Masalah pengangguran akan tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia hingga beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkajibagaimana; (1) upaya PEMDA melalui PP No.56 Tahun 2012 mengurangi tenaga pengangguran di Kabupaten Bima, (2) prosedur pengangkatan tenaga honorer oleh BKD melalui PP No.56 Tahun 2012 di Kabupaten Bima, (3) Dampak terhadap pengangkatan tenaga honorer. Subyek penelitian ini awalnya adalah PEMDA, BKD dan SKPDdiKabupaten Bima, namun setelah peneliti melakukan observasi ke instansi Pemerintah Kota Malang tepatnya di BKD Kota Malangmenunjukan bahwa untuk aturan yang diberlakukan disetiap daerah sama yang berkaitan dengan prosedur perekrutan tenaga honorer, data yang diperoleh dari BKD Kota Malang, tapi pendekatan teori dan tinjauan fakta dilapangan menguraikan masalah yang terjadi di Kabupaten Bima dengan alasan bahwa hasil penelitian yang dilakukan di BKD Kota Malang bisa disesuaikan dan diterapkan di PEMDA kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan metode observasi untukmemotretkondisi awal lokasi penelitian, kemudian metode wawancara digunakan  untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti, danmetode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama : (1) PEMKOT Malang membangun hubungan kerjasama dengan beberapa instansi terkait yaitu BKD dan SKPD. (2) PEMKOT Malang memberikan wewenang kepada BKD dan SKPD untuk mengelola tenaga honorer berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) PEMKOT Malang telah membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan Pusat Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (P3TK) langkah ini dianggap sebagai upaya PEMKOT Malang yang sangat ideal untuk menanggulangi tenaga pengangguran di Indonesia pada umumnya dan di Malang pada khususnya.Kedua; Prosedur pengangkatan tenaga honorer oleh BKD adalah (a)tenaga honorer dikelompokan ke dalam dua kategori yaitu kategori satu (K1) dan kategori dua (K2), (b) pengangkatan tenaga honorer berdasarkan masa kerja,(c) tenaga honorer baik K1 atau K2 diseleksi berdasarkan SK pengangkatan yang sesuai dengan masa kerja,(c) tenaga honorer yang telah memenuhi syarat akan dilaporkan ditingkat pusat untuk ditindak lanjuti,(d) pemerintah pusat memprioritaskan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketiga; Dampak terhadap pengangkatan tenaga honorer, Setiap penerapan kebijakan seringkali ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini bisa terjadi karena ada sebagaian oknum yang tidak bertanggung memanfaatkan kesempatan untuk melakukan praktek kekuasaan kesempatan ini dianggap peluang terbaik untuk mewujudkan mental KKN

Informasi yang terkait dengan Upaya Pemda Memanimalisir Tenaga Pengangguran Melalui PP No.56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Kota Malang

Upaya kudeta Etiopia 1960 Upaya kudeta Jamaat al Muslimeen Upaya perdamaian krisis Yugoslavia Upaya perang Upaya kudeta Turki 2016 Upaya kudeta Seychelles 1981 Upaya kudeta Maroko 1972 Upaya hukum Upaya kudeta Region Amhara 2019 Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Upaya kudeta Pakistan 1995 Upaya Kudeta Angola 1977 Percobaan pembunuhan Timor Leste 2008 Upaya penculikan Juliana dari Belanda Daftar percobaan pembunuhan Adolf Hitler Upaya kudeta Bolivia 2024 Upaya kudeta Kapp Upaya pengeboman Pi Glilot Upaya kudeta sendiri Peru 2022 Percobaan pembunuhan Imran Khan Upaya kudeta…

Aljir 1961 Upaya mengubah orientasi seksual Upaya kudeta Maladewa 1988 Upaya penyatuan zona waktu Indonesia Percobaan pembunuhan Volodymyr Zelenskyy Melawan Banjir Upaya mitigasi kebocoran data Upaya kudeta Vietnam Selatan 1960 Upaya kudeta Juli Kudeta Guinea 2021 Upaya kudeta Uni Soviet 1991 Kudeta Orang utan kalimantan Upaya pengeboman Amerika Serikat Oktober 2018 Dikasteri untuk Pengupayaan Kesatuan Umat Kristen Percobaan pembunuhan Donald Trump Upaya kudeta Bierkeller Upaya pembobolan penjara Makala 2024 Dikasteri untuk Pengupayaan Pembangunan Manusia Kudeta Mali 2020 Percobaan pembunuhan Lee Jae-myung