Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (Juli 2024)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris.
Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia.
Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing.
Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto (4 Mei 1946 – 21 Februari 2023) adalah seorang pegawai negeri sipil, akademisi, dan ekonom Indonesia[1] yang menjabat sebagai Ketua Badan Administrasi Negara pada tahun 1990 hingga 1998, Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informatika dari tahun 2002 hingga 2005, dan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dari tahun 2005 hingga 2006.
Kehidupan awal dan pendidikan
Kristiadi lahir di Surakarta pada tanggal 4 Mei 1946 sebagai putra dari B.S. Pudjosukanto, guru di sekolah Belanda, dan Theresia Pudjosukanto. Ia adalah anak keenam dari sembilan bersaudara yang dikaruniai orang tuanya. Orang tuanya dikenal sebagai orang tua yang tegas dan menerapkan pengajaran ala Belanda kepada anak-anaknya.[2]
Orang tua Kristiadi pindah ke Jakarta sekitar tiga tahun setelah melahirkannya. Ia memulai studinya di sebuah sekolah dasar di Blok Q, Kebayoran Baru. Karena latar belakang orang tuanya yang kaya, Kristiadi menjadi satu-satunya siswa di sekolah tersebut yang bisa memakai sepatu. Namun, ia selalu melepas sepatunya setelah tiba di sekolah, dengan menyatakan bahwa ia "malu menjadi satu-satunya yang memakai sepatu sepulang sekolah". Ia tamat SD dan melanjutkan ke SMP Tarakanita.[2]
Sebagai seorang anak, Kristiadi mulai tertarik pada permesinan dan terkadang bermain-main dengan radio atau mesin jahit milik ibunya. Saking tertariknya pada ilmu pengetahuan alam, ia memutuskan untuk bersekolah di dua sekolah menengah pertama yang berbeda, masing-masing dengan mata pelajaran berbeda setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama. Namun, orang tuanya hanya mampu membiayai satu sekolah menengah saja dan ia disuruh meninggalkan salah satu sekolah menengah tersebut.[2]
Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Kristiadi kuliah di Universitas Indonesia. Kristiadi aktif terlibat dalam protes mahasiswa terhadap Soekarno pada periode tersebut.[2] Kristiadi lulus dengan gelar doktorandus di bidang administrasi publik pada tahun 1971.[3] Ia kemudian berangkat ke Prancis dan melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Sorbonne. Beliau memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1979 dengan predikat summa cumlaude.[2] Ia diangkat menjadi guru besar ilmu sosial dan politik di Universitas Padjadjaran sekitar tahun 1990an.[4]
Karier
Kristiadi sudah diterima menjadi pegawai Departemen Keuangan sebelum lulus dari Universitas Indonesia.[2] Ia mulai bekerja di departemen itu setahun setelah lulus.[5] Sekembalinya ke Indonesia dari Prancis, ia diangkat menjadi direktur pengelolaan kekayaan negara. Ia meninggalkan posisinya pada tahun 1987 dan menjadi direktur penganggaran.[5]
Pada tanggal 27 Juni 1990, Kristiadi dilantik sebagai Ketua Badan Administrasi Negara (LAN, Lembaga Administrasi Negara), menggantikan Bintoro Tjokroamidjojo yang menjadi duta besar untuk Belanda.[6] Di bawah kepemimpinannya, LAN mulai menerapkan perubahan pada sistem pendidikan pegawai negeri di Indonesia serta lembaga lembaga tersebut.[7] Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan keputusan pada tahun 1994 yang memberlakukan peran LAN dalam sistem pendidikan pegawai negeri di Indonesia. Menanggapi keputusan ini, LAN mulai menjalin kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional, seperti British Council[7] dan Universitas Hasanuddin.[8]
Beberapa tahun sebelum jatuhnya Presiden Soeharto, Kristiadi mulai menerapkan otonomi daerah secara bertahap di berbagai kabupaten. Lima belas kabupaten dipilih sebagai bagian dari uji coba proyek otonomi daerah. Ia juga mengusulkan privatisasi sektor publik di Indonesia, yang didasarkan pada program privatisasi ekstensif Margaret Thatcher.[7]
Kristiadi digantikan oleh Mustopadidjaja pada Juli 1998[9] dan menjadi asisten Menteri Koordinator Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.[2] Jabatan tersebut kemudian berganti nama menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kristiadi menjadi Wakil Menteri Bidang Organisasi dan Pelayanan Publik.[10] Sekitar periode tersebut, Kristiadi diangkat menjadi wakil ketua gugus tugas Y2K, gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi masalah tahun 2000.[11]
Kristiadi menjadi sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informatika—orang kedua yang menjabat sebagai menteri—pada tahun 2002. Kristiadi ditugaskan oleh menteri untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan telematika dan pengembangan sistem informasi digital di Indonesia.[2] Ia bertanggung jawab atas pengembangan protokol voice over internet di Indonesia dan mengusulkan amandemen undang-undang TI di Indonesia.[12] Ia juga sempat menjadi Ketua Tim Koordinasi Telematika Indonesia setelah kewenangan tim tersebut diserahkan dari presiden kepada menteri negara komunikasi dan informasi.[13][14]
Pada awal tahun 2005, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur ulang struktur kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi sebuah departemen. Oleh karena itu, jabatan Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informatika direstrukturisasi menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika.[15] Sesuai dengan perubahan tersebut, Kristiadi kembali ke Departemen Keuangan dan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen tersebut pada tanggal 29 Maret 2005.[15] Namun, ia tetap mempertahankan jabatan lamanya hingga menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika yang baru pada tanggal 2 Juni tahun yang sama.[16]
Kristiadi menjabat Sekjen selama satu setengah tahun, sejak 1 November 2006 digantikan oleh Mulia Panusunan Nasution. [17] Meski masa jabatannya sangat singkat, ia menjabat di bawah dua menteri keuangan berbeda, Jusuf Anwar dan Sri Mulyani. Pada masa Sri Mulyani, Kristiadi dipercaya memimpin proses reorganisasi departemen yang berujung pada terbentuknya empat direktorat baru. [18] Ia juga memimpin proses investigasi kesalahan pengelolaan dana Dukungan Likuiditas Bank Indonesia. [19]
Kehidupan kelak
Setelah pensiun dari pegawai negeri sipil, Kristiadi bekerja sebagai guru besar ilmu administrasi publik di Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran. Beliau menjadi anggota dewan di beberapa perusahaan serta membawahi dan memimpin beberapa yayasan pendidikan.[20] Ia juga pernah menduduki beberapa posisi non-administratif di pemerintahan di kemudian hari, seperti staf ahli menteri keuangan dari tahun 2009 hingga 2011, sekretaris Tim Inisiatif Reformasi Pajak dan Kepabeanan pada tahun 2010, dan anggota beberapa panitia seleksi pemerintah.[21][21]
Kehidupan pribadi
Kristiadi menikah dengan Fiona Yuliandria pada tahun 1976. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak.[22]
Kristiadi meninggal dunia pada pagi hari tanggal 21 Februari 2023 di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.[23] Menteri Keuangan petahana Sri Mulyani menyampaikan belasungkawa, dengan mengatakan bahwa Kristiadi adalah mentor dan teman dekatnya di masa-masa awal menjabat sebagai Menteri Keuangan.[24]
.jpg)
