|
Biro Legislasi Kabinet (Jepang)
Biro Legislasi Kabinet (内閣法制局, naikakuhōseikyoku) adalah lembaga pemerintah Jepang yang memberi nasihat kepada anggota Kabinet dalam menyusun legislasi yang akan diusulkan kepada Diet. Biro ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk Kabinet dengan memeriksa rancangan undang-undang, perintah, dan traktat. Biro ini juga menyampaikan pendapat mengenai masalah hukum kepada Perdana Menteri dan Menteri Kabinet lainnya. Departemen BiroUntuk mendukung perannya dalam penyampaian pendapat dan pemeriksaan, Biro ini dibagi menjadi empat departemen:[1] Departemen PertamaDepartemen Pertama memiliki tugas dalam penyampaian pendapat. Departemen ini menyampaikan pendapat. Departemen ini menafsirkan hukum yang ada dan legislasi yang tertunda untuk Cabang Eksekutif. Tentu saja, interpretasi hukum yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan. Kantor Penelitian Arsip Konstitusi juga berada di dalam Departemen Pertama. Departemen KeduaDepartemen Kedua memiliki tugas dalam pemeriksaan. Departemen ini memeriksa rancangan undang-undang yang tertunda, rancangan instruksi Kabinet, dan rancangan traktat yang berhubungan dengan Kabinet; Kementerian Kehakiman; Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata; dan Kementerian Pertahanan. Departemen KetigaDepartemen Ketiga memiliki tugas dalam pemeriksaan. Departemen ini memeriksa rancangan undang-undang yang tertunda, rancangan instruksi Kabinet, dan rancangan traktat yang berhubungan dengan Badan Jasa Keuangan; Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi; Kementerian Urusan Luar Negeri; Kementerian Keuangan; dan Dewan Audit. Departemen KeempatDepartemen Keempat memiliki tugas dalam pemeriksaan. Departemen ini memeriksa rancangan undang-undang yang tertunda, rancangan instruksi Kabinet, dan rancangan traktat yang berhubungan dengan Komisi Perdagangan Adil; Komisi Koordinasi Sengketa Lingkungan Hidup; Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial; Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri; dan Kementerian Lingkungan Hidup. ReferensiPranala luar
|
||||||||||||||||||
