Dewan Penasihat resmi menasehati penguasa atas dasar Hak Istimewa Kerajaan, dan secara bersama-sama (sebagai Raja dalam Dewan) mengeluarkan instrumen eksekutif yang dikenal sebagai Perintah dalam Dewan, yang memiliki kekuasaan lainnya untuk mencanangkan Undang-Undang Parlemen. Dewan tersebut juga memegang otoritas terdelegasi untuk pengeluaran Ordo Dewan, kebanyakan digunakan untuk mengatur lembaga negeri tertentu. Dewan tersebut menasehati penguasa atas pengeluaran Piagam Kerajaan, yang digunakan untuk memberikan status istimewa kepada badan-badan terinkorporasi, dan status kota atau borough menjadi otoritas lokal. Meskipun demikian, kekuasaan Dewan Penasihat sekarang kebanyakan digantikan oleh Kabinet Britania Raya.
Cox, N (2002). "The Abolition or Retention of the Privy Council as the Final Court of Appeal for New Zealand: Conflict Between National Identity and Legal Pragmatism". New Zealand Universities Law Review. 20. doi:10.2139/ssrn.420373.
Gay, O; Rees, A (2005). "The Privy Council"(PDF). House of Commons Library Standard Note. SN/PC/2708. Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 2010-06-15. Diakses tanggal 13 May 2010.
Iwi, E (1937). "A Plea for an Imperial Privy Council and Judicial Committee". Transactions of the Grotius Society. Transactions of the Grotius Society, Vol. 23. 23: 127–146. JSTOR742946. ((Perlu berlangganan (help)).
Maitland, F (1911). The constitutional history of England: a course of lectures. Cambridge.