|
Fakhri Muhammad Novendra
Fakhri Muhammad Novendra (lahir 04 November 2001) adalah politisi Indonesia yang berasal dari Partai Demokrat. Partisipasinya dalam dunia politik dimulai ketika dirinya menjadi calon legislatif anggota DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 untuk wilayah pemilihan Jawa Timur III[1] dan menjadikan dirinya sebagai 98 calon legislatif termuda di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024.[2] Kehidupan awalNovendra lahir pada 4 November 2001 di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Berasal dari keluarga kelas menengah, Novendra menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dan lulus pada tahun 2023.[3] Pada saat kuliah di Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan kekagumannya terhadap Presiden Sukarno, Novendra aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan seperti, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa, Gerakan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada usia 20 Tahun, Novendra memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat dan maju sebagai calon anggota DPR RI pada tahun berikutnya.[4] Pandangan politikDalam dunia politik, Novendra mengagumi Soekarno, John F. Kennedy, Jacobo Arbenz, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Alexandria Ocasio-Cortez. Tokoh-tokoh tersebut membentuk pandangan politik Novendra menjadi progresivisme, sayap kiri dan nasionalis. Karir politiknya juga dibentuk dalam pemagangan kerja di Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022[5] dan bergabung menjadi anggota Partai Demokrat setelahnya. Dalam kampanye Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, Ia mendukung berbagai kebijakan progresif seperti, mendorong penerapan Pajak progresif, perbaikan sistem perekrutan pekerja, penghapusan ageisme dan seksisme, penyediaan penitipan anak bagi kalangan keluarga pekerja, hak untuk memiliki rumah hunian layak, mendorong omnibus law untuk transisi energi, persiapan infrastruktur hijau, kemudahan investasi hijau dan peningkatan pajak karbon, meninjau ulang dan memastikan keberpihakan hilirisasi terhadap ekologis keberlanjutan, kenaikkan anggaran untuk konektivitas transportasi umum antar daerah, perluasan dampak Kartu Indonesia Sehat, jaminan cuti keluarga (parental leave) berbayar, dan Konseling kesehatan mental sejak bangku sekolah untuk mengatasi perundungan.[6] Organisasi
Referensi
|
||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
