Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Drs. Antonius Baldinuci Saridjo (lahir 27 November 1940) merupakan seorang perwira militer dan birokrat dari Indonesia. Ia menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Timor Timur dari tahun 1983 hingga 1989 dan Wakil Gubernur Timor Timur dari tahun 1989 hingga 1993.
Masa kecil, pendidikan, dan karier militer
Saridjo dilahirkan pada tanggal 27 November 1940 di Sukoharjo. Saridjo mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar sarjana muda (baccalaurate) pada tahun 1962[1] dan lulus pada tahun 1965 dengan gelar doktorandus. Saridjo kemudian bergabung dengan militer. Selama bertugas di militer, Saridjo mengikuti kursus intelijen di Filipina pada tahun 1975. Jabatan terakhirnya di militer adalah sebagai kepala biro pada staf intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan.[2]
Karier sebagai birokrat
Sekretaris Wilayah Daerah Timor Timur
Setelah bertugas di Departemen Pertahanan dan Keamanan, pada tahun 1983 Saridjo dipindahkan ke Timor Timur dan diangkat menjadi sekretaris wilayah daerah, menggantikan A. Paul Kalangi.[3] Kalangi dianggap terlalu berkuasa oleh gubernur saat itu, Mário Viegas Carrascalão, sehingga Carrascalão mengusulkan Kalangi untuk diberhentikan dari jabatannya.[4]
Pada akhir tahun 1984, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi bagi pemerintah daerah Timor Timur untuk mulai merekrut bekas pegawai kolonial sebagai pegawai negeri sipil di Timor-Timur. Proses seleksi kemudian dilakukan terhadap 705 bekas pegawai negeri yang lolos penyaringan. Seleksi ini dipimpin oleh Saridjo dan beranggotakan tokoh-tokoh lokal.[5]
Sebagai sekretaris wilayah daerah, Saridjo dipercaya untuk mengembang sejumlah jabatan. Pada pemilihan umum tahun 1987, ia diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.[6] Ia juga dipercaya oleh Gubernur Carrascalão untuk memimpin Yayasan Timor Loro Sae, sebuah yayasan pendidikan yang mengelola Universitas Timor, perguruan tinggi pertama di Provinsi Timor Timor. Universitas ini secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 17 Agustus 1986. Menurut Saridjo, pengelolaan universitas ini memperoleh dukungan dana dari pemerintah.[7]
Wakil Gubernur Timor Timur
Setelah bertugas selama enam tahun sebagai sekretaris daerah, pada tanggal 4 April 1989 ia dilantik menjadi Wakil Gubernur Timor Timur.[2] Jabatan tersebut telah kosong sejak 1982 menyusul pemecatan Francisco Xavier Lopes da Cruz akibat konflik mengenai pembagian hasil kopi dengan Kalangi.[8] Jabatan sekretaris wilayah daerah yang ditinggalkannya diisi pada tanggal 2 Agustus 1989 oleh Antonio Freitas Parada pada yang merupakan asistennya saat menjabat sebagai sekretaris wilayah daerah.[9]
Menjelang akhir masa jabatan gubernur Carrascalão, sejumlah pejabat daerah dicalonkan untuk menggantikannya. Tokoh-tokoh lokal seperti pendahulu Saridjo, da Cruz, dan Bupati Manatuto José Abílio Osório Soares menjadi calon putra daerah untuk jabatan gubernur, namun Saridjo masih menjadi calon yang terkuat karena didukung oleh ABRI dan pemerintah pusat.[10][11] Kendati demikian, nama Saridjo ditarik dari pencalonan gubernur akibat dorongan dari masyarakat Timor Timur untuk memperoleh gubernur putra daerah pasca peristiwa Pembantaian Santa Cruz.[12] ABRI kemudian mendukung Soares menjadi gubernur dan Soares dilantik pada 18 September 1992.[13][14]
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
Saridjo mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil gubernur pada tanggal 8 Maret 1993 dan digantikan oleh Johanes Haribowo.[15] Ia kemudian dialihtugaskan sementara ke Markas Besar ABRI sebelum ditunjuk oleh menteri dalam negeri sebagai staf ahli bidang kesejahteraan rakyat.[16] Saridjo tetap memegang jabatan Ketua Yayasan Timor Loro Sae hingga pertengahan tahun 1990an. Setelah Saridjo meninggalkan jabatan ketua yayasan, Departemen Dalam Negeri menghentikan bantuan dana bagi universitas tersebut.[17]
References
.jpg)
