Haryadi Suyuti

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta ke-9
Masa jabatan 22 Mei 2017 – 22 Mei 2022
Wakil	Heroe Poerwadi
Pendahulu Sulistyo (Penjabat) Pengganti Sumadi (Penjabat)
Masa jabatan 20 Desember 2011 – 20 Desember 2016
Wakil	Imam Priyono
Pendahulu Herry Zudianto Pengganti Sulistyo (Penjabat)
Wakil Wali Kota Yogyakarta ke-2
Masa jabatan 20 Desember 2006 – 20 Desember 2011
Wali Kota	Herry Zudianto
Pendahulu Syukri Fadholi Pengganti Imam Priyono
Informasi pribadi
Lahir	9 Februari 1964 (umur 60) Yogyakarta, Indonesia
Partai politik	Partai Golongan Karya
Suami/istri	Tri Kirana Muslidatun
Hubungan	Ahmad Zahid Hamidi (kerabat)[1] Sri Purnomo (kerabat)[2] Zanzawi Soejoeti (paman)
Orang tua	Zarkowi Soejoeti (ayah) (alm) Zawimah (ibu)
Almamater	Universitas Gadjah Mada
Sunting kotak info • L • B

Drs. H. Haryadi Suyuti (lahir 9 Februari 1964) adalah seorang politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta^[3] hingga akhirnya terpilih dan menjabat sebagai Wali Kota selama dua periode berturut-turut.^[4]

Ia pernah menjabat beberapa jabatan antara lain Ketua Muhammadiyah Daerah Serang tahun 1965 - 1969 dan Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal PP Muhammadiyah Tahun 1996-1997.

Pendidikan formalnya dimulai di SDN II IKIP Yogyakarta (lulus 1976, SMPN 5 Semarang (lulus tahun 1980), SMA Negeri 1 Yogyakarta (lulus tahun 1983), Si Fisipol UGM Yogyakarta (lulus tahun 1989).

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, adalah sepupu 2 kali Haryadi Suyuti.

Sejak mahasiswa aktif berorganisasi, antara lain menjadi Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UGM (1985-1987). Haryadi Suyuti pernah menjadi anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2006-2010), Kepala Bidang III Kepanitiaan Muktamar I Abad Muhammadiyah (2010). Ketua Perbai DIY (2007-2011, 2011-2016), Ketua Badan Narkotika Kota Yogykarta (2007-2011), Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (KPK) Yogyakarta (2007-2011), Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (2010-2014), Wakil Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Yogyakarta (2010-2015), Ketua Umum Perbasi DIY (2011-2015) dan Ketua Umum PSIM Yogyakarta (2010-2013), Ketua DPD Partai Golkar DIY (2015-2020)

Pasangan Haryadi Suyuti-Imam yang diusung koalisi PDIP^[5] dan Golkar ini berhasil menang tipis atas pasangan dari pasangan Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji dengan perolehan 97.047 suara (48,347 persen) banding 84.122 suara (41,908 persen) atau terpaut sekitar enam persen lebih suara pada pilkada Yogyakarta 2011. Sementara pasangan dari koalisi PKS dan Demokrat yang mengusung calon Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza Bastian menempati posisi terakhir dengan raihan 19.557 suara (9,743 persen). ^[6] Ia dilantik menjadi wali kota oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 20 Desember 2011.^[7]

Tak berhenti sampai di situ, Haryadi Suyuti kembali mencalonkan dirinya sebagai Wali Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017. Dalam Pilkada ini, Haryadi menggandeng Heroe Poerwadi sebagai wakilnya. Untuk kali ini, partai pendukungnya adalah Partai Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat.

Selama menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, Ia telah mengeluarkan beberapa kebijakan serta membangun beberapa sarana dan pra-sarana. Salah satu proyek yang digagas pada eranya adalah proyek revitalisasi Jalan Jenderal Sudirman menjadi pedestrian yang nyaman.^[8] Selain itu, Ia juga menggagas pembangunan teras Malioboro yang menempati lahan bekas bangunan bioskop Indra yang berada di sisi barat Jalan Malioboro.^[9]

Ia juga meminta organisasi PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) supaya dapat bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).^[10]

Meskipun demikian, pada masanya banyak pembangunan terutama apartemen dan hotel yang menerima penolakan dari warga sekitar. Salah satu penolakannya adalah dari warga Balirejo, Muja Muju, Umbulharjo yang menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di lingkungan mereka.^[11] Terkait penoloakan tersebut ia berkomentar bahwa masalah izin apartemen tersebut merupakan kewenangan Pemkot serta pemberian izin dilakukan sesuai prosedur. "Kalau ada yang menolak, dasarnya apa? Kekuatannya apa? Di radius berapa dari pembangunan? Itu yang nanti didalami. Jadi tidak asal ada penolakan,". Dia juga menambahkan bahwa kalau setiap ada kegiatan investasi selalu ada penolakan dari warga, pokoknya tidak, lalu bagaimana dengan perkembangan investasi di Jogja serta Pemkot memiliki dasar hukum untuk menerbitkan izin. "Proses izin ke tetangga itu diberikan, tapi tetangga bukan bagian untuk pemberi izin. Itu yang harus dipahami. Pemkot tetap akan menerima masukan atas penolakan itu," katanya.^[11]

Selama menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, Haryadi mendapatkan beberapa penghargaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghargaan dalam negeri antara lain :

• Ikon Organic Kota Yogyakarta dari Forum Konsultasi dan Komunikasi (FKK) Organic Yogyakarta (2010).^[13]
• Penghargaan otonomi daerah dari Presiden Jokowi (Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha) (2015)
• Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2015)^[14][15]
• Regional Leader Enterpreneur Award 2019 kategori kemiskinan dari MarkPlus (2019)^[16]
• Government Officer of the Year dari MetroTV untuk bidang Transportasi Umum.^[17]
• Tokoh Pria Inspiratif 2019 dari TIMES Indonesia^[18]
• Satyalancana Pembangunan bidang Kependudukan (2019), dan Nugra Jasa Dharma Pustaloka Kategori Pejabat Publik dari Perpusnas (2021)^{[19][20][21][22][23]}
• Penghargaan dari Majalah Businessnews (2020)^[24]
• Tribun Inspiring Award (2022)^[25]

Selain itu. Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa kepemimpinannya juga meraih banyak penghargaan antara lain :

• Penghargaan dari Kementerian Keuangan (2012).^[26]
• PDAM Kota Yogyakarta meraih penghargaan Perpamsi Award 2013 sebagai PDAM terbaik (2013).^[27]
• Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) dari Kemendikbud pada kategori Kebijakan dan Program Tingkat Utama keempat kalinya yang berturut-turut 2012-2015^[28]
• Penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali secara beruntun 2008-2021.^[29]
• Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk Pelayanan Publik Terbaik (Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)).^[30]
• Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah terinovatif.^[31]
• Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai salah satu pemerintah daerah yang paling adaptif dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (2021).

Pada 2 Juni 2022, Ia ditangkap KPK atas keterlibatannya dalam kasus perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Pemerintah Kota Yogyakarta.^[32] Sebelumnya, Ia membantah terlibat dalam kasus korupsi pembangunan SAH (Saluran Air Hujan) di Jalan Soepomo, Batikan, Umbulharjo.^[33]

Haryadi Suyuti menikah dengan Hj. Tri Kirana Muslidatun, S.Psi yang banyak aktif di berbagai kegiatan sosial. Saat ini mereka dikaruniai dua orang anak, Karina Arifiani anak pertamanya adalah alumi Fakultas Kedokteran UGM dan anak kedua Kartika Zahra Salsabila yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 3 Yogyakarta (Padmanaba).^[34]

Ibunya sendiri pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan ibu kandungnya masih memiliki hubungan kerabat dengan Sri Purnomo (Bupati Sleman 2009-2021 dan Wakil Bupati Sleman 2005-2009).^[2]

Ia mengaku memiliki hobi bermain basket dan menjadi Ketua Umum Perbasi DIY.