Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan menggunakan jalur litigasi dan  non-litigasi. Jalur litigasi melalui Peradilan Agama dan melalui jalur non-litigasi melalui musyawarah-mufakat, alternatif penyelesaian Sengketa (APR) ataupun BASYARNAS. Namun, yang menguatkan putusan BASYARNAS tetap Pengadilan Agama, sehingga perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di propinsi/ kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Perlu pembentukan Pengadilan Niaga Syariah yang memang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat sehingga tidak menggangu jalannya perekonomian nasional utamanya dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah.

Informasi yang terkait dengan PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Penyelesaian keagamaan Elizabeth Penyelesaian konflik Rangkap penyelesaian Penyelesaian kayu Penyelesaian masalah Badan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Penyelesaian Akhir terhadap Jerman Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa online Kesepahaman Penyelesaian Sengketa Sebuah Balapan Tak Terselesaikan Penyelesaian sengketa investor-negara Karya kreatif tidak terselesaikan Grup berpenyelesaian Komplesi (sumur minyak dan gas) Kompromi Kroasia-Hungaria Daftar persoalan yang belum terpecahkan Daftar persoalan yang belum terpecahkan dalam fisika