Deklarasi Kemerdekaan Republik Krimea adalah resolusi gabungan yang diadopsi pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Dewan Agung Krimea dan Dewan Kota Sevastopol. Keduanya menyatakan keinginan mereka untuk merdeka setelah referendum 16 Maret.[1] Pihak yang terlibat waktu itu adalah bagian subnasional Ukraina yang hendak bersatu kembali sebagai Republik Krimea, lalu menyatakan kemerdekaannya sebagai negara berdaulat bersatu yang tunggal jika penduduknya memilih bergabung dengan Rusia dalam referendum tanggal 16 Maret.[butuh klarifikasi][2] Dokumen tersebut secara eksplisit mengutip deklarasi kemerdekaan unilateral oleh Kosovo dan opini Mahkamah Internasional tentang hal tersebut sebagai preseden tindakan ini.[1]
Salinan terjemahan
Dokumen ini berbunyi sebagai berikut:[3]
Deklarasi Kemerdekaan Republik Otonom Krimea dan Sevastopol:
Kami, anggota parlemen Republik Otonom Krimea dan Dewan Kota Sevastopol, sesuai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai dokumen internasional lainnya dan mempertimbangkan konfirmasi status Kosovo oleh Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 Juli 2010 yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan unilateral oleh suatu wilayah negara tidak melanggar norma internasional manapun, membuat keputusan ini bersama-sama:[1]
1. Jika keputusan menjadi bagian dari Rusia dihasilkan pada referendum 16 Maret 2014, Krimea termasuk Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol akan mendirikan sebuah negara merdeka dan berdaulat dengan tata republik.[4]
2. Republik Krimea akan menjadi negara multinasional yang demokratis dan sekuler dengan kewajiban mempertahankan perdamaian, kepentingan internasional dan intersektarian di dalam wilayahnya.[4]
3. Jika hasil referendum tersebut sesuai dengan yang tercantum di atas, Republik Krimea selaku negara merdeka dan berdaulat akan mengajukan proposal kepada Federasi Rusia agar menerima Republik Krimea, dengan dasar perjanjian antarnegara, masuk Federasi Rusia sebagai entitas konstituen baru Federasi Rusia.[4]
Deklarasi ini disetujui oleh Resolusi Dewan Agung Republik Otonom Krimea pada sidang paripurna luar biasa tanggal 11 Maret 2014 (ditandangani oleh Ketua Dewan Agung Republik Otonom Krimea Vladimir Konstantinov) dan oleh Keputusan Dewan Kota Sevastopol pada sidang paripurna luar biasa tanggal 11 Maret 2014 (ditandatangani oleh Ketua Dewan Kota Sevasotpol Yury Doynikov).
Pengakuan internasional
Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa keputusan parlemen Krimea mengadopsi deklarasi kemerdekaan sepenuhnya sah secara hukum.[4][5]
Menteri Luar Negeri Kirgizstan pada tanggal 20 Maret berkata bahwa negaranya mengakui hasil referendum Krimea. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Hasil referendum di Krimea mencerminkan pandangan kaum mayoritas absolut di kawasan itu, dan inilah kenyataannya."[6]
Referensi
|
|---|
| Topik utama | |
|---|
| Latar belakang | |
|---|
| Tempat utama | |
|---|
| Krimea/Rusia | |
|---|
| Ukraina | |
|---|
