Bahtiar Baharuddin[1][2] (lahir 16 Januari 1973) adalah birokrat Indonesia asal Bone, Sulawesi Selatan. Bahtiar adalah seorang pejabat madya atau pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri[3], Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan pada tanggal 17 Mei 2024 diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat setelah sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.
Bahtiar merupakan lulusan SMA Negeri 2 Watampone, selama menjabat Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri dikenal sangat dekat dengan kalangan jurnalis. Bahkan kedekataan Bahtiar dengan jurnalis masih sangat terasa sampai saat ini.[4]
Latar Belakang
Bahtiar adalah birokrat Indonesia dan pria bugis asal Bone, Sulawesi Selatan.
Pendidikan
- S1 Universitas Hasanuddin (1992); Tidak Selesai
- D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995);
- S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000);
- S2 Universitas Padjadjaran (2008);
- S3 Universitas Padjadjaran (2013).
Jabatan
- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum (2015);
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020);
- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023)
- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (2024)
Organisasi
- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MI PI) Periode (2021-2026);
- Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti (2022-2027).
Kiprah
- Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013);
- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015);
- Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017);
- Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021);
- Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022);
- Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).
Galeri
Penghargaan
Gelar Dato Wira Djaya dari Tri Buana Huzrin Hood Sultan Negeri Bentan Darul Masyhur (2020)[5][6]
Referensi
