|
Komite Rakyat Sementara Korea Utara
Komite Rakyat Sementara Korea Utara (KRSKU), merupakan pemerintahan sementara yang di dirikan pada bagian utara Semenanjung Korea. Komite ini didirikan pada 8 Februari 1946 sebagai tanggapan atas kebutuhan Administrasi Sipil Soviet dan kaum komunis korea untuk memiliki sentralisasi kekuasaan di Korea Utara, yang kemudian dibagi menjadi komite rakyat provinsi. Ia Dianggap sebagai lembaga kekuasaan administratif tertinggi di Korea Utara, juga menjadi pemerintahan sementara de-facto yang melakukan berbagai reformasi, seperti reformasi lahan dan nasionalisasi industri kunci. Komite ini, nantinya akan digantikan oleh Komite Rakyat Korea Utara pada tanggal 21 Februari 1947, yang menjadi pemerintahan sementara saat Korea utara bertransisi menjadi Republik Demokratik Rakyat Korea. SejarahDengan kekalahan dan menyerahnya Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus 1945, komite-komite rakyat dibentuk pada berbagai daerah di Korea. Administrasi komite rakyat ini diakui oleh pasukan Soviet yang memasuki Korea Utara, sambil mendirikan otoritas pendudukan mereka sendiri yang dikenal sebagai Administrasi Sipil Soviet pada 3 Oktober 1945. Upaya awal Soviet untuk menciptakan pemerintahan terpusat di Korea Utara adalah terciptanya Komite Administratif Lima Provinsi. Ia didirikan pada 8 Oktober 1945 dan dipimpin oleh nasionalis dan ketua komite rakyat Pyongan Selatan, Cho Man-sik, yang merupakan tokoh paling terkemuka di Korea utara dan salah satu calon pemimpin Korea Utara pada masa depan menurut kandidat Soviet. Komite ini adalah lembaga swakelola sementara yang dibentuk oleh perwakilan dari lima komite rakyat provinsi di Korea utara, yang terdiri dari aliansi antara komunis dan nasionalis. Komite Administratif Lima Provinsi berakhir setelah penangkapan Cho Man-sik oleh Soviet pada Januari 1946 karena perbedaan ideologi antara keduanya dan penentangan Cho terhadap usulan Konferensi Moskow untuk perwalian di Korea. Pada tanggal 8–9 Februari 1946, diadakan pertemuan partai politik, organisasi sosial, komite rakyat dan biro administrasi di Korea utara. pertemuan ini menciptakan pembentukan Komite Rakyat Sementara Korea Utara. Komite baru yang didominasi komunis ini dipimpin oleh Kim Il-sung, seorang komunis yang didukung oleh Soviet untuk menjadi pemimpin Korea Utara. Komite ini secara de-facto menjadi pemerintahan sementara yang melakukan reformasi di Korea utara seperti reformasi tanah dan nasionalisasi industri kunci sesuai dengan Kebijakan 20 Titik yang dikeluarkan oleh Kim Il-sung pada Maret 1946. Administrasi Sipil Soviet terus berfungsi bersamaan dengan Komite Rakyat Sementara Korea Utara, tetapi dalam peran penasehat. Komite Rakyat Sementara Korea Utara mengadakan pemilihan komite rakyat lokal pada November 1946. ia merupakan bentuk persiapan untuk pemilihan Majelis Rakyat Korea Utara pada bulan Februari 1947, yang diorganisir Komite Rakyat Korea Utara pada tanggal 21 Februari 1947 yang menjadi pemerintahan sementara berikutnya di Korea Utara. OrganisasiKomite Rakyat Sementara Korea Utara diselenggarakan melalui pertemuan partai politik, organisasi sosial, biro administrasi dan komite rakyat di Korea utara pada 8–9 Februari 1946. Berpartisipasi dalam pertemuan tersebut adalah 137 perwakilan termasuk dua perwakilan dari Partai Komunis Korea, dua perwakilan dari Partai Demokrat Korea, dua perwakilan dari Aliansi Kemerdekaan, dua wakil dari Federasi Umum Serikat Buruh, dua wakil dari Federasi Umum Serikat Tani, satu wakil dari Liga Wanita, satu wakil dari Liga Pemuda Demokratik, satu wakil dari perkumpulan keagamaan, satu perwakilan dari Asosiasi Budaya Korea-Soviet, 11 kepala biro administrasi dan perwakilan dari komite rakyat.[2] Kim Il-sung membuat laporan tentang situasi politik di Korea Utara dan masalah pembentukan komite rakyat sementara pada hari pertama pertemuan tanggal 8 Februari. Ini diikuti pada 9 Februari dengan pemilihan 23 anggota Komite Rakyat Sementara Korea Utara, dengan Kim Il-sung sebagai ketua, Kim Tu-bong sebagai wakil ketua dan Kang Ryang-uk sebagai sekretaris jenderal.[2][3]
Komite Rakyat Sementara Korea Utara juga terdiri dari sepuluh departemen dan tiga biro (yang kemudian ditambah menjadi empat biro).[3]
Han Hui-jin nantinya akan digantikan sebagai kepala departemen transportasi oleh Ho Nam-hui, dan Han Tong-chan digantikan sebagai kepala departemen perdagangan oleh Jang Si-u. O Ki-sop kemudian menjadi kepala departemen tenaga kerja setelah pembentukannya pada September 1946, dengan Ri Chong-won menjadi kepala baru biro propaganda.[3] ReformasiPada tanggal 23 Maret 1946, Kim Il-sung mengeluarkan 20-Point Platform, yang menjadi dasar reformasi yang akan dilaksanakan di Korea utara.
Pada tanggal 8 Maret 1946, reformasi tanah dilaksanakan di Korea Utara yang menyaksikan penyitaan tanah dari warga negara dan organisasi Jepang, Kolaborasi Korea, pemilik tanah dan organisasi keagamaan. Tanah yang disita kemudian didistribusikan kembali ke 420.000 rumah tangga. Sebanyak 52% luas tanah Korea Utara dan 82% kepemilikan tanah didistribusikan kembali.[3] Pada tanggal 24 Juni 1946, hari kerja 8 jam diterapkan, dengan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya ditugaskan ke hari kerja 7 jam. Pekerjaan dilarang bagi mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Gaji yang sama dan asuransi sosial diterapkan untuk pekerja.[3] Pada 22 Juli 1946, undang-undang tentang kesetaraan gender di Korea Utara diberlakukan.[3] Pada 10 Agustus 1946, 1.034 fasilitas industri utama, atau 90% dari total industri di Korea Utara, dinasionalisasi.[3] Pada tanggal 27 Desember 1946, diputuskan bahwa para petani di Korea Utara akan memberikan 25% dari hasil panen mereka sebagai pajak pertanian.[3] Referensi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.svg)
