Daftar Menteri Veteran dan Demobilisasi Indonesia

Menteri Veteran dan Demobilisasi Indonesia
Bekas jabatan politik
Pejabat pertama	Sutomo
Pejabat terakhir	M. Sarbini
Pelantik	Presiden Indonesia
Jabatan dimulai	12 Agustus 1955
Jabatan berakhir	6 Juni 1968

Berikut ini adalah daftar Menteri Veteran dan Demobilisasi Indonesia, dimana pada akhirnya digabungkan dengan Menteri Transmigrasi

No	Foto	Nama	Partai		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1		Sutomo		PRI	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	[A]
2		Dahlan Ibrahim		IPKI	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	26 Desember 1956	[B][note 1]
3		Chaerul Saleh		Murba	Djuanda	9 April 1957	6 Juli 1959	[C]
Berada di bawah Menteri Keamanan dan Pertahanan					Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	[D]
4		Sambas Atmadinata		ABRI	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	[E]
					Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963
					Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	[F]
5		M. Sarbini		ABRI	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966
6		Basuki Rahmat		ABRI	Dwikora II	24 Februari 1966	27 Maret 1966
(5)		M. Sarbini		ABRI	Dwikora III	31 Maret 1966	25 Juli 1966	[G]
					Ampera I	25 Juli 1966	11 Oktober 1967	[H]
Digabungkan dengan Menteri Transmigrasi					Ampera II	14 Oktober 1967	6 Juni 1968	[I]

Perubahan Nama

1. Bernama Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang
2. Bernama Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan
3. Menteri Negara Urusan Veteran
4. Bernama Menteri Muda Veteran
5. Bernama Menteri Urusan Veteran
6. Bernama Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi
7. Bernama Menteri Demobilisasi dan Pensiunan Tentara
8. Kembali bernama Menteri Veteran dan Demobilisasi
9. Bernama Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi

Keterangan

1. Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan[1]

Referensi

1. "Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Januari 1957. Diakses tanggal 21 Oktober 2020.