Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya adalah tahap utama dalam pencabutan keanggotaanBritania Raya dari Uni Eropa (UE), biasa disebut Brexit. Pemberlakuan Pasal 50 (2) adalah proses penyampaian surat pemberitahuan resmi kepada Dewan Uni Eropa perihal keinginan sebuah negara anggota untuk keluar dari UE sehingga negosiasi pencabutan keanggotaan dapat dimulai sesuai Perjanjian Uni Eropa.
Pada 20 Maret 2017, Theresa May mengumumkan bahwa Britania Raya akan memberlakukan Pasal 50 pada tanggal 29 Maret 2017.[2] Pemberlakuan ini secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017, pukul 13:28 CEST (12:28 BST/18:28 WIB) melalui penyerahan surat Perdana Menteri Theresa May oleh Sir Tim Barrow, Perwakilan Permanen Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, di Brussels.[3] Britania Raya secara resmi tidak menjadi anggota Uni Eropa pada tengah malam (00:00 Greenwich Mean Time) tanggal 30 Maret 2019, kecuali ada perpanjangan negosiasi yang disepakati Britania Raya dan UE.[4]
Waktu
Usai referendum, Cameron mengumumkan akan mengundurkan diri sebelum konferensi Partai Konservatif bulan Oktober. Perdana Menteri selanjutnya ditugaskan untuk memberlakukan Pasal 50:[5]
Negosiasi dengan Uni Eropa harus dimulai di bawah Perdana Menteri yang baru. Saya rasa Perdana Menteri yang baru sudah semestinya memutuskan waktu yang tepat untuk memberlakukan Pasal 50 dan memulai proses keluar dari UE secara resmi dan sah.[6]
Cameron memastikan bahwa Perdana Menteri selanjutnya harus memberlakukan Pasal 50 dan memulai negosiasi dengan UE.[7] Di kalangan calon ketua Partai Konservatif, muncul ketidakpastian soal waktu tersebut. Theresa May mengatakan bahwa Britania perlu posisi negosiasi yang jelas sebelum memberlakukan Pasal 50 dan ia tidak mau melakukannya pada tahun 2016. Andrea Leadsom mengatakan akan memberlakukan Pasal 50 sesegera mungkin.[8]
Menurut Komisaris Ekonomi UE Pierre Moscovici, Britain perlu bertindak cepat. Pada Juni 2016, ia mengatakan, "Negara yang ingin keluar (dari UE) perlu menyampaikan surat pemberitahuan, jadi tolong (Perdana Menteri David Cameron) bertindak cepat."[9] Selain itu, para pemimpin UE mengeluarkan pernyataan bersama tanggal 26 Juni 2016 yang menyesalkan sekaligus menghormati keputusan Britania dan meminta Britania mengambil tindakan terkait Pasal 50. Menurut pernyataan tersebut, "Kami siap memulai negosiasi dengan Britania Raya mengenai syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Sebelum proses negosiasi berakhir, Britania Raya masih menjadi anggota Uni Eropa dengan segala hak dan kewajibannya. Menurut perjanjian yang diratifikasi Britania Raya, hukum UE tetap berlaku sepenuhnya di Britania Raya sampai keanggotaannya resmi dicabut."[10]
Setelah sidang tanggal 28 Juni 2016, Parlemen UE mengesahkan mosi yang meminta pemberlakuan Pasal 50 "secepatnya", tetapi tidak ada mekanisme yang memungkinkan Uni Eropa memberlakukan Pasal 50.[11]
Tanggal 2 Oktober 2016, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan akan memberlakukan Pasal 50 pada akhir Maret 2017. Artinya, Britania Raya dijadwalkan keluar Uni Eropa pada akhir Maret 2019.[12]
Surat pemberitahuan
Meski sudah berjanji akan memberlakukan Pasal 50 pada hari referendum, David Cameron justru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penggantinya. Saat itu ada spekulasi bahwa pemberlakuan Pasal 50 akan ditunda,[13] dan Komisi Eropa pada Juli 2016 berasumsi bahwa Pasal 50 baru diberlakukan sebelum September 2017.[14]
Theresa May mengumumkan bahwa surat pemberitahuan akan disampaikan pada akhir Maret 2017. Surat yang memberlakukan Pasal 50 ditandatangani oleh May tanggal 28 Maret 2017 dan diserahkan pada tanggal 29 Maret oleh Tim Barrow, duta besar Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Donald Tusk.[15][16][17]
^AFP PTI (26 June 2016). "Britain must 'quickly' announce exit from EU: Commissioner". Business Standard. Business Standard Private Ltd. Diakses tanggal 26 June 2016. ((Perlu berlangganan (help)). The nation must notify Brussels of its intention to avoid prolonged uncertainty, EU's economic affairs commissioner said
^"there is a growing consensus that […] the government should delay invoking Article 50 of the Lisbon Treaty, starting the clock on a maximum two-year divorce negotiation, until early 2017 at the earliest. That is provoking alarm in many European capitals, where there is an equally clear consensus that Article 50 should be invoked as soon as possible." "Brexit: Breaking Up Amicably Is Hard to Do". The Wall Street Journal. Diakses tanggal 11 July 2016.
