sebagai Menteri Persatuan, Perdana Menteri bekerja untuk meyakinkan bahwa semua pemerintahan bertindak atas nama seluruh Britania Raya : Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara[11].
Penerimaan
Seorang juru bicara PM Johnson menyatakan bahwa jabatan ini dibentuk dengan tujuan untuk menekankan komitmennya dalam menguatkan kedekatan antara semua negara konstituen yang ada dalam Britania Raya[3]. Jabatan ini digambarkan sebagai sebuah rebranding sinis oleh Kirsty Blackman, Wakil Pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Dewan Rakyat. Blackman sendiri dikenal karena ia lantang menyuarakan kemerdekaan Skotlandia[8]. Selama Pandemi COVID-19, Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford menarik perhatian publik tentang kurangnya komunikasi PM Johnson dengan Pemerintah Wales dengan mengatakan bahwa "Jika anda (Johnson) adalah Menteri Persatuan, maka berbicara dengan bagian dari persatuan dilihat sebagai sebuah cara yang masuk akal untuk melaksanakan tanggung jawab anda"[12].
Usulan yang berkenaan
Robert Hazell pernah menyarankan agar dilakukan merger antara jabatan Menteri Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales menjadi Menteri Persatuan[13], dalam sebuah departemen. Rodney Brazier juga menyarankan untuk menambah jabatan Menteri Inggris yang bertanggung jawab atas pemerintah Inggris[14]
_(Tudor_Crown).svg)
.jpg)
.jpg)
2.jpg)
.jpg)
