Badan Digital (デジタル庁, Dejitaru-chō) adalah lembaga dari pemerintah Jepang yang didirikan pada 1 September 2021, dengan tujuan memperkuat digitalisasi Jepang.[1][5]
Gambaran
Bahkan sebelum RUU pembentukan Badan Digital disahkan, Kantor Strategi Komprehensif Teknologi Informasi (TI) dan kantor promosi Sistem Nomor Jaminan Sosial dan Pajak dari Sekretariat Kabinet sudah aktif di bidangnya masing-masing.
Kabinet Yoshihide Suga menetapkan kebijakan seiton dalam mempromosikan digitalisasi dengan mendirikan Badan Digital baru dan menghilangkan fungsi administratif yang terbagi secara vertikal.
Badan Digital bertanggung jawab atas bidang TI dengan tujuan mempromosikan TI dan DX (transformasi digital) pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sekitar 130 dari sekitar 600 karyawan pada saat pelantikan diangkat dari pihak swasta seperti perusahaan TI.[6]
Takuya Hirai ditunjuk sebagai Menteri Digital pertama, dan Yoko Ishikura, seorang profesor emeritus di Universitas Hitotsubashi, ditunjuk sebagai Kepala Petugas Digital pertama.[6] Karen Makishima diangkat sebagai Menteri pada kabinet berikutnya.
Misi
Badan Digital memiliki misi utama sebagai berikut:
- Sistem informasi pemerintah pusat[7]
- Menghapus pengaruh berbahaya dari administrasi yang terbagi secara vertikal, mempromosikan penggabungan dan integrasi dari sistem informasi pemerintah, dan memfasilitasi kerjasama dengan sistem sektor swasta
- Infrastruktur digital umum untuk semua wilayah
- Standarisasi sistem informasi pemerintah daerah[1]
- Nomor Pribadi (Sistem Nomor Jaminan Sosial dan Pajak)
- Terwujudnya masyarakat yang dapat melakukan prosedur administrasi daring secara satu atap dengan memanfaatkan Nomor Pribadi
- Kabinet Suga berkomitmen agar memiliki semua warga negara memiliki Nomor Pribadi dalam kartu identitas pribadi pada akhir tahun 2022.
- Bidang "Semi-publik"
- Promosi digitalisasi di bidang yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari seperti perawatan medis, pendidikan, dan pencegahan bencana[1]
- Pemanfaatan data
- Pengembangan "registri basis" yang berfungsi sebagai data dasar bagi masyarakat
- Pencapaian prosedur administrasi "sekali saja" (prinsip bahwa informasi yang pernah dikirim tidak perlu dikirim ulang)
Kritik
Setelah Takuya Hirai menjadi Menteri Digital pertama, dilaporkan bahwa Hirai diduga telah dijamu oleh Presiden The Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) Jun Sawada sebanyak dua kali, pada 2 Oktober dan 4 Desember 2020.[8] Pada 24 September 2021, Deputi Direktur Jenderal Digital Koichi Akaishi dikenai sanksi berupa pengurangan gaji sepersepuluh (satu bulan) karena menerima penyambutan yang berlebihan.
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
