Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa

Uni Eropa

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Uni Eropa

Parlemen Presiden Jerzy Buzek Kelompok terbesar; Joseph Daul: EPP Martin Schulz: S&D Sesi ke-7 AP (736) Periode 2009-14 Biro Wakil Presiden Quaestor Konferensi Prosedur legislatif

Dewan Menteri Kepresidenan Polandia Konfigurasi Umum Luar Negeri Ekonomi Euro Prosedur legislatif Pemungutan suara Sekretariat Sekretaris Jenderal Uwe Corsepius COREPER

Dewan Eropa Presiden Herman Van Rompuy Partai Daftar rapat

Komisi Kom. Barroso Presiden José M. Barroso Wakil Presiden Catherine Ashton Viviane Reding Joaquín Almunia Siim Kallas Neelie Kroes Antonio Tajani Maroš Šefčovič Komisaris Pelayanan Sipil Sekretaris Jenderal Catherine Day

Mahkamah Mahkamah Pengadilan Umum Pengadilan Pelayanan Sipil Anggota Keputusan

Institusi lain Bank Sentral Presiden ESCB Euro EMU Zona Euro Pengadilan Auditor Anggaran OLAF Bank Investasi CoR EESC Ombudsman Badan lain Lembaga Parlemen nasional

Kebijakan dan masalah Anggaran Empat Kebebasan Wilayah ekonomi Pasar tunggal Wilayah FS&J Schengen Kebijakan Pertanian Energi Perikanan Regulasi IUU Regional Kewarganegaraan Identitas Pro-Eropanisme Euroskeptisisme Integrasi Supranasionalisme Federalisme E.S. Multi-kecepatan Opt-out Kerjasama Pengunduran diri

Hubungan luar negeri Perwakilan Tinggi Catherine Ashton Federica Mogherini Ext. Action Service Delegasi Kebijakan Asing Kebijakan Pertahanan Perluasan

Pemilihan Umum 1979, 1984, 1989 1994, 1999, 2004 2009 (pemilu terakhir) 2014 (pemilu selanjutnya) Partai politik Konstituensi Referendum

Hukum Acquis Primasi Subsidiaritas Traktat Hak-Hak Dasar Keanggotaan l b s

Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa adalah bagian dari Hukum Uni Eropa yang mengatur tentang proses di mana negara-negara anggota dapat mencabut keanggotaan dari Uni Eropa. Penggunaannya menjadi luas diperdebatkan setelah referendum yang diadakan di Britania Raya pada tanggal 23 Juni 2016 di mana mayoritas suara memilih pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa.^[1]

Segera setelah Pasal 50 dipicu, ada batas waktu dua tahun untuk menyelesaikan negosiasi. Jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, Britania Raya kemudian akan diminta untuk mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia mengenai tarif.^[2] Proses ini berlaku umum untuk meninggalkan anggota yang menarik diri dengan daya tawar kurang dalam negosiasi, karena biaya yang tanpa perjanjian perdagangan akan secara proporsional jauh lebih besar bagi negara individu yang menarik diri daripada blok Uni Eropa yang tersisa.^[3]

• Karya yang berkaitan dengan Text of Article 50 di Wikisource
• The Guardian (UK) – Article 50 special report