Dokumen identitas

Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu identitas resmi bagi penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen identitas (bahasa Inggris: identity document, disingkat ID) adalah dokumen tertentu yang digunakan untuk membuktikan identitas seseorang. Jika diterbitkan dalam bentuk dan ukuran mirip kartu kredit standar, dokumen tersebut biasanya disebut kartu identitas (bahasa Inggris: identity card, disingkat ID card atau IC). Beberapa negara mengeluarkan dokumen identitas formal, seperti kartu identitas nasional yang mungkin wajib atau tidak wajib, sementara negara-negara lain mungkin mengeluarkan dokumen identitas informal atau dokumen identitas di tingkat pemerintahan daerah setempat.[1]

Jika negara tersebut tidak mengeluarkan dokumen identitas resmi, lisensi pengemudi dapat diterima sebagai bahan verifikasi identitas. Beberapa negara tidak menerima lisensi pengemudi sebagai bahan identifikasi dengan alasan bahwa di negara-negara tersebut lisensi pengemudi sering kali tidak memiliki masa berlaku dan mudah menua atau mudah dipalsukan. Sebagian besar negara menerima paspor sebagai bentuk identifikasi. Beberapa negara mewajibkan semua orang untuk memiliki dokumen identitas yang tersedia setiap saat. Banyak negara mewajibkan semua warga negara asing untuk memiliki paspor atau terkadang kartu identitas nasional dari negara asal mereka yang tersedia kapan saja bila mereka tidak memiliki izin tinggal di negara tersebut.

Dokumen identitas digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan informasi tentang orang tersebut dalam basis data. Koneksi antara dokumen identitas dan basis data didasarkan pada informasi pribadi yang ada pada dokumen tersebut, seperti nama lengkap, usia, tanggal lahir, alamat, nomor identifikasi, nomor kartu, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Nomor identifikasi nasional yang unik bagi masing-masing penduduk adalah cara yang paling aman dalam proses pengidentifikasian seseorang, tetapi beberapa negara tidak memiliki nomor tersebut atau tidak menunjukkannya pada dokumen identitas.

Lihat juga

Referensi

  1. ^ Quarmby, Ben (January 31, 2003). "The case for national identification cards". 2003 Duke L. & Tech. Rev. 0002. Duke University: E1. PMID 15709289. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-12. Diakses tanggal January 11, 2008. If there is no reasonable expectation of privacy with regards to one's DNA information, the obtention of that information will not constitute a search. The DNA card scheme at issue here would not therefore come under 4th Amendment scrutiny 

Bacaan lebih lanjut

  • Kruger, Stephen. "Identifikasi Dokumenter di Negara Polisi Amerika yang Baru Lahir" (2012). [1] .
  • Kruger, Stephen. "Polisi Menuntut Kartu Identitas Hong Kong" (2012). [2] .

Pranala luar