Mari bin Amude Alkatiri, GCIH (bahasa Arab: مرعي بن عمودة الكثيريMar'ī bin Amūdah al-Kaṯīrī; lahir 26 November 1949) adalah seorang politikusTimor Leste. Dia adalah Perdana Menteri Timor Timur dari Mei 2002 hingga pengunduran dirinya pada 26 Juni 2006 setelah berminggu-minggu kerusuhan politik di negara itu, dan sekali lagi dari September 2017 hingga Mei 2018.[1] Dia juga Sekretaris Jenderal Partai Fretilin sebagai Presiden Daerah Administratif Khusus Oecusse.
Dia adalah seorang Arab Hadhrami berdasarkan etnis dan berasal dari suku Al-Kathiri, cabang yang memerintah kesultanan Kathiri di Hadhramaut, yang sekarang menjadi bagian dari Yaman. Dia adalah salah satu dari sedikit politisi Muslim di negara yang 97% Kristennya. Masalah utama yang dihadapi masa jabatan keduanya sebagai perdana menteri adalah pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, aksesi Timor Leste ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, pendidikan publik gratis dan layanan kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi negara, terutama sektor jasa dan manufaktur yang tertinggal.
Latar belakang
Nenek moyang Alkatiri adalah Hadhrami pedagang yang tinggal di Timor Portugis, ia lahir di Dili, dan mempunyai 10 saudara kandung lainnya. Ia meninggalkan Timor Timur pada tahun 1970 untuk studi pasca-sekolah menengah di Angola Portugis, kembali ke Timor Timur sebagai salah satu pendiri Fretilin, dan menjadi Menteri Urusan Politik Fretilin. Setelah Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 28 November 1975, Alkatiri dikirim ke luar negeri sebagai bagian dari misi diplomatik tingkat tinggi. Setelah Indonesia menginvasi negara yang baru lahir ini pada tanggal 7 Desember 1975, Alkatiri dan rekan-rekannya tidak dapat kembali, dan ia mendirikan markas besar Delegasi Eksternal Fretilin di Maputo, Mozambik.
Selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Timur, Alkatiri adalah seorang surveyor (Sekolah Geografi Angola), dan tinggal di pengasingan di Angola dan Mozambik. Ia juga belajar hukum di Universitas Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambik. Alkatiri adalah konsultan Hukum Senior, di kantor hukum swasta di Maputo dari tahun 1992 hingga 1998, dan konsultan Hukum Internasional Publik dan Hukum Konstitusi di Majelis Republik Mozambik dari tahun 1995 hingga 1998.
Pada tanggal 20 Mei 2002, Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan kedaulatan kepada Parlemen terpilih pertama dan Pemerintah Timor Leste. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan Parlemen bulan Agustus sebelumnya, Alkatiri terpilih sebagai Perdana Menteri pertama di negara yang baru merdeka tersebut.
Pada bulan Mei 2006, pemerintahannya menghadapi kondisi hampir perang saudara ketika sekitar setengah dari pasukan keamanan negara tersebut memberontak di tengah kerusuhan dan penjarahan di ibu kota negara, Dili. Pada tanggal 21 Juni 2006, PresidenXanana Gusmão menyerukan agar Alkatiri mengundurkan diri atau ia akan mengundurkan diri, karena tuduhan bahwa Alkatiri telah memerintahkan pasukan pembunuh untuk mengancam dan membunuh lawan-lawan politiknya menyebabkan reaksi massal.[2] Anggota senior partai Fretilin bertemu pada tanggal 25 Juni untuk membahas masa depan Alkatiri sebagai perdana menteri, di tengah protes yang melibatkan ribuan orang yang menyerukan agar Alkatiri mengundurkan diri dan bukannya Gusmão.[3] Partai tersebut setuju untuk mempertahankan Alkatiri sebagai perdana menteri; Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Sementara José Ramos-Horta segera mengundurkan diri setelah keputusan ini.[4] Pada hari yang sama, kepala polisi Timor Leste Paulo Martins menyerukan agar Alkatiri ditangkap karena berkonspirasi membunuh lawan politiknya.[5]
Meskipun ada mosi percaya, Alkatiri mengundurkan diri pada 26 Juni 2006, untuk mengakhiri ketidakpastian. Saat mengumumkan hal ini, dia berkata, "Saya menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai perdana menteri... untuk menghindari pengunduran diri Yang Mulia Presiden Republik Xanana Gusmão."[1]
Tuduhan 'regu pembunuh' terhadap Alkatiri kemudian ditolak oleh Komisi PBB, yang mengkritik Gusmão karena membuat pernyataan yang menghasut selama krisis, dan menyebut pengabaian jabatannya oleh Kepala Polisi Paulo Martins sebagai 'kelalaian serius dalam menjalankan tugas'.[6]
Alkatiri mengatakan pada tanggal 1 Agustus 2007 bahwa ia akan menjadi calon perdana menteri Fretilin, sambil mengkritik rekam jejak saingannya untuk posisi tersebut, Gusmão, yang telah meninggalkan kursi kepresidenan dan terpilih menjadi anggota parlemen sebagai ketua partai baru, Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT). Fretilin memenangkan lebih banyak kursi dibandingkan partai mana pun di parlemen, termasuk CNRT, namun koalisi pasca pemilu yang dipimpin oleh Gusmão memegang mayoritas kursi.[8] Dalam sebuah pernyataan, Alkatiri menyerukan pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari semua partai yang terpilih menjadi anggota parlemen, dengan mengatakan bahwa hal ini akan membawa stabilitas.[9] Karena partai-partai tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersama, Presiden José Ramos-Horta mengumumkan pada tanggal 6 Agustus bahwa ia telah memutuskan bahwa koalisi yang dipimpin CNRT akan membentuk pemerintahan, dengan Gusmão sebagai pemimpinnya. Alkatiri mengecam keputusan Ramos-Horta sebagai inkonstitusional, dan para pendukung Fretilin yang marah bereaksi terhadap pengumuman Ramos-Horta dengan protes keras, meskipun Alkatiri mengatakan bahwa partainya akan melawan keputusan tersebut melalui jalur hukum[10] dan akan mendorong orang untuk melakukan protes dan melakukan pembangkangan sipil.[11] Partai tersebut kemudian mundur dari ancaman tindakan hukum.[12]
Kemudian pada bulan Agustus, setelah tentara Australia mengambil bendera Fretilin selama protes dan diduga menodainya, Alkatiri menuduh Australia bekerja melawan Fretilin dan mengintimidasi Fretilin, dan mengatakan bahwa "akan lebih baik bagi pasukan Australia untuk pulang saja jika mereka tidak bisa netral".[13]
Pada bulan September 2017, Alkatiri terpilih kembali menjadi perdana menteri baru Timor Leste.
Alkatiri digambarkan sebagai seorang negosiator yang terampil dan seorang nasionalis ekonomi yang mendapatkan bagian lebih besar dari sumber daya minyak Laut Timor dari Australia.[15][16] Dia didukung oleh Portugal tetapi ditentang oleh pemerintah AustraliaJohn Howard.[17]
_(2).JPG)
