Pemisahan agama dan negara adalah konsep dalam filsafat dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa ada jarak politis antara organisasi agama dan negara bangsa. Dalam konsepnya, istilah ini mengacu pada pembentukan negara sekuler (dengan atau tanpa undang-undang pemisahan agama–negara) dan disestablismen (disestablishment), perubahan hubungan resmi antara institusi keagamaan dan pemerintah negara.[1]
Dalam suatu masyarakat, tingkatan pemisahan politik antara agama dan negara ditentukan oleh struktur hukum dan pandangan hukum dominan yang menetapkan hubungan layak antara agama terorganisasi dan negara. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mengusulkan hubungan antara dua badan politik yang bebas dari kewenangan satu sama lain. Prinsip sekuler yang ketat, laïcité (sekularitas), diterapkan di Prancis. Negara-negara sekuler lainnya seperti Denmark dan Britania Raya memiliki undang-undang dasar yang mengakui agama negara resmi.[2]
""The Intellectual Origins of the Establishment Clause""(PDF). Archived from the original on 2008-06-25.Pemeliharaan CS1: BOT: status url asli tidak diketahui (link) (251 KB) by Noah Feldman, Asst. Professor of Law, New York University, 2002 (archived from on 2008-06-25).