Perbendaharaan Yang Mulia (bahasa Inggris: His Majesty's Treasury, disingkat HM Treasury), yang terkadang disebut the Exchequer, atau lebih informalnya the Treasury, adalah departemen pemerintah Britania Raya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeksekusi kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan masyarakat dari pemerintah. The Treasury mengurusi Online System for Central Accounting and Reporting (OSCAR), sebuah badan pengganti Combined Online Information System (COINS).
HM Treasury sering dikutip oleh media Indonesia sebagai Departemen Keuangan dan memiliki fungsi yang sama seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sejarah
Asal muasal dari Perbendaharaan Inggris telah diteliti dan mengarah kepada individu yang dikenal sebagai Henry si Bendahara, seorang pelayan Raja William si Penakluk[3]. Klaim ini didasari pada sebuah tulisan dalam Domesday Book yang menunjukkan individu dari Henry si Bendahara sebagai seorang tuan tanah di Winchester yang merupakan tempat penyimpanan harta kerajaan[4].
Perbendaharaan Britania Raya oleh karena itu mengacu pada keasliannya terhadap Perbendaharaan Inggris yang telah ada sejak tahun 1126 dimasa pemerintahan Raja Henry I. Perbendaharaan muncul dari Rumah Tangga Kerajaan yang merupakan badan pengelola harta kekayaan Raja. Kepala Perbendaharaan disebut sebagai Tuan Bendahara (Lord Tresurer).
Dimulai dari era Tudor, Lord Treasurer menjadi salah satu dari Pejabat Utama Negara dan bersaing dengan Lord Chancellor untuk menjadi pejabat paling utama. Di tahun 1667 Raja Charles II bertanggung jawab dalam pengangkatan George Downing, perancang Jalan Downing yang secara radikal melakukan reformasi dalam tubuh Perbendaharaan dan pengumpulan pajak.
Perbendaharaan pertama kali dijadikan sebagai sebuah komisi pada bulan Mei atau Juni 1660[5]. Para komisioner perbendaharaan pertama kali yaitu Adipati Albemarle, Lord Ashley, (Sir) W. Coventry, (Sir) J. Duncomb, and (Sir) T. Clifford[6]. Para komisioner ini dikenal sebagai Tuan-Tuan Perbendaharaan (Lord of the Treasury) dan diberikan kedudukan sesuai dengan senioritas mereka. Pada akhirnya, Tuan Pertama Perbendaharaan menjadi kepala pemerintahan alami dan dari era Robert Walpole, setiap orang yang menjadi Tuan Pertama Perbendaharaan akan dikenal secara tidak resmi sebagai Perdana Menteri. Jika Tuan Pertama Perbendaharaan merupakan seorang anggota parlemen yang berasal dari kalangan rakyat biasa, maka ia akan menjabat juga sebagai Kanselir Exchequer, jika Tuan Pertama Perbendaharaan merupakan seorang anggota Dewan Bangsawan, maka Tuan Kedua Perbendaharaan yang akan menjadi Kanselir Exchequer. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1827. Sejak tahun 1827, Kanselir Exchequer biasanya juga akan menjadi Tuan Kedua Perbendaharaan.
Selama waktu ketika Perbendaharaan berada di bawah sebuah komisi, Para anggotanya diberikan gaji £1.600 pertahun[7]
Menteri-Menteri
Sampai detik ini, para menteri-menteri dalam Perbendaharan Yang Mulia terdiri dari:
Bertanggung jawab atas segala pekerjaan di dalam Perbendaharaan, urusan kebijakan fiskal (termasuk mempersembahkan rencana anggaran tahunan); kebijakan moneter, mengatur target inflasi, pengaturan para menteri-menteri (dalam perannya sebagai Tuan Kedua Perbendaharaan).
Strategi perencanaan dan peninjauan pemakaian anggaran; kontrol pemakaian anggaran dalam setahun; pembayaran sektor umum dan pensiun; Annually Managed Expenditure (AME) dan reformasi kesejahteraan; efisiensi dan nilai keuangan di pelayanan umum; pengadaan; investasi utama; pengeluaran infrastruktur; perumahan dan perencanaan; pengeluaran yang berkaitan dengan perdagangan; kebijakan transportasi; urusan keuangan di wilayah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, perempuan dalam ekonomi; skill; kebijakan pasar buruh dan kebijakan anak (termasuk kebijakan bebas pajak penitipan anak; kebijakan pajak kredit; perumahan dan perencanaan; strategi legislasi; pensiunan dan manfaat pensiun; pelabuhan bebas.
Memimpin sistem pajak Britania Raya, termasuk yang bersifat langsung, tidak langsung, maupun urusan bisnis, properti dan pajak pribadi; pajak koorperasi dan usaha kecil; Pajak Pertambahan Nilai; permasalahan pajak di Eropa dan Internasional; bertanggung jawab secara menyeluruh atas RUU Keuangan; RUU Asuransi Nasional; kebijakan-kebijakan tertentu; perencanaan HMRC dan rekanan masa depan dengan Uni Eropa; Menteri Departemen untuk Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia dan Badan Valuasi dan Departemen Aktuaris Pemerintah; kebijakan tarif; kebijakan perdagangan; pelabuhan bebas dan kebijakan infrastruktur
Strategi infrastruktur nasional, Komisi Infrastruktur Nasional; Otoritas Proyek dan Infrastruktur (IPA, bersama dengan Kantor Kabinet); Rekanan Publik dan Swasta; wakil parlementer untuk permasalahan pengeluaran publik.
Reformasi dan regulasi perbankan dan jasa keuangan; stabilitas keuangan, termasuk hubungan dengan PRA; perilaku keuangan, termasuk hubungan dengan FCA; jasa keuangan termasuk semua perbankan, asuransi, manajemen aset; jasa keuangan ritel, termasuk persaingan perbankan, pembiayaan konsumen, nasihat dan kemampuan keuangan; pinjaman bank dan akses ke keuangan; inklusi keuangan (memimpin agenda inklusi keuangan pemerintah); akses terjangkau; kredit, termasuk serikat kredit; perempuan dalam agenda keuangan; jasa keuangan UE termasuk keluarnya UE dan keputusan sebagai negara anggota; daya saing kota, termasuk pasar keuangan global, Kemitraan Keuangan Global dan perdagangan jasa keuangan; keuangan hijau, keuangan Islam, dan Fintech; perpajakan jasa keuangan, termasuk retribusi bank, bank corp. biaya tambahan pajak, IPT; kebijakan pajak tabungan pribadi dan pajak pensiun; sponsor UKGI dan aset keuangan milik negara – RBS, UKAR; sanksi keuangan dan penanggulangan kejahatan ekonomi dan keuangan gelap; kebijakan pengelolaan cadangan devisa dan utang, Tabungan dan Investasi Nasional dan Utang; Kantor manajemen; uang tunai dan pembayaran termasuk, Royal Mint
Pertumbuhan dan produktivitas Britania Raya; devolusi regional, kesepakatan Kota, Pembangkit Tenaga Listrik Utara, Mesin Midlands, Busur Ox-Cam; strategi ekonomi berbasis tempat; regulasi dan kebijakan persaingan yang lebih baik; R&D dan kebijakan sains; keterampilan, migrasi, Skema Pelatihan Ulang Nasional dan retribusi pemagangan; digital, serat, dan seluler; Kajian Modal pasien; penerapan; mempromosikan Inggris sebagai tujuan FDI (non-FS); infrastruktur energi, energi, lingkungan dan kebijakan iklim; tinjauan HMT (nol bersih) ke dalam biaya dekarbonisasi; nuklir baru; peluncuran infrastruktur hijau; tagihan konsumen vs pajak; pajak energi dan lingkungan, termasuk pajak plastik dan pajak karbon; pajak transportasi termasuk pajak kendaraan dan strategi masa depan dan bea penumpang udara; minyak Laut Utara, gas dan pengiriman; Kebijakan Usaha Kecil (termasuk pembayaran cepat dan keterlibatan pemangku kepentingan FSB).
Pajak tidak langsung berikut ini:
Bea cukai (alkohol, tembakau dan perjudian), termasuk penipuan cukai dan penegakan hukum; retribusi industri minuman ringan; amal, sektor sukarela dan tata kelola perusahaan bantuan hadiah; mendukung undang-undang perpajakan di DPR; pelaksanaan Tinjauan Mawar; Crown Estate dan Rumah Tangga Kerajaan; wilayah luar negeri dan dependensi Mahkota; menteri departemen untuk HM Treasury Group.
^Budget 2011(PDF). London: HM Treasury. 2011. hlm. 48. Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 1 August 2011. Diakses tanggal 30 December 2011.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
_(St_Edwards_Crown).svg)
