Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Bidang tugas	Pengendalian Perubahan Iklim
Pegawai	441
Alokasi APBN	Rp 298,05 Miliar
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A
Sekretaris Direktur Jenderal	Ir. Noer Adi Wardojo, M.Sc
Direktorat
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim	Irawan Asaad, S.T., M.Sc., Ph.D
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim	Yulia Suryati, S.Si., M.Sc.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Ir. Hari Wibowo
Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Wahyu Marjaka
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc.
Kantor pusat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 12 Jl. Gatot Subroto, Senayan
Situs web
ditjenppi.menlhk.go.id

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (dahulu bernama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.[1]

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki 5 unit Balai Pengendalian Perubahan Iklim yang tersebar di seantero Indonesia.[2]

Sejarah

Direktorat jenderal ini dibentuk pada tahun 2015 melalui penggabungan antara Badan Pengelola Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Lihat pula

• Manggala Agni

Referensi

1. "Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-25. Diakses tanggal 2018-05-03. 
2. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022" (PDF). Kementerian Pertanian. Diakses tanggal 29 Agustus 2024. 

Pranala luar

• BP REDD+ dan DNPI Dibubarkan^[pranala nonaktif permanen]
• Menteri LHK, Seskab dan BP REDD (+) Koordinasikan Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim^[pranala nonaktif permanen]
• BP REDD+ Dilebur Jadi Ditjen
• Inilah Para Petinggi Baru Kementerian LHK, Apa Pesan Menteri Siti?
• BP REDD+ dan DNPI Dilebur ke Kementerian^[pranala nonaktif permanen]
• KLHK Lantik 13 Eselon I