Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana  batasan-batasan Implementasi diskresi presiden dalam menjalankan pemerintahan dan bagaimana penerapan asas diskresi oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Batasan penerapan Diskresi Oleh Presiden dalam menjalankan administrasi Pemerintahan yaitu : Penggunaan Diskresi harus didasarkan , adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang - undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas Disamping itu, batasan atau rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). 2. Penerapan Asas diskresi Oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2020  dapat terlihat dari segi substansi materi yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 sebagai bentuk diskresi  yang  dimiliki  Presiden  untuk mengambil  kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak serta membutuhkan penanganan segera. Pada Prinsipnya kebijakan ini dapat dilihat sebagai diskresi konstitusional.Kata kunci: diskresi; presiden; covid-19;

Informasi yang terkait dengan PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID 19 MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

Daftar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Distrik Padang Terap Terap, Toho, Mempawah Tepian Terap, Sangkulirang, Kutai Timur Pramuka Penggalang Terap Lubuk Terap, Bandar Petalangan, Pelalawan Bukit Terap, Tukak Sadai, Bangka Selatan Terap Batang Terap, Perbaungan, Serdang Bedagai Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan Pulau Terap, Kuok, Kampar Terap Mulia, Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan Balai Penerapan Standar Ins…

trumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru Penilaian pabean Perjanjian Anti-Dumping Asas Internasional tentang Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Komunikasi Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia Teori ikatan valensi Matang Terap, Jawai Selatan, Sambas Artocarpus Paluah Terap, Ilir Talo, Seluma Lubuk Terap, Merlung, Tanjung Jabung Barat Sungai Terap, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi Sungai Terap, Betara, Tanjung Jabung Barat Nanga Menterap, Sekadau Hulu, Sekadau Hubungan masyarakat dalam dunia maya Energi terbarukan