Abraham Lunggana

Abraham Lunggana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 6 September 2021
Pengganti Dian Istiqomah[1]
Grup parlemen	Fraksi Partai Amanat Nasional
Daerah pemilihan	DKI Jakarta III
Mayoritas	69.782 (2019)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Masa jabatan 11 September 2009 – 20 November 2018 Menjabat bersama 2009–2014 Triwisaksana Sayogo Hendrosubroto (2009–13) Boy Bernardi Sadikin (2013–14) Inggard Joshua (2009–13) Priya Ramadhani (2013–14) 2014–2018 Muhammad Taufik Triwisaksana Ferrial Sofyan
Pengganti Ichwan Jayadi
Informasi pribadi
Lahir	24 Juli 1959 Jakarta, Indonesia
Meninggal	14 Desember 2021(2021-12-14) (umur 62) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Partai Persatuan Pembangunan (–2002, 2004–2018, 2021)[2] Partai Bintang Reformasi (2002–2004) Partai Amanat Nasional (2018–2021)[3]
Suami/istri	Emma Mutmainah
Anak	4
Pekerjaan	Politikus Pengusaha
Sunting kotak info • L • B

H. Abraham Lunggana, S.H. atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung (24 Juli 1959 – 14 Desember 2021)^[4] adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan DKI Jakarta III (Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara) dari 2019 hingga 2021 di Komisi VII.

Sebelumnya, ia merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2014 hingga pengunduran dirinya pada 2018. Selain berpolitik, Haji Lulung juga merupakan seorang pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang mengelola keamanan, perparkiran, dan penagihan utang di wilayah Tanah Abang.

Lulung lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1959 sebagai anak ketujuh dari sebelas bersaudara, berdarah campuran Betawi-Banten. Ayahnya Ibrahim Tjilang adalah seorang bintara berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) di Tentara Nasional Indonesia (TNI).^[5][6] Seorang Muslim sejak lahir, ia menerima nama depannya Abraham dari seorang pria di Papua yang membantu ayahnya ketika yang terakhir terluka di sana, di samping ketertarikan ayahnya dengan Abraham Lincoln.^[7] Ayahnya meninggal pada tahun 1975, membawanya mengais-ngais di pasar Tanah Abang.^[6] Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah teknik menengah, lulus pada tahun 1981.^[5] Ia memegang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Attahiriyah.^[8][9]

Ibunya merupakan keturunan dari KH. Abdullah Syafi'i, pendiri Perguruan Islam Asy-Syafiiyyah.^[4]

Pada usia 20 tahun, ia menjadi "bos barang bekas" mengikuti perluasan pasar, dan berpartisipasi dalam organisasi yang terkait dengan Tanah Abang. Pada tahun 1997, ia membangun kios-kios kecil di samping tembok bangunan utama Tanah Abang.^[5]

Kemudian, ia akan memiliki firma hukum dan berbagai perusahaan yang terkait dengan parkir, keamanan, dan penagihan utang.^[10][11] Dalam wawancara dengan Tempo, ia menyebut dirinya sebagai "The Godfather, yang bukan jahat".^[6] Pada tahun 2005, setelah pembunuhan seorang pemimpin geng, perusahaan Lulung akan menyerap banyak anggota geng, yang katanya untuk menghindari pengikut yang tidak terkait dari menyebabkan masalah.^[12]

Sebagai pengusaha, Haji Lulung memiliki PT Putraja Perkasa, PT Tirta Jaya Perkasa, koperasi Kobita, PT Tujuh Fajar Gemilang, dan PT Satu Komando Nusantara yang bergerak dalam bidang jasa keamanan, perparkiran, dan penagihan utang. Dalam berorganisasi, Haji Lulung aktif di PPM, AMPI, Karang Taruna, serta turut mendirikan ormas Gerak Betawi dan menjadi Sekretaris Jenderal Bamus Betawi. Saat ini, Ia resmi sebagai Ketua Umum Bamus Betawi 2018-2023.^[4]

Di awal karier politiknya, Abraham merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum akhirnya berpindah partai menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) ketika PPP mengalami konflik internal, sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2004, namun ia dikalahkan. Bahkan, ia sempat menjabat sebagai Ketua DPC PBR Jakarta Barat.^[13]

Setelah pemilu 2004, ia kembali menjadi kader PPP dan terpilih menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat. Kemudian, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009 dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia diusulkan sebagai calon pasangan Alex Noerdin dalam pemilihan gubernur 2012, tetapi tidak mencalonkan diri pada akhirnya.^[14] Dia terpilih kembali pada tahun 2014, dan mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua.^[15][16] Akan tetapi, ia diberhentikan sebagai kader setelah memihak kepada kubu Djan Faridz, setelah itu tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Lulung sering berselisih paham dengan wakil gubernur saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada satu titik menyarankan agar Ahok mengikuti tes kejiwaan. Isu antara keduanya sebelum yang terakhir menjadi gubernur berpusat di sekitar relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang,^[17][18] Ketika Joko Widodo mengundurkan diri dan Ahok menjadi gubernur, keduanya sekali lagi berselisih soal penganggaran kota, terutama mengenai item yang digelembungkan untuk suplai daya bebas gangguan (UPS).^[19] Dalam kasus lain, ketika Ahok dituduh menggelembungkan harga tanah yang dibeli oleh pemerintah kota, Lulung menyatakan bahwa ia ingin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ahok sebagai tersangka.^[20] Namun, ketika muncul gerakan di dewan kota untuk memakzulkan Ahok, Lulung membela gubernur.^[21]

Untuk pemilihan gubernur 2017, Ahok awalnya menyatakan bahwa ia ingin mencalonkan diri sebagai calon independen, yang Lulung menyatakan bahwa ia akan "potong kuping" jika Ahok berhasil.^[22] Ahok akhirnya mencalonkan diri sebagai kandidat yang didukung partai, didukung oleh partai Lulung, PPP. Meski begitu, Lulung tetap menentang Ahok selama pilkada.^[23][24] Setelah Ahok kalah dalam pemilihan dan dipenjarakan karena penodaan agama, dia menyatakan bahwa dia "tidak memiliki masalah pribadi" dengan gubernur, tetapi menolak untuk mengunjunginya di penjara, dengan alasan bahwa kunjungan tersebut akan disalahartikan.^[25]

Selama Anies Baswedan menjadi gubernur, Lulung telah mendukung dan menentang langkah gubernur, membela perombakan besar-besaran di pejabat tinggi pemerintah provinsi^[26] sambil menentang penutupan Jalan M. H. Thamrin untuk lalu lintas sepeda motor, di antara lainnya.^[27] Ia juga mengusulkan undang-undang yang akan menetapkan lokasi di mana minum alkohol akan diizinkan untuk mengurangi kematian akibat keracunan nabati.^[28]

Pada tahun 2018, ia memutuskan untuk pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN), dengan alasan pemecatannya dari ketua cabang Jakarta karena penentangannya terhadap Ahok. Ia mengklaim bahwa langkahnya akan mengayunkan 10 kursi untuk mendukung PAN.^[23] Masa jabatannya di DPRD DKI Jakarta otomatis habis karena peraturan KPU pada 20 September 2018, saat ia resmi terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).^[29] Ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2019–2024.^[30] Ia kembali ke PPP pada September 2021, diangkat sebagai ketua partai cabang Jakarta dan karenanya kehilangan kursinya di DPR.^[31][32]

Selain menjadi pengusaha dan politikus, ia juga memiliki kantor advokat bernama H. Lulung and Associates selaku pengacara yang berlokasi di Tanah Abang.^[33]

Pada 6 Desember 2021, Haji Lulung terkena serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta selama 2 minggu.^[34] Pada 14 Desember 2021, Haji Lulung meninggal dunia pada pukul 10:51 WIB di Rumah Sakit Harapan Kita.^[34] Jenazah Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat selepas salat Asar, di dekat makam ibunya.^[35]

Haji Lulung menjadi terkenal setelah membawa Lamborghini ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019, terlebih dengan slogannya "Meludah saja bisa jadi duit"^[36] serta kontroversi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Haji Lulung membuat kontroversial setelah menyebut Basuki Tjahaja Purnama mengalami gangguan kejiwaan.^[37] Namun, Basuki mengklaim dirinya sehat secara jasmani dan rohani sehingga dinyatakan lolos saat tes kejiwaan ketika mengikuti seleksi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Basuki justru menuding balik kepada Lulung yang memungkinkan mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya, Lulung pernah menyebut Basuki sebagai psikopat setelah bertemu dua dokter yang mempublikasikan hasil pemeriksaan Basuki saat Pilkada 2012.^[38][39]