Pasca kemerdekaan dalam keadaan darurat perang, negara membutuhkan lahan untuk pangkalan senjata hingga perumahan Tentara Nasional Indonesia. Perolehan lahan dilakukan dengan cara okupasi Aset Bekas Milik Asing. Sengketa muncul ketika sebagian masyarakat yang berstatus Warga Negara Indonesia keturunan menuntut kepada Tentara Nasional Indonesia untuk mengembalikan tanah okupasi pada mereka. Status tanah okupasi tidak dikenal dalam UUPA dan seharusnya tidak dapat dijadikan bukti kepemilkian atas tanah. Bukti kepemilkian hak atas tanah berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Status okupasi menunjukkan bahwa status tanah tersebut hanya dikuasai secara fisik namun tidak dimiliki secara sah. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang sertipikat Hak Milik yakni menempuh jalur litigasi. Majelis hakim menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik No. 2034, Kec Babat, Kab Lamongan dan Sertipikat Hak Milik No. 25 Kec Babat, Kab Lamongan adalah sah secara hukum. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia yang digugat oleh pihak pemegang Hak Milik dinyatakan perbuatan melanggar hukum. Seharusnya pihak pemegang sertipikat Hak Milik hasil konversi hak eigendom yang tanahnya masuk dalam daftar okupasi Tentara Nasional Indonesia, secara suka rela dihapuskan dari daftar tersebut karena aset yang dimiliki telah memenuhi syarat Pasal 21 UUPA adalah sah dan tidak perlu menunggu putusan hakim untuk membuktikan pihak yang berhak atas kepemilikan tanah.

Informasi yang terkait dengan STATUS HAK ATAS TANAH HASIL OKUPASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN SERTIPIKAT HAK MILIK HASIL KONVERSI

Status Selebritis Status konservasi Status politik Taiwan Daftar kode status HTTP Status Imperii Status Quo (Yerusalem dan Betlehem) Referendum status Saar 1935 Brad's Status Status Palsu (seri televisi) Assigned Status Status sosial Status konservasi NatureServe Konvensi Terkait Status Pengungsi Sunnah (status hukum) Status politik Transnistria Status Quo Status quo Negara status quo Tangga Status Quo Status pengamat Status sengketa Gibraltar Pemeriksaan status mental Status quo ante bellum Komisi tentang Status Wanita Status Quo (disambiguasi) Status hukum Takhta Suci Pengujian status mental…

Status sosial ekonomi dan kesehatan mental Status hak cipta karya pemerintah federal Amerika Serikat Referendum status Kepulauan Cocos (Keeling) 1984 Stick to the Status Quo Status kota di Indonesia Spesies genting Athena Terbuka 2011 Status sengketa tanah genting antara Gibraltar dan Spanyol Status politik Kepulauan Cook dan Niue Perlindungan Status Geografis Bahasa dengan status resmi di India Keadaan kuantum Kekritisan (status) Referendum status Åland 1919 Daftar bahasa tanpa pengakuan resmi Sosial ekonomi Athena Terbuka 2011 – Tunggal Athena Terbuka 2011 – Ganda Isomer nuklir